Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkun…

Pasal 2

Tata cara pembayaran tunjangan kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian meliputi: a. tata cara perhitungan besaran tunjangan kinerja yaitu serangkaian proses verifikasi yang cermat dari pejabat kepegawaian atas capaian kinerja dan tingkat kehadiran pegawai negeri sipil lingkup wewenangnya untuk dilakukan perhitungan tunjangan kinerja sesuai nilai jabatan dan kelas jabatan; dan b. tata cara pembayaran tunjangan kinerja yaitu proses pengajuan perintah pembayaran oleh pejabat perbendaharaan ke kas negara serta pendistribusian kepada pegawai yang berhak.

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang besarannya didasarkan pada capaian kinerja, jam kerja, nilai jabatan, dan kelas jabatan. 2. Pegawai di Lingkungan Kementerian yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian. 3. Prestasi kerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 4. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan pejabat atasan yang bersangkutan. 5. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan. 6. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja. 7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian. 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara yang bersangkutan. 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian yang melaksanakan kegiatan Kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 12. Satker Pembayar adalah Satker yang mendapatkan alokasi anggaran Tunjangan Kinerja dan bertanggung jawab terhadap pendistribusiannya kepada Unit Kerja di bawahnya yaitu Biro Umum untuk lingkup Sekretariat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekretaris Badan untuk lingkup Direktorat Jenderal atau Badan. 13. Unit Kerja adalah unit organisasi yang melaksanakan satu atau beberapa program Kementerian. 14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 17. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian. 18. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai. 19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ Bendahara Pengeluaran. 21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. 22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. 23. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SPTJM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud. 24. Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 25. Bulan Kinerja adalah bulan kalender. 26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan. 27. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Koreksi

(1) Tunjangan Kinerja rutin/bulanan merupakan Tunjangan Kinerja yang dibayarkan kepada Pegawai Kementerian setiap bulan kinerja dan/atau kebijakan bulan lainnya. (2) Tunjangan Kinerja rapel/susulan merupakan Tunjangan Kinerja yang dibayarkan kepada Pegawai Kementerian karena adanya perubahan status kepegawaian/kelas jabatan dan/atau penambahan prosentase tunjangan kinerja Kementerian yang mengakibatkan terjadinya kekurangan bayar atas tunjangan kinerja yang menjadi hak pegawai bersangkutan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dan/atau keuangan setiap awal bulan menghitung besarnya Tunjangan Kinerja yang menjadi hak masing-masing Pegawai dengan membuat daftar nominatif Tunjangan Kinerja Pegawai Bulanan menggunakan Form A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Perhitungan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. Penilaian Capaian Prestasi Kerja Pegawai; b. Rekapitulasi kehadiran dari presensi elektronik atau rekapitulasi kehadiran secara manual; dan c. Penetapan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan. (3) Dokumen pendukung penilaian Capaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah SKP bulanan masing-masing Pegawai. (4) Dokumen pendukung detail potongan rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah: a. Surat Perintah/Surat Tugas/Disposisi/Undangan; b. Surat Keputusan Tugas Belajar yang masih berlaku; c. Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; d. Surat Izin Cuti; e. Surat Izin Sakit; dan/atau f. Surat Izin tidak masuk kerja karena alasan lain. (5) Dokumen pendukung penetapan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah: a. Keputusan Menteri tentang Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai yang telah ditetapkan posisi pertanggal 1 bulan kinerja; dan b. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil posisi pertanggal 1 bulan kinerja. (6) Perhitungan besarnya Tunjangan Kinerja disampaikan kepada Kepala Unit Kerja setiap tanggal 5 pada awal bulan berjalan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja periode bulan sebelumnya.

