Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan N…

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2017 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA DAFTAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN A. DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT NO JENIS PELAYANAN NAMA PELAYANAN NAMA PRODUK PELAYANAN 1. Administratif Penerbitan Izin Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Pertimbangan Teknis Pemanfaatan KKPN untuk Kegiatan Pembudidayaan Ikan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan (SIPPAP) di KKPN Tanda Daftar Kegiatan Pembudi Daya Ikan Kecil di KKPN Karcis Masuk KKPN untuk Kegiatan Pariwisata Alam Perairan Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan untuk Nelayan Kecil di KKPN Tanda Masuk KKPN untuk Penelitian Tanda Masuk KKPN untuk Pendidikan 2. Administratif Penerbitan Rekomendasi Perdagangan Hiu dan Pari Rekomendasi Hiu dan Sirip Hiu Utuh Rekomendasi Pari, Insang Pari, dan Kulit Pari Rekomendasi Produk Olahan Hiu dan Pari LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33/PERMEN-KP/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 32/PERMEN-KP/2014 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO JENIS PELAYANAN NAMA PELAYANAN NAMA PRODUK PELAYANAN 3. Administratif Penerbitan Izin dan Rekomendasi Reklamasi Izin Lokasi Reklamasi Izin Pelaksanaan Reklamasi Rekomendasi Izin Lokasi Reklamasi Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi B. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP NO JENIS PELAYANAN NAMA PELAYANAN NAMA PRODUK PELAYANAN 1. Administratif Perizinan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP) SIUP Baru SIUP Perubahan SIUP Penggantian 2. Administratif Perizinan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) SIPI Baru SIPI Perubahan SIPI Perpanjangan SIPI Penggantian SIPI Perpanjangan Pelimpahan Kewenangan Kapal 30-60 GT 3. Administratif Perizinan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) SIKPI Baru SIKPI Perubahan SIKPI Perpanjangan SIKPI Penggantian 4. Administratif e-Services Perpanjangan Izin Melalui e-Services 5. Administratif Pelayanan Regional Fisheries Management Organisation (RFMO) Pendaftaran Kapal ke RFMO 6. Administratif Pendaftaran Kapal Perikanan Penerbitan Buku Kapal Perikanan (BKP) 7. Administratif Penerbitan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 8. Administratif Dokumen Pembuatan Kapal Perikanan Persetujuan Pembangunan/ Pengadaan/Modifikasi Kapal Perikanan Rekomendasi Teknis Sebagai Kapal Perikanan 9. Jasa Konsultasi Pembuatan Konsultasi Desain dan NO JENIS PELAYANAN NAMA PELAYANAN NAMA PRODUK PELAYANAN Kapal Perikanan Spefisikasi Teknis Kapal Perikanan Konsultasi Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkap Ikan/Alat Bantu Penangkap Ikan 10. Jasa Pelatihan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Pelatihan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan 11. Administratif Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan ikan Sertifikat Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan ikan (SKPPI) 12. Administratif Penerbitan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) 13. Administratif Penerbitan Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI) 14. Administratif Pelayanan Cara Penanganan Ikan yang Baik Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) 15. Administratif Pemanfaatan Lahan dan/atau Bangunan di Pelabuhan Perikanan Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Lahan dan/atau Bangunan di Pelabuhan Perikanan Perjanjian Pemanfaatan Lahan di atas 500 m2 dan/atau Bangunan di atas 250 m2 di Pelabuhan Perikanan Rekomendasi Pemanfaatan Lahan dan/atau Bangunan di Pelabuhan Perikanan Perjanjian Pemanfaatan Lahan di bawah 500 m2 dan/atau Bangunan di bawah 250 m2 di Pelabuhan Perikanan 16. Administratif Pelayanan Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) STBL Keberangkatan Kapal STBL Kedatangan Kapal 17. Administratif Pelayanan Surat Persetujuan Berlayar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) NO JENIS PELAYANAN NAMA PELAYANAN NAMA PRODUK PELAYANAN 18. Administratif Pelayanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) 19. Jasa Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pelayanan Tambat Labuh Pelayanan Bongkar/Muat Pelayanan Jasa Listrik Pelayanan Jasa Bengkel Pelayanan Dock Pelayanan Floating Repair Pelayanan Pas Masuk Pelayanan Jasa Kebersihan Kawasan Pelayanan Penyimpanan pada Unit Pendingin Penjualan Es Penjualan Air Penyewaan Peralatan Pelabuhan Perikanan C. