PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

PERMEN Nomor 29-permen-kp-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Monev Terpadu adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan seluruh program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, serta inventarisasi permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 5. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kementerian. 7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 8. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 9. Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan satuan kerja perangkat daerah yang mengelola Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus. 10. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 11. Provinsi Binaan adalah provinsi yang ditunjuk menjadi binaan eselon I tertentu berdasarkan pertimbangan postur alokasi anggaran, keragaan kegiatan prioritas dan berita acara serah terima Monev Terpadu tahun sebelumnya. 12. Unit Kerja Eselon I Pembina adalah unit kerja eselon I yang ditunjuk menjadi penanggung jawab pelaksanaan Monev Terpadu di Provinsi Binaan. 13. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tingkat daerah provinsi. 14. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah dinas atau organisasi perangkat daerah lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tingkat daerah kabupaten/kota. 15. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II

PENYELENGGARA MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

Koreksi

Monev Terpadu dilaksanakan oleh: a. Sekretariat Jenderal; b. Unit Kerja Eselon I; c. Dinas Daerah Provinsi; d. Dinas Daerah Kabupaten/Kota; dan e. UPT.

Pasal 6

Koreksi

(1) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a selaku koordinator Monev Terpadu mempunyai tugas: a. menyusun dan mengusulkan penetapan penanggung jawab Provinsi Binaan kepada Menteri; b. menyusun jadwal pelaksanaan Monev Terpadu yang dikoordinasikan dengan Unit Kerja Eselon I; c. menyusun kuesioner Monev Terpadu dengan menggunakan Formulir 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. mengoordinasikan pelaksanaan Monev Terpadu dengan Unit Kerja Eselon I, Staf Ahli Menteri dan Dinas Daerah Provinsi; e. mengompilasi rekapitulasi hasil Monev Terpadu dari Unit Kerja Eselon 1 sebagai bahan temu koordinasi Monev Terpadu; f. menyelenggarakan temu koordinasi Monev Terpadu; g. merekapitulasi berita acara serah terima (BAST) hasil Monev Terpadu, yang telah ditandatangani oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I Pembina, kepala Dinas Daerah Provinsi, atau pejabat yang ditunjuk; dan h. menyusun laporan hasil Monev Terpadu Kementerian. (2) Dalam rangka koordinasi dengan Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Sekretariat Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dinas Provinsi seluruh INDONESIA terkait dengan rencana Monev Terpadu dengan disertai lampiran yang terdiri atas: a. jadwal Monev Terpadu; b. kuesioner Monev Terpadu dengan menggunakan Formulir 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan/atau kuesioner/form monev teknis lainnya; c. pedoman pelaksanaan Monev Terpadu; d. penanggung jawab Provinsi Binaan; dan e. outline paparan untuk temu koordinasi Monev Terpadu.

Pasal 7

(1) Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi dalam Provinsi Binaan terkait rencana dan hasil pelaksanaan Monev Terpadu; b. menyusun profil kegiatan eselon I masing-masing untuk seluruh daerah provinsi; c. menyusun kuesioner/form monev teknis untuk masing-masing kegiatan yang akan dilakukan Monev Terpadu; d. merekapitulasi hasil kunjungan lapangan di Dinas Daerah Provinsi dalam daerah Provinsi Binaan sebagai bahan dalam pembahasan hasil pelaksanaan Monev Terpadu; e. memimpin pembahasan hasil Monev Terpadu untuk Dinas Daerah Provinsi dalam daerah Provinsi Binaan; f. menandatangani BAST hasil monev terpadu bersama kepala Dinas Daerah Provinsi dalam daerah Provinsi Binaan atau pejabat yang ditunjuk; g. menyusun laporan hasil Monev Terpadu sesuai dengan Provinsi Binaan dan menyampaikan ke Sekretariat Jenderal dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal dan Unit Kerja Eselon I lainnya dengan menggunakan Formulir 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; h. melakukan dokumentasi dan mengumpulkan data dukung yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan; dan i. melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil Monev Terpadu yang dilakukan oleh eselon I terkait dan Provinsi Binaan. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka verifikasi Unit Kerja Eselon I dapat melaksanakan kunjungan lapangan bersama Dinas Provinsi dalam Provinsi Binaan;

