PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

PERMEN Nomor 23-permen-kp-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Politeknik Ahli Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Politeknik AUP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan. 2. Statuta Politeknik AUP adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik AUP dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang memuat perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai visi dan misi Politeknik AUP. 3. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, dan dapat dikembangkan sampai program magister terapan dan/atau program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan. 7. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan peserta didik. 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 9. Senat Peserta Didik adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi peserta didik. 10. Peserta Didik adalah taruna atau mahasiswa yang terdaftar dan belajar pada jenjang pendidikan sarjana terapan atau magister terapan di Politeknik AUP. 11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 12. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika Politeknik AUP untuk bertanggung jawab dan secara mandiri melaksanakan kegiatan akademik terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 13. Kegiatan Akademik adalah kegiatan untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 15. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. 16. Direktur adalah pemimpin Politeknik AUP yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Politeknik AUP.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

Koreksi

(1) Politeknik AUP merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berlokasi di: a. Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Cikaret, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat; dan c. Karangantu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. (2) Penyelenggaraan pendidikan Politeknik AUP di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan organisasi Politeknik AUP. (3) Hari lahir Politeknik AUP pada tanggal 7 September 1962 sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai dies natalis Politeknik AUP.

Pasal 3

(1) Politeknik AUP memiliki lambang berupa rumput laut dengan akar bercabang 5 (lima), kompas dengan delapan arah penjuru mata angin yang di dalamnya terdapat Ikan Torani, Bintang Timur, dan gelombang samudera, serta pita dengan tulisan JALANIDHITAH SARVA JIVITAM. (2) Lambang Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut: a. isi: 1. kompas delapan arah penjuru mata angin melambangkan bahwa Peserta Didik berasal dari segenap penjuru tanah air dan siap mengarungi samudera ilmu kelautan dan perikanan; 2. bintang timur melambangkan cita-cita luhur dan tekad Peserta Didik menjadi insan pembangunan yang berkarakter tangguh, kompeten, dan berintegritas; 3. Ikan Torani melambangkan sikap yang tangkas, cekatan, dan kreatif dalam melaksanakan tugas; 4. gelombang samudera melambangkan semangat yang bergelora tanpa henti dalam menggali dan mengembangkan ilmu kelautan dan perikanan; 5. rumput laut dengan akar bercabang 5 (lima) melambangkan jangkauan ilmu yang dipelajari mulai dari dasar perairan sampai ke permukaannya dengan tetap setia mengamalkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan 6. tulisan JALANIDHITAH SARVA JIVITAM memiliki makna laut merupakan sumber kehidupan. b. warna: 1. warna emas (kode C: 0, M:29, Y:96, K:0) melambangkan prestasi, kesuksesan, dan kemakmuran; 2. warna putih (kode C: 0, M:0, Y:0, K:0), melambangkan kesucian, kejujuran, dan amanah; dan 3. warna biru laut (kode C: 65, M:0, Y:0, K:0) melambangkan semangat, kekuatan, pengetahuan, kompetensi, dan profesionalisme. (3) Lambang Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Ketentuan mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

(1) Politeknik AUP memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan warna dasar biru tua dan di tengahnya terdapat lambang Politeknik AUP. (2) Politeknik AUP memiliki pataka berukuran lebih kecil dibanding bendera Politeknik AUP dengan warna dasar biru tua, di tengahnya terdapat lambang Politeknik AUP, berbahan beludru, dengan seluruh tepinya dihiasi rumbai benang berwarna kuning emas. (3) Bendera dan pataka Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera dan pataka Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

(1) Bendera program studi Politeknik AUP berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dengan warna dasar sesuai dengan program studi masing-masing dan di tengahnya terdapat lambang Politeknik AUP. (2) Ketentuan mengenai warna dasar, kode warna, dan tata cara penggunaan bendera program studi diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

(1) Politeknik AUP memiliki himne dan mars dengan judul Himne Politeknik Ahli Usaha Perikanan dan Mars Politeknik Ahli Usaha Perikanan. (2) Himne dan mars Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan himne dan mars Politeknik AUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pakaian seragam dan atribut bagi Peserta Didik Politeknik AUP diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB III

TUJUAN DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 8

Koreksi

Politeknik AUP memiliki tujuan sebagai berikut: a. menyelenggarakan Pendidikan Vokasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki semangat terus berkembang, berdaya saing tinggi, bermoral, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan, serta unggul di bidang industri kelautan dan perikanan; b. melaksanakan penelitian terapan dan menyebarluaskan hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan; d. membangun jiwa kewirausahaan di kalangan Sivitas Akademika yang menumbuhkembangkan sektor industri bidang kelautan dan perikanan; dan e. mengembangkan program kemitraan dan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri.

