PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan untuk Perairan Darat

PERMEN Nomor 29-permen-kp-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 2. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan. 3. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 4. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. 5. Perairan Darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai. 6. Rencana Pengelolaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen resmi yang memuat analisis situasi perikanan dan rencana strategis, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan lainnya, sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan untuk Perairan Darat. 7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 8. Kawasan Strategis Nasional adalah adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara dan pertahanan. 9. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. 13. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri. 14. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan di provinsi atau kabupaten/kota.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB II

PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan di Perairan Darat yang tidak sedang dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang dan/atau badan hukum, serta dapat diusahakan di wilayah Republik INDONESIA, meliputi sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya. (2) Pemanfaatan sumber daya ikan di Perairan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. (3) Kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Tingkat pemanfaatan (eksploitasi) sumber daya ikan di Perairan Darat ditentukan dengan menggunakan indikator kelestarian sumber daya ikan, antara lain: a. ukuran ikan yang tertangkap terhadap ukuran ikan pertama kali memijah; atau b. ukuran ikan yang tertangkap terhadap tingkat kematangan gonad. (5) Hasil indikator kelestarian sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menentukan langkah Pengelolaan Perikanan yang terdiri dari: a. meningkatkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan; b. mempertahankan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan; atau c. mengurangi tingkat pemanfaatan sumber daya ikan. (6) Dalam rangka meningkatkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan pengembangan kegiatan penangkapan ikan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya ikan, melalui: a. menambah jumlah alat penangkapan ikan; dan/atau b. menambah waktu penangkapan ikan. (7) Dalam rangka mempertahankan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan pengaturan kegiatan penangkapan ikan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya ikan, melalui: a. tidak melakukan penambahan jumlah alat penangkapan ikan; b. tidak melakukan penambahan waktu penangkapan; dan/atau c. mempertahankan stok sumber daya ikan, dengan penebaran ikan jenis asli INDONESIA. (8) Dalam rangka mengurangi tingkat pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilakukan pengurangan kegiatan penangkapan ikan dalam rangka mengembalikan kelestarian sumber daya ikan, melalui: a. pembatasan jumlah dan jenis alat penangkapan ikan; b. pengurangan waktu penangkapan ikan; c. pengaturan metode penangkapan ikan; d. penutupan sementara area penangkapan ikan; e. pemulihan stok sumber daya ikan, dengan penebaran benih ikan; dan/atau f. rehabilitasi habitat sumber daya ikan.

Pasal 5

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), pada seluruh tingkat pemanfaatan (eksploitasi) sumber daya ikan di Perairan Darat dapat dilakukan langkah pengelolaan dan konservasi dalam rangka menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, melalui: a. penetapan angka potensi sumber daya ikan; b. pengelolaan kawasan konservasi perairan; c. penetapan jenis ikan yang dilindungi; dan/atau d. supervisi/pembinaan pengelolaan sumber daya ikan.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemerintah Pusat menyusun RPP yang keberadaan jenis ikan dan/atau ekosistem sumber daya ikan mencakup 2 (dua) provinsi atau lebih dan/atau kawasan strategis nasional dan/atau lintas negara. (2) Pemerintah provinsi menyusun dan mengusulkan penetapan RPP yang keberadaan jenis ikan dan/atau ekosistem sumber daya ikan mencakup 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih. (3) Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan mengusulkan penetapan RPP yang keberadaan jenis ikan dan/atau ekosistem sumber daya ikan hanya mencakup wilayah kabupaten/kota itu sendiri.

Pasal 7

(1) Dalam penyusunan RPP memperhatikan prinsip kehati- hatian, hukum adat, kearifan lokal, dan peran serta masyarakat. (2) Tahapan penyusunan dokumen RPP meliputi: a. pembentukan tim penyusun; b. penyusunan dokumen awal; c. konsultansi publik; d. perumusan dokumen final; dan e. penetapan dokumen. (3) Menteri MENETAPKAN RPP yang disusun oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Dalam penyusunan dokumen RPP Pemerintah Pusat, Menteri membentuk tim penyusun RPP yang dikoordinir oleh Direktur Jenderal dengan susunan keanggotaan melibatkan unit kerja eselon I terkait, kementerian/lembaga terkait, Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, satuan kerja perangkat daerah terkait dan akademisi. (2) Dalam penyusunan dokumen RPP Pemerintah Daerah, gubernur/bupati/walikota membentuk tim penyusun RPP yang dikoordinir oleh Kepala Dinas dengan susunan keanggotaan melibatkan unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait, kementerian/lembaga terkait, Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, satuan kerja perangkat daerah terkait dan akademisi. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyusun dokumen awal RPP dengan tahapan: a. penyusunan rencana kerja; b. pengumpulan data dan informasi; dan c. analisis. (4) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: a. jenis dan tahapan kegiatan; b. metode pengumpulan data dan analisis; c. waktu pelaksanaan; dan d. perencanaan anggaran. (5) Data dan informasi yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi: a. data dan informasi sumber daya ikan, antara lain tren produksi, distribusi, komposisi jenis dan tingkat pemanfaatan; b. data dan informasi lingkungan, antara lain limnologi perairan, habitat penting perikanan dan tingkat pencemaran; dan c. data dan informasi sosial-ekonomi, antara lain keragaan aturan, kearifan lokal, jumlah nelayan atau rumah tangga perikanan, produktivitas nelayan, pendapatan nelayan, dan permasalahan kenelayanan. (6) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan. (7) Hasil analisis dituangkan dalam dokumen awal.

Pasal 9

(1) Dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), selanjutnya dilakukan konsultasi publik dengan melibatkan: a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan b. pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya ikan, antara lain Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, masyarakat perikanan, akademisi, penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat perikanan. (2) Konsultasi publik dilakukan dalam rangka mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan guna menghasilkan dokumen final.

Pasal 10

(1) Dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan. (2) Dokumen final RPP di Perairan Darat sekurang-kurangnya memuat: a. pendahuluan berisi latar belakang, maksud dan tujuan, visi Pengelolaan Perikanan, dan ruang lingkup; b. status perikanan yang berisi hasil analisis data dan informasi, lingkungan Sumber Daya Ikan, teknologi penangkapan, sosial, ekonomi, kelompok jenis ikan yang dikelola, tata kelola, dan pemangku kepentingan; dan c. rencana strategis Pengelolaan Perikanan yang berisi isu pengelolaan, tujuan dan sasaran, indikator dan tolak ukur, kelembagaan, serta rencana aksi Pengelolaan Perikanan di bidang penangkapan ikan untuk Perairan Darat.

Pasal 11

Dokumen RPP yang telah ditetapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan untuk Perairan Darat.

Peraturan Menteri Nomor 29-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan untuk Perairan Darat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14