Pasal 8

Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas: a. melaksanakan kunjungan lapangan dan mengoordinasikan Monev Terpadu dengan seluruh Dinas Daerah Kabupatan/Kota dan UPT di wilayahnya terkait dengan waktu dan mekanisme pelaksanaan Monev Terpadu; b. menyampaikan kuesioner Monev Terpadu kepada Dinas Kabupaten/Kota dan UPT di wilayahnya dengan menggunakan Formulir 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. mengisi kuesioner Monev Terpadu terkait dengan kegiatan yang dibiayai dari Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, dan DAK Daerah Provinsi dengan menggunakan Formulir 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. mengompilasi kuesioner Monev Terpadu dari Dinas Kabupaten/Kota dan UPT di wilayahnya kemudian menyerahkannya ke Unit Kerja Eselon I Pembina; e. mengoordinasikan hasil kunjungan lapangan sebagai bahan untuk temu koordinasi Monev Terpadu; f. menyiapkan bahan dan memaparkan hasil Monev Terpadu pada saat temu koordinasi Monev Terpadu; g. menandatangani BAST hasil Monev Terpadu bersama pimpinan Unit Kerja Eselon I Pembina atau pejabat yang ditunjuk; h. menyusun laporan hasil kunjungan lapangan dan menyampaikan ke Eselon I Pembina dengan tembusan kepada Sekretariat Jenderal dengan menggunakan Formulir 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; i. melakukan dokumentasi dan mengumpulkan data dukung yang diperlukan pada saat kunjungan lapangan. j. mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil Monev Terpadu dengan seluruh Satker di wilayahnya; dan k. melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil Monev Terpadu sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas: a. mengisi kuesioner Monev Terpadu terkait dengan kegiatan yang dibiayai Dana Tugas Pembantuan dan DAK dengan menggunakan Formulir 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. menyampaikan kuesioner Monev Terpadu yang telah diisi kepada Dinas Daerah Provinsi di wilayahnya; c. menyampaikan data dan informasi terkait lainnya yang dibutuhkan oleh Dinas Daerah Provinsi di wilayahnya dalam pelaksanaan Monev Terpadu; d. melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil Monev Terpadu sesuai kewenangannya dan menyampaikan kepada Dinas Daerah Provinsi di wilayahnya.

Pasal 10

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas: a. mengisi kuesioner Monev Terpadu terkait dengan kegiatan yang dibiayai APBN dengan menggunakan Formulir 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. menyampaikan kuesioner Monev Terpadu yang telah diisi kepada Dinas Daerah Provinsi di wilayahnya dan Unit Kerja Eselon I terkait; c. menyampaikan data dan informasi terkait lainnya yang dibutuhkan oleh Dinas Daerah Provinsi di wilayahnya dalam pelaksanaan Monev Terpadu; dan d. melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil Monev Terpadu sesuai dengan kewenangannya dan menyampaikan kepada Dinas Daerah Provinsi di wilayahnya serta Unit Kerja Eselon I terkait.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Koreksi

Pelaksanaan Monev Terpadu dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 12

Koreksi

Pelaksanaan Monev Terpadu dilakukan dengan tahapan: a. persiapan kunjungan lapangan; b. kunjungan lapangan; c. temu koordinasi; d. pelaporan; dan e. tindak lanjut hasil Monev Terpadu.

Pasal 13

(1) Persiapan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Unit Kerja Eselon I dan Dinas Daerah Provinsi. (2) Dalam melaksanakan persiapan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Jenderal melakukan: a. penentuan Provinsi Binaan bersama Unit Kerja Eselon I; b. pengusulan penetapan penanggung jawab Provinsi Binaan kepada Menteri; c. penyusunan rencana jadwal pelaksanaan Monev Terpadu; d. penyusunan Form kuesioner Monev Terpadu program Kelautan Perikanan; e. penyampaian surat pemberitahuan kepada Dinas provinsi seluruh INDONESIA terkait dengan rencana Monev Terpadu; dan f. koordinasi rencana pelaksanaan Monev Terpadu dengan unit Kerja Eselon I dan Dinas Daerah Provinsi. (3) Dalam melaksanakan persiapan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Kerja Eselon I Pembina melakukan koordinasi rencana pelaksanaan Monev Terpadu dengan daerah Provinsi Binaan. (4) Dalam melaksanakan persiapan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Daerah Provinsi: a. menindaklanjuti surat dari Sekretaris Jenderal ke Dinas Daerah Daerah Kabupaten/Kota dan UPT untuk pelaksanaan kunjungan lapangan; dan b. berkoordinasi dengan Unit Kerja Eselon I Pembina.

