PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22-permen-kp-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 12/PERMEN-KP/2014 TENTANG PERLINDUNGAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM RAKYAT YANG TERKENA BENCANA ALAM

PERMEN Nomor 22-permen-kp-2014 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Rakyat yang Terkena Bencana Alam (Berita Negara Republik INDONESIA Nomor 363 Tahun 2014) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari: a. bantuan tanggap darurat; dan b. bantuan rehabilitasi. (2) Bantuan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. bantuan pengobatan; dan b. bantuan cadangan beras pemerintah berdasarkan jumlah jiwa. (3) Bantuan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan, yaitu: a. sarana dan prasarana usaha penangkapan ikan, terdiri dari: 1. jaring; 2. perahu ketinting; 3. rumpon; 4. cool box; www.djpp.kemenkumham.go.id 5. blong tempat penyimpanan bahan bakar minyak (BBM); 6. blong tempat penyimpanan air bersih; 7. alat keselamatan; 8. lampu penerangan kerja di atas perahu; 9. perlengkapan dapur perahu; dan 10. perlengkapan alat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). b. sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, terdiri dari: 1. obat ikan; 2. vitamin ikan; 3. benih ikan; 4. pakan ikan; 5. probiotik untuk ikan; 6. alat dan mesin untuk pembudidayaan ikan; dan 7. rehabilitasi saluran dan konstruksi tambak. c. sarana dan prasarana produksi garam, terdiri dari: 1. gudang; 2. jalan produksi areal gudang dan lahan; 3. drainase tersier; 4. alat pengemas (packaging machine); 5. pondok perebusan garam; dan 6. pintu air. 2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pengalokasian kegiatan dan anggaran untuk bantuan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diusulkan kepada Menteri Keuangan setelah mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian/lembaga terkait apabila diperlukan. (2) Pelaksanaan pemberian bantuan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan sesuai dengan kemampuan dan tata cara keuangan negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2014 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SHARIF C. SUTARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id