PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan

PERMEN Nomor 20-permen-kp-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 3. Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan, adalah pejabat fungsional yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh dalam perbuatan, kelakuan dan sifat saat melaksanakan tugas di bidang kelautan dan perikanan. 4. Tim Penilai adalah tim yang melakukan penilaian terhadap kinerja Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 6. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB II

SASARAN DAN PERSYARATAN PENILAIAN

Pasal 3

Koreksi

Sasaran yang akan dinilai sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yaitu Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pejabat fungsional yang dicalonkan sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah menjadi pejabat fungsional bidang kelautan dan perikanan secara terus menerus paling singkat 5 (lima) tahun; b. nilai prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik; c. tidak sedang dalam proses/pernah mendapat hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama menjadi Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan; d. tidak pernah dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya; e. tidak sedang dalam proses peradilan karena dugaan melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan dan/atau tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya; f. tidak pernah diberhentikan dari jabatan fungsional karena tidak memenuhi persyaratan jabatan atau dibebaskan sementara/ diberhentikan dari jabatan fungsional karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir; dan g. belum pernah menerima penghargaan sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. (2) Setiap calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang diusulkan wajib melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. identitas calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan, dengan menggunakan Form I tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. surat pernyataan memiliki dokumen karya inovasi/prestasi unggulan di bidang kelautan dan perikanan, dengan menggunakan Form II tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. surat keterangan penempatan lokasi/wilayah kerja jabatan fungsional di bidang kelautan dan perikanan untuk Penyuluh Perikanan, dengan menggunakan Form III tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. surat pernyataan melakukan kegiatan fungsional bidang kelautan dan perikanan secara terus menerus selama 5 (lima) tahun, dengan menggunakan Form IV tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. rekomendasi pelaku utama/pelaku usaha yang diketahui oleh pimpinan unit kerja, dengan menggunakan Form V tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; f. rekomendasi atas kepuasan pelaku utama/ pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan dari pimpinan unit kerja/instansi, dengan menggunakan Form VI tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; g. rekomendasi pimpinan unit kerja/instansi, dengan menggunakan Form VII tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; h. surat keterangan tidak sedang dalam proses/ pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman penjara/kurungan, maupun sedang dalam proses peradilan dari pejabat yang berwenang, dengan menggunakan Form VIII tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; i. berita acara penetapan Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat daerah Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat/ Nasional, dengan menggunakan Form IX tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; j. salinan lembar penilaian kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; k. salinan sertifikat/piagam penghargaan/bukti penghargaan yang pernah diperoleh dan telah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja; l. salinan surat keputusan pengangkatan jabatan fungsional yang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; m. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan n. salinan perolehan/penetapan angka kredit 2 (dua) periode penilaian terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. (3) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a untuk: a. Pejabat Fungsional yang mengalami alih jabatan sebagai akibat adanya penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsional; atau b. Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan yang pengaturannya ditetapkan setelah tahun 2012, dapat diusulkan menjadi Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan apabila telah menjadi pejabat fungsional bidang kelautan dan perikanan secara terus menerus paling sedikit 2 (dua) tahun.

BAB Kedua

Persyaratan Penilaian

Pasal 4

Koreksi

BAB III

ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Koreksi

Organisasi pelaksana penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan terdiri atas: a. Tim Penilai; dan b. Sekretariat Tim Penilai.

Pasal 6

Koreksi

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota; b. Tim Penilai Daerah Provinsi; c. Tim Penilai Pusat; dan d. Tim Penilai Nasional; (2) Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh bupati/wali kota dengan susunan keanggotaan terdiri atas pejabat dari unsur kepegawaian dan pejabat yang membidangi teknis kelautan dan perikanan. (3) Tim Penilai Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas pejabat dari unsur kepegawaian dan pejabat yang membidangi teknis kelautan dan perikanan. (4) Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon I terkait pada Kementerian dengan susunan keanggotaan terdiri atas pejabat dari unsur kepegawaian dan pejabat yang membidangi teknis kelautan dan perikanan. (5) Tim Penilai Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Menteri dengan susunan keanggotaan terdiri atas perwakilan pejabat dari unsur kepegawaian dan pejabat dari unit kerja eselon I yang membidangi teknis kelautan dan perikanan.