Pasal 14

(1) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi dengan membawa data dukung Monev Terpadu. (2) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh Unit Kerja Eselon I Pembina. (3) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menggali informasi dan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang terdapat di Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota, dan UPT.

Pasal 15

(1) Temu koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Unit Kerja Eselon I, dan Dinas Daerah Provinsi. (2) Temu koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Staf Ahli Menteri dan Inspektorat Jenderal guna memberikan masukan dan rekomendasi terhadap hasil Monev Terpadu. (3) Dalam pelaksanaan temu koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Jenderal melakukan: a. penyampaian surat undangan kepada Dinas Daerah Provinsi dan outline paparan untuk temu koordinasi Monev Terpadu; dan b. penyelenggaraan temu koordinasi Monev Terpadu dan pembahasan hasil Monev Terpadu. (4) Dalam pelaksanaan temu koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja Eselon I: a. merekapitulasi laporan hasil Monev Terpadu dari daerah Provinsi Binaan; b. membahas hasil Monev Terpadu yang dipimpin oleh Unit Kerja Eselon I Pembina untuk daerah Provinsi Binaannya; dan c. memberikan rekomendasi terhadap hasil Monev Terpadu. (5) Dalam pelaksanaan temu koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Daerah Provinsi: a. menyiapkan bahan dan memaparkan hasil Monev Terpadu; b. melaporkan hasil Monev Terpadu dengan menggunakan Formulir 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Hasil dari temu koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BAST hasil Monev Terpadu. (7) BAST hasil Monev Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I Pembina dengan pimpinan Dinas Daerah Provinsi dalam daerah Provinsi Binaan atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan Formulir 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan laporan hasil monev terpadu yang terdiri dari: a. laporan hasil Monev Terpadu Unit Kerja Eselon I Pembina; dan b. laporan hasil Monev Terpadu Kementerian (2) Laporan hasil Monev Terpadu Unit Kerja Eselon I Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Unit Kerja Eselon I Pembina dan disampaikan kepada Unit Kerja Eselon I terkait dengan tembusan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam daerah Provinsi Binaan, (3) Penyampaian laporan hasil Monev Terpadu Unit Kerja Eselon I Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah temu koordinasi Monev Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (4) Laporan hasil Monev Terpadu Unit Kerja Eselon I Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan laporan hasil Monev Terpadu Kementerian. (5) Laporan hasil Monev Terpadu Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Sekretariat Jenderal dan disampaikan kepada Menteri dengan tembusan pimpinan Unit Kerja Eselon I dan Inspektorat Jenderal. (6) Penyampaian laporan hasil Monev Terpadu Kementerian oleh Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah temu koordinasi Monev Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (7) Bentuk dan format laporan hasil monev terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Tindak lanjut hasil Monev Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I terkait, Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota, dan UPT berdasarkan rekomendasi hasil Monev Terpadu sesuai dengan kewenangannya. (2) Dinas Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil tindak lanjut Monev Terpadu ke Dinas Provinsi dengan menggunakan Formulir 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) UPT menyampaikan laporan hasil tindak lanjut Monev Terpadu ke Dinas Provinsi di wilayahnya dan Unit Kerja Eselon I terkait dengan menggunakan Formulir 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dinas Provinsi menyampaikan laporan hasil tindak lanjut Monev Terpadu di wilayahnya ke Unit Kerja Eselon I Pembina dengan menggunakan Formulir 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Unit Kerja Eselon I Pembina melakukan monitoring hasil tindak lanjut Monev Terpadu yang dilakukan oleh Dinas Provinsi. (6) Unit Kerja Eselon I Pembina merekapitulasi dan menyusun laporan hasil tindak lanjut Monev Terpadu yang disampaikan oleh Dinas Daerah Provinsi dalam daerah Provinsi Binaan untuk disampaikan kepada Sekretariat Jenderal, serta ditembuskan kepada Unit Kerja Eselon I dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 18

Laporan Hasil Monev Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan Unit Kerja Eselon I untuk: a. mengambil langkah penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan; b. perumusan program pembangunan kelautan dan perikanan tahun berikutnya; dan c. bahan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Peraturan Menteri Nomor 29-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21