PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

PERMEN Nomor 23-permen-kp-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KEWENANGAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 3

Dalam rangka kegiatan pendaftaran kapal perikanan, Menteri memberikan kewenangan kepada: a. Direktur Jenderal untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan berbendera INDONESIA yang dioperasikan di WPP-NRI atau laut lepas yang berukuran diatas 30 (tiga puluh) gross tonnage (GT). b. Gubernur untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan berbendera INDONESIA yang dioperasikan di WPP-NRI yang berukuran diatas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya. c. Bupati/Walikota untuk melakukan pendaftaran kapal perikanan berbendera INDONESIA yang dioperasikan di WPP-NRI yang berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat kabupaten/kota tersebut berkedudukan.

Pasal 11

(1) Setiap orang untuk melakukan perubahan Buku Kapal Perikanan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Buku Kapal Perikanan yang akan diubah; b. jenis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan harus dilengkapi dokumen pendukung perubahan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan c. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, untuk perubahan identitas kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja dilakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan oleh petugas pemeriksa fisik kapal perikanan. (4) Pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengacu pada dokumen pendukung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan telah sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sudah sesuai. (6) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan tidak sesuai, petugas pemeriksa fisik kapal perikanan paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan tidak sesuai. (7) Direktur Jenderal menerbitkan keterangan perubahan pada Buku Kapal Perikanan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (8) Direktur Jenderal menerbitkan keterangan perubahan pada Buku Kapal Perikanan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk perubahan identitas pemilik kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 23-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang PENDAFTARAN DAN PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

BAB II

Pasal 3

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

Pasal 25

BAB X

Pasal 26

BAB XIV

Pasal 27

Pasal 28