PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 33-permen-kp-2019 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN DIWILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 33-permen-kp-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA, yang selanjutnya disebut WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif INDONESIA. 2. Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA, yang selanjutnya disebut Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi pengelolaan perikanan di WPPNRI. 3. Rencana Pengelolaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen resmi yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan yang disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial ekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Koreksi

(1) Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dipimpin oleh Kepala yang dijabat oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

Koreksi

Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan RPP, memberikan masukan penyusunan dan pelaksanaan RPP, dan memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI.

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengoordinasian pemberian masukan dalam penyusunan RPP; b. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan RPP; c. pelaksanaan pengoordinasian evaluasi pelaksanaan RPP; dan d. pelaksanaan pengoordinasian pemberian rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI. (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI juga melaksanakan penyusunan laporan.

Pasal 6

(1) Organisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas: a. Sekretariat; b. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 571; c. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 572; d. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 573; e. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 711; f. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 712; g. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 713; h. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 714; i. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 715; j. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 716; k. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 717; dan l. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 718. (2) Struktur Organisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengkoordinasikan bahan rekomendasi dari masing-masing Unit Pengelola Perikanan WPPNRI sebagai usulan rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan WPPNRI dan melakukan kegiatan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI.

Pasal 8

(1) Unit Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf l mempunyai tugas melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan RPP, memberikan masukan penyusunan dan pelaksanaan RPP, dan memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI, sesuai dengan kewenangannya. (2) Unit Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf l dipimpin oleh Koordinator Eksekutif.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Unit Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengoordinasian pemberian masukan dalam penyusunan RPP; b. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan RPP; c. pelaksanaan pengoordinasian evaluasi pelaksanaan RPP; dan d. pelaksanaan pengoordinasian pemberian rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI. (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI melaksanakan penyusunan laporan.

Pasal 10

(1) Organisasi Unit Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI terdiri atas: a. Sekretariat; b. Kelompok Kerja Data dan Informasi; c. Kelompok Kerja Pemanfaatan Perikanan dan Konservasi; dan d. Kelompok Kerja Pengendalian dan Kepatuhan. (2) Struktur Organisasi Unit Pengelola Perikanan di masing- masing WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan kegiatan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas Unit Pengelola Perikanan.

Pasal 12

(1) Kelompok Kerja Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi, kerja sama, pengumpulan, analisis, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pelaksanaan RPP. (2) Kelompok Kerja Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas unsur: a. unit kerja eselon III pada unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menangani data dan informasi; dan b. bidang pada perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan di WPPNRI terkait yang menangani data dan informasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Kelompok Kerja Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

(1) Kelompok Kerja Pemanfaatan Perikanan dan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan analisis dan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan perikanan dan konservasi untuk merekomendasikan tindakan pengelolaan perikanan. (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan Perikanan dan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas unsur: a. unit kerja eselon III pada unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menangani pemanfaatan perikanan atau konservasi; dan b. bidang pada perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan di WPPNRI terkait yang menangani pemanfaatan perikanan atau konservasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Kelompok Kerja Pemanfaatan Perikanan dan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 14

(1) Kelompok Kerja Pengendalian dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan koordinasi, analisis, pemantauan, serta pengendalian pemanfaatan perikanan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan. (2) Kelompok Kerja Pengendalian dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri atas unsur: a. unit kerja eselon III pada unit kerja eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menangani pengendalian atau kepatuhan; dan b. bidang pada perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan di WPPNRI terkait yang menangani pengendalian atau kepatuhan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Kelompok Kerja Pengendalian dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 15

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin oleh seorang Koordinator.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dibantu oleh pakar/ahli.

BAB III

KOMISI PENGELOLA PERIKANAN, PANEL ILMIAH, DAN PANEL KONSULTATIF

Pasal 17

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan tugas Unit Pengelola Perikanan berupa pemberian masukan penyusunan dan pelaksanaan RPP dan rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI, dibentuk Komisi Pengelola Perikanan. (2) Komisi Pengelola Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan perumusan masukan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan RPP, serta rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI sesuai dengan kewenangannya. (3) Komisi Pengelola Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Kepala perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan di WPPNRI terkait; b. Unit kerja eselon II pada unit eselon I terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. UPT Pelabuhan Perikanan Pusat di WPPNRI terkait; dan d. Unit Pengelola Perikanan masing-masing WPPNRI.

Pasal 18

Komisi Pengelola Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibantu oleh Panel Ilmiah dan Panel Konsultatif.

Pasal 19

(1) Panel Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas memberi masukan ilmiah berdasarkan kajian ilmiah, hasil penelitian, dan/atau ilmu pengetahuan. (2) Panel Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas unsur: a. Lembaga Penelitian di bidang kelautan dan perikanan; b. Perguruan Tinggi: c. kelompok Ilmiah Pengelolaan Perikanan; dan d. pakar/ahli kelautan dan perikanan.

Pasal 20

(1) Panel Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melakukan penyampaian aspirasi dan partisipasi dari pemangku kepentingan terkait. (2) Panel Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas unsur: a. UPT pusat nonperikanan tangkap; b. Asosiasi Penangkapan Ikan; c. Asosiasi Pengolahan Hasil Perikanan; d. Lembaga Adat; dan e. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 21

(1) Komisi Pengelola Perikanan, Panel Ilmiah, dan Panel Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 masing-masing dikoordinasikan oleh seorang Koordinator. (2) Masa kerja Komisi Pengelola Perikanan, Panel Ilmiah, dan Panel Konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 22

Susunan keanggotaan Lembaga Pengelola Perikanan, Unit Pengelola Perikanan, Komisi Pengelola Perikanan, Panel Ilmiah, dan Panel Konsultatif ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 33-permen-kp-2019 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN DIWILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32