Pasal 9

Politeknik AUP memiliki rencana arah pengembangan sebagai berikut: a. menjadikan pusat pengembangan produk inovasi yang mampu bersinergi dan berkolaborasi dengan pendidikan tinggi dan industri bertaraf internasional; b. mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi; c. mengembangkan diri dalam memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara berupa penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa teknologi di bidang kelautan dan perikanan yang sudah ada sebelumnya, menjadi teknologi kelautan dan perikanan baru yang membawa kemaslahatan masyarakat; d. meningkatkan mutu lulusan melalui pengelolaan mutu pendidikan dan lembaga yang efektif dan efisien; e. meningkatkan manajemen mutu pendidikan kelautan dan perikanan yang berkualitas dengan standar layanan minimum secara konsisten dan terus-menerus; dan f. mengembangkan sarana dan prasarana untuk memenuhi tuntutan perubahan ilmu dan teknologi secara global.

BAB IV

ORGANISASI POLITEKNIK AUP

Pasal 10

Koreksi

Organisasi Politeknik AUP terdiri atas: a. Senat; b. Direktur; c. Satuan Pengawas Internal; dan d. Dewan Penyantun.

Pasal 11

Koreksi

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik AUP yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai uraian fungsi: a. penetapan kebijakan pengawasan di bidang akademik; b. pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Direktur; c. pemberian pertimbangan kode etik Sivitas Akademika yang diusulkan oleh Direktur; d. pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika; e. pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Direktur meliputi: 1. penetapan Kurikulum program studi; 2. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan 3. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik; f. pengawasan penerapan ketentuan akademik; g. pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Politeknik AUP paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan; h. pengawasan dan pengevaluasian pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis; i. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur; j. pengawasan pelaksanaan Kebebasan Akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; k. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; l. pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik; m. pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan n. pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur. (3) Dalam melaksanakan fungsi dan uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Senat menyusun laporan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 12

(1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua. (2) Senat terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (3) Keanggotaan Senat terdiri atas: a. Direktur; b. para Wakil Direktur; c. para Ketua Program Studi; d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu; dan f. 2 (dua) orang perwakilan Dosen setiap program studi. (4) Anggota Senat yang berasal dari perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, dipilih di antara Dosen berdasarkan suara terbanyak. (5) Masa jabatan keanggotaan Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan. (6) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 13

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bertanggung jawab secara teknis kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan dan bertanggung jawab secara administratif kepada sekretaris badan yang membidangi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik AUP. (3) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi di lingkungan Politeknik AUP. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan Pendidikan Vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan; b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu; d. pengelolaan administrasi akademik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan; e. pengelolaan administrasi ketarunaan dan alumni, serta kesejahteraan dan praktik kerja nyata; f. pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan; g. pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan data; h. pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian; i. pelaksanaan ketatalaksanaan, urusan hukum, urusan kerumahtanggaan, urusan ketatausahaan, serta evaluasi dan pelaporan; j. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya; dan k. pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik AUP. (6) Direktur berkewajiban menyiapkan rencana jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur. (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Wakil Direktur terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik, selanjutnya disebut Wakil Direktur I; b. Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan c. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 15

(1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta kerja sama pendidikan. (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan ketarunaan dan alumni, serta pembangunan karakter. (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, hukum, tata usaha, kerumahtanggaan, kehumasan, dan data.

Pasal 16

Direktur dan Wakil Direktur merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Politeknik AUP.

Pasal 17

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas: a. Program Studi; b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; c. Pusat Penjaminan Mutu; d. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan; e. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; f. Unit Penunjang; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB Kedua

Senat

Pasal 11

Koreksi

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik AUP yang melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai uraian fungsi: a. penetapan kebijakan pengawasan di bidang akademik; b. pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Direktur; c. pemberian pertimbangan kode etik Sivitas Akademika yang diusulkan oleh Direktur; d. pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik Sivitas Akademika; e. pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Direktur meliputi: 1. penetapan Kurikulum program studi; 2. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan 3. penetapan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik; f. pengawasan penerapan ketentuan akademik; g. pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu Politeknik AUP paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan; h. pengawasan dan pengevaluasian pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis; i. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur; j. pengawasan pelaksanaan Kebebasan Akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; k. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; l. pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik; m. pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan n. pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur. (3) Dalam melaksanakan fungsi dan uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Senat menyusun laporan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 12

(1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua. (2) Senat terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (3) Keanggotaan Senat terdiri atas: a. Direktur; b. para Wakil Direktur; c. para Ketua Program Studi; d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu; dan f. 2 (dua) orang perwakilan Dosen setiap program studi. (4) Anggota Senat yang berasal dari perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, dipilih di antara Dosen berdasarkan suara terbanyak. (5) Masa jabatan keanggotaan Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan. (6) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB Ketiga

Direktur

Pasal 13

Koreksi

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bertanggung jawab secara teknis kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan dan bertanggung jawab secara administratif kepada sekretaris badan yang membidangi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik AUP. (3) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi di lingkungan Politeknik AUP. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan Pendidikan Vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan; b. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu; d. pengelolaan administrasi akademik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan; e. pengelolaan administrasi ketarunaan dan alumni, serta kesejahteraan dan praktik kerja nyata; f. pembinaan Sivitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan; g. pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan data; h. pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan kepegawaian; i. pelaksanaan ketatalaksanaan, urusan hukum, urusan kerumahtanggaan, urusan ketatausahaan, serta evaluasi dan pelaporan; j. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana lainnya; dan k. pelaksanaan kegiatan penunjang lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik AUP. (6) Direktur berkewajiban menyiapkan rencana jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur. (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. (3) Wakil Direktur terdiri atas: a. Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik, selanjutnya disebut Wakil Direktur I; b. Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan c. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 15

(1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta kerja sama pendidikan. (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan ketarunaan dan alumni, serta pembangunan karakter. (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, hukum, tata usaha, kerumahtanggaan, kehumasan, dan data.

Pasal 16

Direktur dan Wakil Direktur merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Politeknik AUP.

Pasal 17

Direktur sebagai organ pengelola terdiri atas: a. Program Studi; b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; c. Pusat Penjaminan Mutu; d. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan; e. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; f. Unit Penunjang; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik AUP. (2) Program Studi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. (3) Program Studi dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Sekretaris. (4) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan. (5) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan. (6) Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 19

Pasal 20

Penutupan program studi dan/atau pembukaan program studi baru ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB 1

Program Studi

Pasal 18

Koreksi

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik AUP. (2) Program Studi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. (3) Program Studi dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Sekretaris. (4) Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan. (5) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan. (6) Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 19

Pasal 20

Penutupan program studi dan/atau pembukaan program studi baru ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 21

(1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik AUP di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala Pusat dan dibantu oleh Sekretaris. (4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan. (5) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 22

Masa jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB 2

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 21

Koreksi

(1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik AUP di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Kepala Pusat dan dibantu oleh Sekretaris. (4) Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan. (5) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 22

Masa jabatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 23

(1) Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan unsur pendukung akademik Politeknik AUP di bidang penjaminan mutu. (2) Pusat Penjaminan Mutu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. (3) Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala Pusat dan dibantu oleh Sekretaris. (4) Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan. (5) Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan. (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan b. pengembangan sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan.

Pasal 24

(1) Pusat Penjaminan Mutu terdiri atas: a. kepala merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Pusat Penjaminan Mutu berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut: a. 1 (satu) orang yang menguasai bidang akreditasi; b. 1 (satu) orang yang menguasai bidang standardisasi; c. 1 (satu) orang yang menguasai bidang audit; d. 1 (satu) orang yang menguasai bidang pemantauan dan evaluasi; dan e. 1 (satu) orang yang menguasai bidang informasi dan kerja sama. (3) Persyaratan anggota Pusat Penjaminan Mutu: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya; e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB 3

Pusat Penjaminan Mutu

Pasal 23

Koreksi

(1) Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan unsur pendukung akademik Politeknik AUP di bidang penjaminan mutu. (2) Pusat Penjaminan Mutu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I. (3) Pusat Penjaminan Mutu dipimpin oleh Kepala Pusat dan dibantu oleh Sekretaris. (4) Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan. (5) Pusat Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan. (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pusat Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan b. pengembangan sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan.

Pasal 24

(1) Pusat Penjaminan Mutu terdiri atas: a. kepala merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; dan c. anggota. (2) Pusat Penjaminan Mutu berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut: a. 1 (satu) orang yang menguasai bidang akreditasi; b. 1 (satu) orang yang menguasai bidang standardisasi; c. 1 (satu) orang yang menguasai bidang audit; d. 1 (satu) orang yang menguasai bidang pemantauan dan evaluasi; dan e. 1 (satu) orang yang menguasai bidang informasi dan kerja sama. (3) Persyaratan anggota Pusat Penjaminan Mutu: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidangnya; e. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 25

(1) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi Politeknik AUP di bidang akademik dan ketarunaan. (2) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, serta pembinaan administrasi akademik dan kerja sama oleh Wakil Direktur I, pembinaan administrasi ketarunaan dan alumni oleh Wakil Direktur II, dan pembinaan kehumasan dan data oleh Wakil Direktur III. (3) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan dipimpin oleh Kepala Bagian. (4) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik, pendidik dan Tenaga Kependidikan, ketarunaan, dan alumni, serta pengelolaan kesejahteraan Peserta Didik dan praktik kerja nyata, kerja sama, hubungan masyarakat, dan data.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi akademik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan; b. pelaksanaan administrasi ketarunaan dan alumni; c. pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan Peserta Didik; d. pelaksanaan pengelolaan praktik kerja nyata; dan e. pelaksanaan pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan data.

Pasal 27

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Akademik; b. Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni; dan c. Subbagian Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Data.

Pasal 28

(1) Subbagian Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mempunyai tugas melakukan administrasi akademik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan. (2) Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b mempunyai tugas melakukan administrasi ketarunaan dan alumni, serta pengelolaan praktik kerja nyata dan kesejahteraan Peserta Didik. (3) Subbagian Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan data.

BAB 4

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

Pasal 25

Koreksi

(1) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi Politeknik AUP di bidang akademik dan ketarunaan. (2) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, serta pembinaan administrasi akademik dan kerja sama oleh Wakil Direktur I, pembinaan administrasi ketarunaan dan alumni oleh Wakil Direktur II, dan pembinaan kehumasan dan data oleh Wakil Direktur III. (3) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan dipimpin oleh Kepala Bagian. (4) Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik, pendidik dan Tenaga Kependidikan, ketarunaan, dan alumni, serta pengelolaan kesejahteraan Peserta Didik dan praktik kerja nyata, kerja sama, hubungan masyarakat, dan data.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi akademik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan; b. pelaksanaan administrasi ketarunaan dan alumni; c. pelaksanaan pengelolaan kesejahteraan Peserta Didik; d. pelaksanaan pengelolaan praktik kerja nyata; dan e. pelaksanaan pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan data.

Pasal 27

Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Akademik; b. Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni; dan c. Subbagian Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Data.

Pasal 28

(1) Subbagian Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mempunyai tugas melakukan administrasi akademik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan. (2) Subbagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b mempunyai tugas melakukan administrasi ketarunaan dan alumni, serta pengelolaan praktik kerja nyata dan kesejahteraan Peserta Didik. (3) Subbagian Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan data.

Pasal 29

(1) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan unsur pelaksana administrasi Politeknik AUP di bidang umum dan kepegawaian. (2) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur III. (3) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Bagian. (4) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, ketatalaksanaan, urusan hukum, kerumahtanggaan dan ketatausahaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan keuangan dan barang milik negara; b. pengelolaan kepegawaian; c. pelaksanaan ketatalaksanaan; d. pelaksanaan urusan hukum; e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan ketatausahaan; f. g. pelaksanaan pelayanan kesehatan Peserta Didik dan pegawai; dan h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Peraturan Menteri Nomor 23-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang STATUTA POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 4

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 5

Pasal 29

Pasal 30

BAB 6

BAB 7

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB V

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB IX