PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29-permen-kp-2015 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 29-permen-kp-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Pengendalian dan Pengawasan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-Dalwas adalah sistem pelaporan secara elektronik tentang perkembangan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara lengkap, faktual, dan terkini, serta dapat diakses langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. 2. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan diberikan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan. 3. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa flash disk atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data realisasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan/atau data lainnya. 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan. 5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 6. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan. 7. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. 8. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 9. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan. 11. Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan.

BAB III

KELEMBAGAAN Umum

Pasal 3

Koreksi

(1) Kelembagaan e-Dalwas terdiri atas: a. Pengendali; b. Pengawas; dan c. Tim Pengembangan Sistem. (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal sebagai Koordinator Pengendali; b. Pimpinan Unit Eselon I sebagai Pengendali Unit Eselon I; c. Pejabat Setara Eselon II yang membawahi bidang monitoring dan evaluasi sebagai Koordinator Unit Eselon I; d. Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan sebagai Koordinator Wilayah; e. Pimpinan Satker sebagai Pengendali Satker; dan f. Operator e-Dalwas. (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Inspektur Jenderal sebagai Koordinator Pengawas; dan b. Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal sebagai Pengawas e-Dalwas.

Pasal 4

Koordinator Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, bertugas dan bertanggung jawab: a. MENETAPKAN Koordinator Wilayah di lingkungan Kementerian; dan b. melakukan pengendalian dan pembinaan di lingkungan Kementerian.

Pasal 5

Pengendali Unit Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab: a. MENETAPKAN Koordinator Unit Eselon I, Pengendali Satker, dan Operator lingkup unit eselon I; dan b. melakukan pengendalian dan pembinaan lingkup unit eselon I.

Pasal 6

Koordinator Unit Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, bertugas dan bertanggung jawab: a. membantu pelaksanaan tugas pengendali unit eselon I; b. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan e-Dalwas di seluruh Satker pada masing-masing unit kerja eselon I; c. melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan oleh operator e-Dalwas; dan d. melakukan asistensi dan bimbingan kepada operator e- Dalwas.

Pasal 7

Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, bertugas dan bertanggung jawab: a. melakukan koordinasi teknis pelaksanaan e-Dalwas di seluruh Satker di wilayahnya; dan b. melakukan koordinasi dengan Koordinator Eselon I.

Pasal 8

Pengendali Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, bertugas dan bertanggung jawab: a. melakukan pengendalian dan pembinaan lingkup Satker; b. melakukan verifikasi data yang diinput oleh operator dalam aplikasi e-Dalwas; dan c. memfasilitasi kebutuhan operator dalam pelaksanaan e- Dalwas, meliputi sarana dan prasarana, serta data yang dibutuhkan.

Pasal 9

Operator e-Dalwas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, bertugas dan bertanggung jawab: a. membantu pelaksanaan tugas Pengendali Satker; b. melakukan input data pada aplikasi luar jaringan (offline) dan mengunggah data hasil input ke aplikasi dalam jaringan (online); c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pejabat pengelola keuangan lingkup Satker; d. melakukan pembaharuan data secara terus menerus; dan e. mendokumentasikan data dalam arsip secara tertib.

Pasal 10

Koordinator Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, bertugas dan bertanggung jawab: a. menyusun rencana pengawasan; b. MENETAPKAN Tim Pengawas e-Dalwas di lingkungan Kementerian; dan c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawas e- Dalwas.

Pasal 11

Pengawas e-Dalwas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan pelaksanaan e-Dalwas pada unit-unit mitra kerjanya.

Pasal 12

(1) Tim Pengembangan Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, bertugas dan bertanggung jawab: a. menyusun peta jalan (road map) pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan; b. menyusun dan memperbaharui pedoman teknis pelaksanaan e-Dalwas; c. melakukan pembaharuan data dasar e-Dalwas; d. melakukan pemeliharaan terhadap sistem pengendalian dan pengawasan; e. melakukan bimbingan dan asistensi teknis penerapan e-Dalwas; dan f. melakukan inventarisasi dan analisis permasalahan serta mengupayakan solusi penyelesaiannya. (2) Tim Pengembangan Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-DALWAS

Pasal 13

Koreksi

Aplikasi e-Dalwas terdiri dari: a. aplikasi offline, yang merupakan modul informasi satker yang berisi informasi kelembagaan, perencanaan penyerapan, dan realisasi fisik dan keuangan; dan b. aplikasi online, yang berisi modul unggah (upload) data perkembangan realisasi fisik dan keuangan serta modul pemantauan seluruh satker.

Pasal 14

Koreksi

(1) Tata cara pengisian aplikasi e-Dalwas offline sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. Instalasi; b. Pengisian Informasi Dasar; c. Pembaharuan Data; dan d. Pencadangan (Back-up) Data. (2) Tata cara pengisian aplikasi e-Dalwas online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas: a. Pemantauan dan Evaluasi; b. Pengendalian; dan c. Pengawasan.