Pasal 7

(1) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan organisasi yang melaksanakan tugas kesekretariatan yang berkaitan dengan persiapan dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian pejabat fungsional di bidang kelautan dan perikanan teladan. (2) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Sekretariat Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota; b. Sekretariat Tim Penilai Daerah Provinsi; c. Sekretariat Tim Penilai Pusat; dan d. Sekretariat Tim Penilai Nasional. (3) Sekretariat Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh bupati/wali kota. (4) Sekretariat Tim Penilai Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh provinsi. (5) Sekretariat Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon I terkait pada Kementerian (6) Sekretariat Tim Penilai Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan Sekretariat Tim Penilai diatur lebih lanjut oleh masing- masing unit kerja pelaksana penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan secara berjenjang mulai tingkat daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, pusat, dan nasional.

BAB Kesatu

Organisasi

Pasal 5

Koreksi

Organisasi pelaksana penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan terdiri atas: a. Tim Penilai; dan b. Sekretariat Tim Penilai.

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

BAB 1

Tim Penilai

Pasal 9

Koreksi

(1) Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen administrasi dan melakukan observasi lapangan terhadap calon pejabat fungsional yang diusulkan oleh pimpinan unit kerja yang membawahi pejabat fungsional yang bersangkutan. (2) Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada bupati/ wali kota.

Pasal 10

(1) Tim Penilai Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen administrasi dan melakukan observasi lapangan terhadap calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang diusulkan oleh bupati/wali kota dan pimpinan unit kerja di tingkat daerah provinsi. (2) Tim Penilai Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada gubernur.

Pasal 11

(1) Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen administrasi dan melakukan observasi lapangan terhadap calon pejabat fungsional yang diusulkan oleh pimpinan unit kerja lingkup Kementerian. (2) Tim Penilai Pusat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Pasal 12

(1) Tim Penilai Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen administrasi dan melakukan observasi lapangan terhadap calon pejabat fungsional yang diusulkan oleh pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian atau gubernur. (2) Tim Penilai Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Pasal 13

(1) Sekretariat Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas: a. menginformasikan pelaksanaan penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan kepada pejabat fungsional yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota; b. menyusun dan memverifikasi kelengkapan administrasi calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan; c. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan; d. merumuskan konsep keputusan hasil persidangan Tim Penilai untuk disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian/bupati/wali kota; e. memfasilitasi observasi lapangan; f. memfasilitasi pemberian penghargaan kepada Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan; g. mendokumentasikan hasil penilaian; h. melaporkan berkas usulan Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang telah memenuhi syarat untuk dinilai Kepada ketua Tim Penilai tingkat daerah kabupaten/kota; i. mengumumkan penetapan pemenang hasil penilaian tingkat daerah kabupaten/kota; j. mengusulkan pemenang Pejabat di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan Terbaik I tingkat daerah kabupaten/kota untuk diajukan ke Tim Penilai Tingkat Daerah Provinsi; dan k. menyusun laporan hasil pelaksanaan penilaian kepada bupati/wali kota. (2) Sekretariat Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

(1) Sekretariat Tim Penilai Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki tugas: a. menginformasikan pelaksanaan penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan kepada pejabat fungsional yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah provinsi; b. menerima usulan pejabat fungsional dari masing- masing jabatan fungsional bidang kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan sebagai pejabat fungsional teladan peringkat pertama oleh Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota; c. menyusun dan memverifikasi kelengkapan administrasi calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan; d. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan; e. merumuskan konsep keputusan hasil persidangan Tim Penilai untuk disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian/gubernur; f. memfasilitasi observasi lapangan; g. memfasilitasi pemberian penghargaan kepada Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan; h. mendokumentasikan hasil penilaian i. melaporkan berkas usulan Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan teladan yang telah memenuhi syarat dan pemenang pertama dari masing-masing jabatan fungsional bidang kelautan dan perikanan tingkat daerah kabupaten/kota untuk dinilai Kepada ketua Tim Penilai Daerah Provinsi; j. mengumumkan penetapan pemenang hasil penilaian tingkat daerah provinsi; k. mengusulkan pemenang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan Terbaik I tingkat daerah provinsi untuk diajukan ke Tim Penilai Nasional; dan l. menyusun laporan hasil pelaksanaan penilaian kepada gubernur. (2) Sekretariat Tim Penilai Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Daerah Provinsi.

