PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 33-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

PERMEN Nomor 33-permen-kp-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

(1) Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut UPT PSDKP, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. (2) UPT PSDKP masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Koreksi

(1) Pangkalan PSDKP, terdiri atas: a. Seksi Sarana dan Prasarana; b. Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi Pangkalan PSDKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Koreksi

(1) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan serta pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan. (2) Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan operasional pengawasan, bimbingan POKMASWAS, serta penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, dokumentasi, kehumasan, pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang milik negara, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 8

(1) Stasiun PSDKP terdiri atas: a. Subseksi Sarana dan Prasarana; b. Subseksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran; c. Urusan Tata Usaha; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi Stasiun PSDKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Subseksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf amempunyai tugas melakukan penyiapan logistik, dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan, serta pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan. (2) Subseksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan operasional pengawasan, bimbingan POKMASWAS, serta penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, dokumentasi, kehumasan, pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang milik negara, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Peraturan Menteri Nomor 33-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29