PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan

PERMEN Nomor 28-permen-kp-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor PER.42/MEN/2011 tentang Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Sekolah Tinggi Perikanan, yang selanjutnya disingkat STP, adalah Perguran Tinggi Kedinasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melalui kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. (2) Pembinaan STP secara teknis akademik dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi melalui direktur jenderal yang menangani kelembagaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi, dan pembinaan teknis fungsional dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melalui kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. (3) STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2017 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA