PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2022 tentang TATA CARA REHABILITASI LINGKUNGAN BUDIDAYA

PERMEN Nomor 25 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rehabilitasi Lingkungan Budidaya yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah upaya pemulihan mutu lingkungan kawasan budi daya perikanan yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. 2. Lingkungan Budidaya adalah kawasan budi daya perikanan dan sekitarnya sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. 3. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan kondisi lingkungan, serta kondisi prasarana sarana umum yang ada. 4. Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, dan/atau komponen lain ke dalam habitat dimana sumber daya ikan hidup dan berkembang biak sehingga kualitas habitat tersebut turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan tidak sesuai lagi dengan baku mutu lingkungan hidup dan/atau fungsinya. 5. Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya adalah penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan setiap orang yang menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup sumber daya ikan. 6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 7. Pemangku Kepentingan adalah Setiap Orang yang berkepentingan terhadap isu dan kegiatan Rehabilitasi. 8. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang kelautan dan perikanan. 9. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang perikanan. 10. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya. 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

BAB II

REHABILITASI

Pasal 2

Koreksi

(1) Rehabilitasi dilakukan dalam rangka pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di: a. dalam Kawasan Budi daya Perikanan; dan/atau b. luar Kawasan Budi Daya Perikanan. (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh: a. Direktorat Jenderal; b. Dinas Provinsi; dan c. Dinas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangannya. (4) Rehabilitasi selain dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang. (5) Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan usulan yang disampaikan secara tertulis oleh Setiap Orang kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. (7) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tingkat a. Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya; dan/atau b. Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya. (8) Tingkat Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a di luar Kawasan Budidaya Perikanan diukur dengan menggunakan parameter baku mutu lingkungan hidup untuk kepentingan budi daya dan/atau untuk kepentingan lingkungan hidup. (9) Tingkat Kerusakan Sumber Daya lkan dan/atau Lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b di luar Kawasan Budidaya Perikanan diukur dengan menggunakan parameter baku kerusakan lingkungan hidup. (10) Tingkat Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b di dalam Kawasan Budidaya Perikanan ditentukan berdasarkan ketidaksesuaian dengan standar nasional di bidang pembudidayaan ikan. (11) Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan baku kerusakan Iingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 3

(1) Rehabilitasi di dalam Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan pada laut, perairan darat, dan darat yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. (2) Rehabilitasi di luar Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan pada: a. kawasan yang terkena dampak kegiatan pembudidayaan ikan; dan/atau b. kawasan yang dilakukan Rehabilitasi untuk mencegah Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya di dalam Kawasan Budi Daya Perikanan.

Pasal 4

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan: a. identifikasi penyebab Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya; b. pemilihan metode Rehabilitasi; dan c. pelaksanaan Rehabilitasi.

Pasal 5

Identifikasi penyebab Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara: a. pengumpulan data dan informasi; b. verifikasi dan validasi data dan informasi; dan c. analisis data.

Pasal 6

(1) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain dilakukan melalui: a. pengamatan lapangan; b. wawancara; c. pengujian mutu lingkungan untuk kepentingan budidaya dan/atau untuk kepentingan lingkungan hidup; d. laporan tertulis atau lisan; dan/atau e. informasi di media massa. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jenis ikan yang dibudidayakan; b. waktu dan lokasi kejadian Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya; c. indikasi penyebab Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya; d. kondisi Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya; e. parameter mutu lingkungan yang diduga mengalami Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya; f. dampak yang timbul akibat Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya, seperti kerugian ekonomi dan jumlah masyarakat/pembudi daya ikan yang terdampak; dan g. upaya penanggulangan yang telah dilaksanakan.

Pasal 7

Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui penilaian kesesuaian antara data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8), baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9), dan standar nasional di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10).

Pasal 8

(1) Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan terhadap data dan informasi yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penyebab terjadinya Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya. (3) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: a. kesesuaian peruntukan kawasan; dan b. daya dukung lingkungan untuk lokasi budidaya di laut, perairan darat dan/atau laut. (4) Dalam melakukan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, akademisi, dan/atau pakar di bidang lingkungan. (5) Apabila hasil analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukan Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya, dilakukan penyusunan rencana pelaksanaan Rehabilitasi. (6) Hasil analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain: a. kadar oksigen rendah; b. kadar partikulat terlarut/tersuspensi tinggi; c. kadar pH terlalu rendah/tinggi; dan/atau d. kadar bahan beracun (amonia/nitrit/sulfida/ lainnya) tinggi. (7) Hasil analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan/atau Pemangku Kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

Hasil pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipergunakan sebagai bahan: a. pemilihan metode Rehabilitasi; dan b. pelaksanaan Rehabilitasi.

