PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29-permen-kp-2019 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN (INPASSING)

PERMEN Nomor 29-permen-kp-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. 3. Pejabat Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Penyesuaian (Inpassing) adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. 5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. 8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian.

BAB II

PERSYARATAN PENYESUAIAN (INPASSING)

Pasal 2

Koreksi

(1) Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) harus berdasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui penyesuaian (Inpassing) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Diploma II (D II); e. pangkat paling rendah pengatur muda tingkat I golongan ruang II/b; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan pelayanan teknis dan operasional di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan paling sedikit 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. mendapatkan persetujuan dari atasan langsung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (Inpassing) harus: a. masih melaksanakan tugas di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan surat keterangan pejabat yang berwenang; b. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; c. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin pada tingkat sedang atau berat pada masa Penyesuaian (Inpassing); d. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa Penyesuaian (Inpassing); e. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara pada masa Penyesuaian (Inpassing); dan f. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina.

BAB IV

TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING)

Pasal 5

Koreksi

(1) PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja dengan melampirkan: a. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; b. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang sudah diakui secara kedinasan atau tercantum dalam surat keputusan kepangkatan terakhir; c. fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; d. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan; e. surat persetujuan dari atasan langsung; f. surat keterangan dari kepala unit kerja yang menyatakan bahwa PNS tersebut: 1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 2. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 3. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara; 4. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan paling singkat 2 (dua) tahun; dan 5. masih melaksanakan tugas di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. (2) Bentuk dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Pimpinan unit kerja melakukan verifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan verifikasi terhadap: a. kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai dengan yang dipersyaratkan; dan b. tingkat pendidikan, golongan ruang, dan masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan dengan dibantu oleh tim verifikasi. (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh kepala Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Pasal 8

(1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sudah lengkap, benar, dan sah, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melakukan penilaian dengan memperhatikan tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak lengkap, tidak benar, tidak sah, dan/atau berdasarkan hasil penilaian tidak sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan mengembalikan usulan kepada pimpinan unit kerja pengusul, disertai dengan alasan.

Pasal 9

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan MENETAPKAN PNS yang akan mengikuti uji kompetensi.

Pasal 10

(1) Dalam hal hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan kompeten, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan menyampaikan usulan penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui Penyesuaian (Inpassing) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penetapan Angka Kredit Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan. (2) Dalam hal hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dinyatakan belum kompeten, pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan mengembalikan usulan kepada pimpinan unit kerja pengusul, disertai dengan alasan.

Peraturan Menteri Nomor 29-permen-kp-2019 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN (INPASSING)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16