Pasal 5

Kepala Unit Kerja yang alokasi anggaran tunjangan kinerjanya melekat pada DIPA masing-masing mengajukan permintaan pembayaran Tunjangan Kinerja ke KPPN setiap tanggal 10 pada awal bulan berjalan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja periode bulan sebelumnya dengan melampirkan: a. SPTJM yang ditandatangani Kepala Unit Kerja di atas materai dengan menggunakan Form B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Daftar Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dengan menggunakan Form C sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c. SPM-LS yang diterbitkan oleh PPSPM berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh PPK.

Pasal 6

(1) Kepala Unit Kerja/Pejabat lain yang ditunjuk yang alokasi anggaran tunjangan kinerjanya masih terpusat di Satker Pembayar mengajukan permintaan pembayaran Tunjangan Kinerja secara berjenjang setiap tanggal 5 pada awal bulan berjalan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja periode bulan sebelumnya. (2) Pengajuan permintaan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPA Satker Pembayar dengan melampirkan: a. surat permohonan pembayaran Tunjangan Kinerja yang ditandatangani Kepala Unit Kerja, dengan menggunakan Form D sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. SPTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a; c. Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Per-Unit Kerja, dengan menggunakan Form E sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan d. Daftar Rekapitulasi Penerimaan Tunjangan Kinerja Perpegawai dengan menggunakan Form F sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Satker Pembayar mengkoordinasikan permintaan dana Tunjangan Kinerja pada Unit Kerja lingkup Unit Eselon I yang bersangkutan. (2) Berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran Tunjangan Kinerja dari Unit Kerja lingkup Unit Eselon I-nya, PPK Satker Pembayar membuat Rekapitulasi dari Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Per-Unit Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf c. (3) PPK Satker Pembayar mengajukan SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja kepada PPSPM Satker Pembayar, dengan melampirkan: a. Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Per-Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c; b. Daftar Rekapitulasi Penerimaan Tunjangan Kinerja PerPegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d; dan c. SPTJM yang ditandatangani KPA Satker Pembayar di atas materai dengan menggunakan Form G sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) PPSPM Satker Pembayar, setelah menerima pengajuan SPP-LS pembayaran Tunjangan Kinerja, memeriksa dan menguji kelengkapan berkas serta ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA, untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran. (5) Setelah didapati kebenaran dan keyakinan terhadap data yang terdapat dalam SPP-LS PPSPM Satker Pembayar menerbitkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja kemudian mengajukan ke KPPN setiap tanggal 10 pada awal bulan berkenaan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja periode bulan sebelumnya.

Pasal 8

Koreksi

Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dilakukan secara bulanan.

Pasal 9

Koreksi

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja rutin/bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja rapel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat dibuat dalam daftar pembayaran tersendiri dengan lampiran surat keputusan/peraturan sebagai dasar pembayaran. (3) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Tunjangan Kinerja, SPM-LS dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk beberapa bulan sekaligus.

Pasal 10

Pembayaran Tunjangan Kinerja di bulan Desember diusulkan sepenuhnya mengikuti ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun.

Pasal 11

(1) Transfer pembayaran Tunjangan Kinerja dapat dilakukan terpusat melalui Rekening Bendahara Pengeluaran Satker Pembayar dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran Unit Kerja atau langsung ke rekening masing-masing Pegawai. (2) Dalam hal pembayaran Tunjangan Kinerja melalui Bendahara Pengeluaran Satker Pembayar/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran Satker Pembayar/Unit Kerja wajib memeriksa pemasukan uang transfer di rekeningnya untuk memastikan kesesuaian jumlah dana yang masuk dengan jumlah total tagihan Tunjangan Kinerja sesuai rekapitulasi daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai yang diajukan. (3) Setelah didapati kesesuaian tranfer dana Tunjangan Kinerja yang diterima, Bendahara Pengeluaran Satker Pembayar/Unit Kerja wajib mentransfer dana Tunjangan Kinerja ke masing-masing rekening pegawai sesuai dengan daftar rekapitulasi Tunjangan Kinerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterima transfer pembayaran Tunjangan Kinerja. (4) Dalam hal pembayaran Tunjangan Kinerja melalui Bendahara Pengeluaran Satker Pembayar, KPA UPT wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Unit Kerja lingkup Unit Eselon I-nya bahwa telah dilakukan transfer pembayaran Tunjangan Kinerja kepada Bendahara Pengeluaran Unit Kerja/rekening masing-masing pegawai.