Pasal 10

(1) Pemilihan metode Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi penyebab Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya. (2) Metode Rehabilitasi dilakukan dengan cara: a. langsung; dan/atau b. tidak langsung. (3) Metode Rehabilitasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap parameter mutu lingkungan yang ditargetkan untuk dilakukan Rehabilitasi sesuai dengan hasil identifikasi. (4) Metode Rehabilitasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selain terhadap parameter mutu lingkungan yang ditargetkan untuk dilakukan Rehabilitasi tetapi dapat memperbaiki fungsi dan mutu lingkungan. (5) Metode Rehabilitasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan metode Rehabilitasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan untuk perbaikan mutu air berdasarkan hasil analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6). (6) Penggunaan metode Rehabilitasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan metode Rehabilitasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memperhatikan: a. lokasi budidaya; b. efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tindakan; dan c. pembiayaan. (7) Dalam hal hasil analisis data yang didapatkan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), pemilihan metode Rehabilitasi dapat dikonsultasikan dengan kementerian/lembaga terkait, akademisi, dan/atau pakar di bidang lingkungan.

Pasal 11

Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari: a. rencana Rehabilitasi; b. kegiatan Rehabilitasi; dan c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 12

Pasal 13

(1) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sesuai dengan dokumen rencana Rehabilitasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5). (2) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. perbaikan cara budidaya; dan/atau b. perbaikan cara pengelolaan lingkungan. (3) Perbaikan cara budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan antara lain melalui: a. penggunaan pakan ikan dan obat ikan yang terdaftar; dan/atau b. penerapan biosecurity, yang direkomendasikan pada petunjuk teknis pembudidayaan ikan. (4) Perbaikan cara pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan: a. penyesuaian lokasi dan jumlah produksi budidaya dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi serta daya tampung dan daya dukung lingkungan; b. perbaikan tata letak dan kelengkapan sarana dan prasarana budidaya; c. penebaran ikan untuk perbaikan mutu air; dan d. penggunaan biofilter dan/atau unit pengolahan limbah perikanan budidaya.

Pasal 14

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan terhadap hasil pelaksanaan Rehabilitasi. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Rehabilitasi. (3) Tingkat keberhasilan pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. kesesuaian dokumen rencana Rehabilitasi dengan kegiatan Rehabilitasi; dan b. kualitas lingkungan pasca Rehabilitasi. (4) Apabila hasil pelaksanaan Rehabilitasi tidak memberikan perbaikan Lingkungan Budidaya, perlu dilakukan: a. perbaikan rencana Rehabilitasi; dan/atau b. perbaikan kegiatan Rehabilitasi. (5) Dalam hal perbaikan rencana Rehabilitasi dan/atau perbaikan kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memberikan perbaikan Lingkungan Budidaya maka dilakukan relokasi kegiatan pembudidayaan ikan. (6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. (7) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, dinas terkait, dan/atau Pemangku Kepentingan. (8) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Rehabilitasi.

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi perlu dilakukan pembinaan dan penyadaran kepada pelaku usaha pembudidayaan ikan dan masyarakat, melalui: a. penyuluhan mengenai peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Rehabilitasi; dan b. penerapan teknologi pembudidayaan ikan sesuai dengan petunjuk teknis pembudidayaan ikan (2) Pembinaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Identifikasi Penyebab Pencemaran Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pelaksanaan Rehabilitasi

Pasal 11

Koreksi

Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari: a. rencana Rehabilitasi; b. kegiatan Rehabilitasi; dan c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 12

Koreksi

(1) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a disusun berdasarkan: a. hasil analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan b. pemilihan metode Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4). (2) Penyusunan rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan. (3) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam suatu dokumen rencana Rehabilitasi yang paling sedikit memuat: a. data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); b. hasil analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); c. pemilihan metode Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4); d. tahapan dan waktu pelaksanaan Rehabilitasi; e. pembiayaan; dan f. pelaksana kegiatan. (4) Dokumen rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan. (5) Dalam hal dokumen rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui maka Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan penetapan terhadap dokumen rencana Rehabilitasi. (6) Dalam hal dokumen rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disetujui maka Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan dokumen rencana Rehabilitasi. (7) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengonsultasikan dokumen rencana Rehabilitasi kepada: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau dinas yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air atau dinas yang membidangi pengelolaan sumber daya air sesuai dengan kewenangannya; dan/atau c. lembaga/otoritas yang memiliki kewenangan mengelola wilayah tertentu. (8) Dokumen rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapatkan penetapan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (9) Dalam hal dokumen rencana Rehabilitasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mendapatkan penetapan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka dokumen rencana Rehabilitasi disetujui untuk dilaksanakan. (10) Penetapan dokumen rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh: a. Direktur Jenderal untuk rencana Rehabilitasi pada tingkat pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Budidaya yang wilayahnya lintas daerah provinsi dan/atau wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil; b. Kepala Dinas Provinsi untuk rencana Rehabilitasi pada tingkat pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Budidaya yang wilayahnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan/atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk rencana Rehabilitasi pada tingkat pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Budidaya di darat yang wilayahnya berada dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2022 tentang TATA CARA REHABILITASI LINGKUNGAN BUDIDAYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17