PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

PERMEN Nomor 28 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil. 3. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PELP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir. 4. Pejabat Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang selanjutnya disingkat PELP adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir. 5. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh PELP sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional PELP. 6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. 7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional PELP yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 8. Instansi Pengguna Jabatan Fungsional PELP yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 9. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan output dalam waktu efektif 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Kontribusi adalah penghitungan peran dari tiap jenjang Jabatan Fungsional PELP dalam menghasilkan Hasil Kerja. 11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II

PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP dilakukan melalui tahapan: a. penghitungan kebutuhan; dan b. pengusulan kebutuhan. (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan. (3) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (4) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan: a. bertambahnya volume Beban Kerja di bidang Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir; atau b. berkurangnya volume Beban Kerja di bidang Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir. (5) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 8

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi tahapan: a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional PELP berdasarkan rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir atau proyeksi tahun berjalan; dan b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional PELP berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional PELP.

Pasal 9

(1) Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional PELP dihitung berdasarkan Beban Kerja. (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator: a. jumlah atau luas kawasan konservasi dan efektivitas pengelolaannya; b. jumlah spesies dan genetik jenis ikan yang dilindungi dan/atau di prioritaskan konservasinya; c. jumlah penataan dan pemanfaatan ruang di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil; dan d. jumlah pendayagunaan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau kecil.

Pasal 10

(1) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP didasarkan pada: a. Beban Kerja; b. SKR; dan c. Kontribusi. (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing- masing jenjang Jabatan Fungsional PELP. (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan menggunakan: a. satuan waktu; dan b. satuan Hasil Kerja. (4) Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa: a. perencanaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; b. pengendalian ruang dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; c. pemanfaatan ruang dan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; d. pemanfaatan kawasan konservasi; dan/atau e. perlindungan dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. (5) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan total waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Hasil Kerja pada setiap jenjang jabatan dibagi total waktu yang dibutuhkan untuk seluruh jenjang jabatan dalam menyelesaikan Hasil Kerja.

Pasal 11

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir. (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir. (3) Pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP. (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir dapat dibantu oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir. (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi. (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. (7) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil validasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP.

Pasal 13

BAB Kedua

Penghitungan Kebutuhan

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b pada Instansi Pengguna dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan. (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna. (3) Pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP. (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama/madya yang membidangi kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna. (5) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina. (6) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendelegasikan kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk melakukan validasi usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional PELP. (7) Pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan dalam melaksanakan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melibatkan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir. (8) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional PELP. (9) Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PELP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pengguna. (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional PELP.

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14