PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

PERMEN Nomor 30-permen-kp-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Komnas KAJISKAN, merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT

Pasal 4

Koreksi

(1) Komnas KAJISKAN beranggotakan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, terdiri dari para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait. (2) Para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pakar, perwakilan perguruan tinggi, dan kementerian/ lembaga terkait yang mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan. (3) Bidang keahlian para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi biologi perikanan, pengkajian stok ikan, teknologi/kapasitas penangkapan ikan, sosial ekonomi perikanan, pengelolaan perikanan, pengendalian penangkapan ikan, biologi laut, ekologi perairan, limnologi, oseanografi, dinamika populasi ikan, akustik perikanan, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan statistik perikanan. (4) Keanggotaan Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Keanggotaan Komnas KAJISKAN bertugas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya.

Pasal 6

(1) Pengangkatan kembali anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas di bidang penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan mempertimbangkan saran dari Ketua Komnas KAJISKAN periode sebelumnya. (2) Komnas KAJISKAN dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari/dan oleh seluruh anggota Komnas KAJISKAN. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Komnas KAJISKAN diatur oleh Komnas KAJISKAN.

Pasal 7

(1) Penggantian dan/atau perubahan anggota Komnas KAJISKAN dapat dilakukan sebelum masa tugas anggota Komnas KAJISKAN berakhir dalam hal: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau c. sakit jasmani dan/atau rohani secara permanen. (2) Penggantian dan/atau perubahan anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Komnas KAJISKAN kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Kepala Badan yang mempunyai tugas di bidang penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Pasal 8

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Komnas KAJISKAN dibentuk Sekretariat Komnas KAJISKAN yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Komnas KAJISKAN. (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Pusat yang mempunyai tugas penelitian dan pengembangan di bidang perikanan. (4) Sekretariat Komnas KAJISKAN berkedudukan di Badan yang mempunyai tugas di bidang penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.

Peraturan Menteri Nomor 30-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15