Pasal 12

Koreksi

(1) Setelah tunjangan kinerja dibayarkan, masing-masing Bendahara Pengeluaran Satker Pembayar/Unit Kerja wajib membuat laporan pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja dengan menggunakan Form A dan Form B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPA/Kepala Unit Kerja tembusan KPA paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencairan Tunjangan Kinerja, dengan melampirkan: a. daftar nominatif Tunjangan Kinerja Pegawai bulanan; b. bukti transfer pembayaran Tunjangan Kinerja dari Bank; dan c. salinan (copy) kuitansi/bukti setoran pengembalian Tunjangan Kinerja jika terdapat pengembalian Tunjangan Kinerja. (3) Laporan Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat pengajuan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya. (4) Apabila syarat pengajuan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipenuhi, maka pengajuan tunjangan kinerja berikutnya tidak dapat diproses.

Pasal 13

Koreksi

(1) Kelebihan dan/atau kekurangan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai diperhitungkan dalam pembayaran tunjangan kinerja selanjutnya dalam hal: a. kesalahan dalam penghitungan; b. perubahan kelas jabatan; c. perubahan prosentase pembayaran tunjangan kinerja Kementerian; dan d. penambahan Tunjangan Kinerja Pegawai karena capaian kinerja pegawai dengan prestasi kerja sangat (amat) baik. (2) Pengembalian kelebihan dan/atau pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai bulan berikutnya setelah dilakukan perbaikan dalam perhitungan tunjangan kinerja. (3) Pengembalian kelebihan dan/atau pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan pada pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai bulan berikutnya setelah diterbitkan peraturan/keputusan yang MENETAPKAN perubahan dimaksud. (4) Pembayaran penambahan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan pada pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Tahun berikutnya diambil dari hasil pengurangan tunjangan kinerja akibat potongan displin, tidak menambah pagu Tunjangan Kinerja ditahun berjalan.

Pasal 14

Koreksi

(1) Tata Cara Pengajuan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Unit Kerja yang alokasi anggaran tunjangan kinerjanya melekat pada DIPA masing-masing sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Form A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Tata Cara Pengajuan Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Unit Kerja yang alokasi anggaran tunjangan kinerjanya masih terpusat di Satker Pembayar sesuai dengan SOP Form B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tata Cara Pengajuan Pembayaran Tunjangan Kinerja pada Satker Pembayar sesuai dengan SOP Form C sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Tata Cara Pembayaran dan Pendistribusian Tunjangan Kinerja sesuai dengan SOP Form D dan Form E sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Tata Cara Pertanggungjawaban Tunjangan Kinerja sesuai dengan SOP Form F sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Koreksi

Pagu anggaran Tunjangan Kinerja Kementerian sebelum diusulkan ke Kementerian Keuangan harus direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Jenderal.

Pasal 16

Koreksi

Dokumen perhitungan, pengajuan, dan pembayaran tunjangan kinerja harus diadministrasikan dengan baik dan didokumentasikan secara cermat oleh Pejabat yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian dan/atau keuangan.

Pasal 17

Biaya transfer dibebankan pada APBN.

Pasal 18

Apabila terdapat temuan aparat pengawas internal dan/atau aparat pengawas eksternal sehingga perlu dilakukan penyetoran ke Kas Negara, setoran/pengembalian ke Kas Negara tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1210) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebelum adanya aplikasi SKP Bulanan dapat dilakukan secara triwulan.

Pasal 20

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2015 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor 26-permen-kp-2015 Tahun 2015 tentang TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

BAB X

Pasal 20