PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 31-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

PERMEN Nomor 31-permen-kp-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi Komite Integritas, Tunas Integritas, pimpinan unit kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun integritas untuk mewujudkan Kementerian yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 2

(1) Dalam rangka membangun integritas organisasi melalui penyelarasan (alignment) dan jaminan (assurance) penyampaian tujuan organisasi, dibentuk Komite Integritas. (2) Komite Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komite Pengarah dan Komite Pelaksana. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan integritas, perlu disusun road map pembangunan integritas oleh Komite Integritas. (2) Road map sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2016 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.