Pasal 15

(1) Tata cara pengisian aplikasi e-Dalwas offline dalam instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a menggunakan file master aplikasi (installer) yang dapat diunduh pada e-Dalwas online. (2) File Instalasi terdiri dari master aplikasi (Installer), Visual poled, dan pemutakhiran (Update) referensi. (3) Update referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kembali apabila terdapat perubahan referensi RKA-KL, antara lain: a. nama Satker; b. nomenklatur; c. output; dan/atau d. akun. (4) Update referensi akan dilepaskan (direlease) melalui e- Dalwas online dan seluruh file di install pada Personal Computer (PC) Operator. (5) Tata cara pengisian aplikasi e-Dalwas offline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Pengisian Informasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sudah harus dilaksanakan paling lambat bulan Desember sebelum tahun berjalan. (2) Pengisian Informasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data-data perencanaan: a. Informasi Satker dan DIPA; b. Kerangka Acuan Kerja (KAK); c. Informasi Paket/Sub Paket; dan d. Informasi Pra Kontra dan Rencana Keuangan/Fisik/Tenaga Kerja. (3) Informasi Satker dan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Informasi Satker berisi data tentang informasi Satker dan Pengelola Satker; dan b. Informasi DIPA dilakukan dengan menyimpan ulang (restore) ADK RKA terkini. (4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat minimal pada level keluaran (output) kegiatan dan menggambarkan latar belakang pelaksanaan kegiatan, tujuan, strategi pencapaian, serta target kegiatan. (5) Informasi Paket/Sub Paket sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c: a. Paket kegiatan disusun berdasarkan kriteria penetapan paket dalam penyusunan rencana umum pengadaan; b. Sub paket pekerjaan disusun apabila dalam paket tersebut terdapat item pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual; c. Penentuan metode pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Paket/Sub Paket pekerjaan merupakan Paket/ Sub paket yang akan di release sebagai Rencana Umum Pengadaan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian; dan e. Proses pemindahan akan dilakukan secara otomatis dari server e-Dalwas ke server LPSE. (6) Informasi Pra Kontrak dan Rencana Keuangan/Fisik/Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d berisi: a. Informasi Pra Kontrak berisi informasi tentang rencana pengadaan pada sub paket tertentu; dan b. Rencana Keuangan/Fisik/Tenaga Kerja berisi informasi tentang rencana pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan dengan rencana penyerapan anggaran untuk setiap bulannya.

Pasal 17

Pembaharuan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Pembaharuan Progres Pelaksanaan Kegiatan; b. Pembaharuan Informasi Pengelolaan Anggaran; dan c. Pembaharuan Data akibat Revisi Anggaran.

Pasal 18

Pembaharuan Progres Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi: a. Pembaharuan Realisasi Keuangan; b. Pembaharuan Realisasi Fisik; dan c. Pembaharuan Realisasi Tenaga Kerja.

Pasal 19

Pembaharuan Realisasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan berdasarkan data dari aplikasi SAS, baik berupa SPM maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 20

Data SPM pada aplikasi SAS akan dibaca langsung oleh aplikasi e-Dalwas, sehingga Operator merealisasikan setiap SPM sesuai dengan paketnya.

Pasal 21

Pembaharuan Realisasi Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menunjukkan kondisi riil perkembangan fisik kegiatan, dan pada akhir kegiatan, realisasi fisik kegiatan adalah sama dengan 100 %, kecuali jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 22

Pembaharuan Realisasi Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menunjukkan tenaga kerja yang dengan adanya kegiatan tersebut, menjadi bekerja.

Pasal 23

Back up Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d meliputi back up data anggaran dan data foto, untuk selanjutnya di unggah ke e-Dalwas online.

Pasal 24

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, menjadi alat/instrumen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi masing-masing Unit Eselon I dan Satker, serta penilian terhadap kinerja Satker.

Pasal 25

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaporan melalui aplikasi e-Dalwas yang dilakukan oleh aparat Inspektorat Jenderal dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan.

Pasal 26

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, untuk menjamin agar tugas pemerintah dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundangan- undangan.

Pasal 27

Tata cara pengisian aplikasi e-Dalwas online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Tata Cara Pengisian Aplikasi e-Dalwas Offline

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pembaharuan Realisasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan berdasarkan data dari aplikasi SAS, baik berupa SPM maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 20

Data SPM pada aplikasi SAS akan dibaca langsung oleh aplikasi e-Dalwas, sehingga Operator merealisasikan setiap SPM sesuai dengan paketnya.

Pasal 21

Pasal 22

Pembaharuan Realisasi Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c menunjukkan tenaga kerja yang dengan adanya kegiatan tersebut, menjadi bekerja.

Pasal 23

Back up Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d meliputi back up data anggaran dan data foto, untuk selanjutnya di unggah ke e-Dalwas online.

Peraturan Menteri Nomor 29-permen-kp-2015 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32