PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

PERMEN Nomor 27-permen-kp-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, yang selanjutnya disingkat BPPP, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pelatihan dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. (2) BPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Susunan organisasi BPPP terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi; c. Seksi Pelatihan; d. Seksi Penyuluhan; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi BPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Koreksi

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan.

Pasal 6

Seksi Program, Monitoring, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kinerja, monitoring dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

Seksi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan administrasi pelatihan.

Pasal 8

Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan, dan pelaksanaan penyuluhan, serta penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas widyaiswara, instruktur, penyuluh perikanan, arsiparis, pranata komputer, statistisi, pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 27-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

Pasal 24