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA NO JENIS PELAYANAN NAMA PELAYANAN NAMA PRODUK PELAYANAN 1. Adminstratif Penerbitan Surat Ijin Penyediaan/Peredaran Obat Ikan Surat Izin Penyediaan/Peredaran Obat Ikan 2. Adminstratif Penerbitan Surat Nomor Pendaftaran Obat Ikan Surat Nomor Pendaftaran Obat Ikan 3. Adminstratif Penerbitan Surat Keterangan Pemasukan /Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan/Obat Ikan/Sampel Obat Ikan Surat Keterangan Pemasukan/Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan/ Obat Ikan/Sampel Obat Ikan 4. Adminstratif Penerbitan Surat Izin Pemasukan Ikan Hidup Surat Izin Pemasukan Ikan Hidup 5. Adminstratif Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan di Bidang Pembudidayaan Ikan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) di Bidang Pembudidayaan Ikan 6. Adminstratif Penerbitan Surat Rekomendasi Pengeluaran Ikan Surat Rekomendasi Pengeluaran Ikan Hidup NO JENIS PELAYANAN NAMA PELAYANAN NAMA PRODUK PELAYANAN Hidup 7. Adminstratif Penerbitan Surat Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal Surat Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal 8. Adminstratif Sertifikasi Pendaftaran Pakan Ikan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan 9. Adminstratif Penerbitan Surat Keterangan Teknis Impor Pakan Ikan dan/ Bahan Baku Pakan Ikan Surat Keterangan Teknis Impor Pakan Ikan dan/ Bahan Baku Pakan Ikan 10. Jasa Pengujian Laboratorium Laporan Hasil Uji D. DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN NO JENIS PELAYANAN NAMA PELAYANAN NAMA PRODUK PELAYANAN 1. Adminstratif Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) 2. Adminstratif Penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) 3. Adminstratif Penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional INDONESIA Hasil Perikanan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional INDONESIA (SPPT SNI) Hasil Perikanan E. DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NO JENIS PELAYANAN NAMA PELAYANAN NAMA PRODUK PELAYANAN 1. Adminstratif Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) Registrasi Transmitter SPKP Pemantauan Pergerakan Kapal Perikanan (Informasi Plotting dan Tracking) Pemberian akses pemantauan kapal perikanan (username/password) NO JENIS PELAYANAN NAMA PELAYANAN NAMA PRODUK PELAYANAN 2. Adminstratif Pemeriksaan Kelaikan Operasi Kapal Perikanan dalam Rangka Penerbitan Surat Laik Operasi Surat Laik Operasi (SLO) 3. Adminstratif Verifikasi Pendaratan Ikan sebagai Persyaratan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI) F. BADAN RISET SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN NO JENIS PELAYANAN NAMA PELAYANAN NAMA PRODUK PELAYANAN 1. Jasa Pelatihan ANKAPIN/ATKAPIN Pelatihan ANKAPIN/ATKAPIN 2. Jasa Pelatihan Basic Safety Training Pelatihan Basic Safety Training 3. Jasa Pengujian Laboratorium Laporan Hasil Uji G. BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NO JENIS PELAYANAN NAMA PELAYANAN NAMA PRODUK PELAYANAN 1. Administratif Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Ekspor Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Ekspor 2. Administratif Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ekspor 3. Administratif Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Keluar Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Keluar 4. Administratif Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Impor Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Impor 5. Administratif Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Masuk Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Domestik Masuk 6. Administratif Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) Milik Penjaminan Kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) Milik Pemerintah NO JENIS PELAYANAN NAMA PELAYANAN NAMA PRODUK PELAYANAN Pemerintah dan Badan Hukum dan Badan Hukum 7. Administratif Penjaminan Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di Instalasi Karantina Ikan Penjaminan Penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di Instalasi Karantina Ikan 8. Administratif Penjaminan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berbasis HACCP Penjaminan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berbasis HACCP 9. Administratif Pengurusan Izin Ekspor (Approval Number/Nomor Registrasi) Produk Perikanan ke Negara Mitra Pengurusan Izin Ekspor (Approval Number/ Nomor Registrasi) Produk Perikanan ke Negara Mitra 10. Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Penyelenggaraan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 11. Jasa Penyediaan Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Penyediaan Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan 12. Barang Penyediaan Bahan Uji Kontrol Positif (Pembanding) Penyediaan Bahan Uji Kontrol Positif (Pembanding) MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI

Peraturan Menteri Nomor 33-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/Permen-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pasal I

Pasal 6

Pasal I

Pasal 6

Pasal II