Pasal 15

(1) Sekretariat Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki tugas: a. menginformasikan pelaksanaan penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan kepada pejabat fungsional di unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian; b. menerima usulan pejabat fungsional dari masing- masing jabatan fungsional bidang kelautan dan perikanan dari unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian; c. menyusun dan memverifikasi kelengkapan administrasi calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan; d. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan; e. merumuskan konsep keputusan hasil persidangan Tim Penilai untuk disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian/Direktur Jenderal/Kepala Badan; f. memfasilitasi observasi lapangan; g. memfasilitasi pemberian penghargaan kepada Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan; h. mendokumentasikan hasil penilaian; i. melaporkan berkas usulan Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang telah memenuhi syarat dan pemenang pertama dari masing-masing jabatan fungsional bidang kelautan dan perikanan tingkat Pusat untuk dinilai Kepada ketua Tim Penilai Pusat; j. mengumumkan penetapan pemenang hasil penilaian tingkat Pusat; k. mengusulkan pemenang peringkat I, II dan III Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Pusat untuk diajukan ke Tim Penilai Nasional; dan l. menyusun laporan hasil pelaksanaan penilaian kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan. (2) Sekretariat Tim Penilai Pusat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Pusat.

Pasal 16

(1) Sekretariat Tim Penilai Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d memiliki tugas: a. menginformasikan pelaksanaan penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan ke unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian, pemerintah daerah kabupaten/kota dan daerah provinsi; b. menyusun dan memverifikasi kelengkapan administrasi calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang diajukan oleh Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Daerah Provinsi; c. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan; d. merumuskan konsep keputusan hasil persidangan Tim Penilai Nasional untuk disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian/Menteri; e. memfasilitasi observasi lapangan; f. memfasilitasi pemberian penghargaan kepada Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan; g. mendokumentasikan hasil penilaian; h. melaporkan berkas usulan Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang telah memenuhi syarat untuk dinilai kepada ketua Tim Penilai Nasional; i. mengumumkan penetapan pemenang I, II dan II dari masing-masing Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan; dan j. menyusun laporan pelaksanaan penilaian Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan. (2) Sekretariat Tim Penilai Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Nasional.

BAB 2

Sekretariat Tim Penilai

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Penilaian calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dilakukan berdasarkan aspek: a. angka kredit dan kenaikan jabatan/pangkat dengan bobot 30% (tiga puluh persen); b. prestasi kerja dan/atau karya inovatif dengan bobot 40% (empat puluh persen); dan c. kepribadian/perilaku di lingkungan kerja dan masyarakat dengan bobot 30% (tiga puluh persen). (2) Aspek angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. rutinitas pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dalam 2 (dua) tahun terakhir; b. sebaran komposisi butir kegiatan yang dinilai; dan c. pencapaian target angka kredit per tahun. (3) Aspek kenaikan jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. masa perolehan kenaikan jabatan; dan b. masa perolehan kenaikan pangkat. (4) Aspek prestasi kerja dan/atau karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu memiliki karya inovatif yang pernah dibuat di bidang kelautan dan perikanan yang bermanfaat atau memberikan dampak bagi masyarakat. (5) Aspek kepribadian/perilaku di lingkungan kerja dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. disiplin dalam mentaati aturan jam kerja; b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; c. kerja sama dalam bentuk kooperatif, visioner, terbuka melaksanakan tugas; d. integritas yang diwujudkan dalam bentuk konsisten, percaya diri, motivasi tinggi, bertanggung jawab dan dapat dipercaya; dan e. komitmen dalam bentuk keinginan kuat dalam melaksanakan tugas dan berorientasi pelayanan.

Pasal 18

Pembobotan aspek penilaian secara rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut oleh masing- masing unit kerja terkait secara berjenjang.

Pasal 19

Metode penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan meliputi: a. seleksi administrasi; b. observasi lapangan; dan c. assessment.

Pasal 20

(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan administrasi pejabat fungsional. (2) Observasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan untuk menilai secara langsung kinerja dan mencocokkan antara portofolio dengan fakta di lapangan calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan. (3) Assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan pada tahap seleksi tingkat nasional dengan menguji kemampuan teknis dan psikologi calon Pejabat Fungsional di bidang Kelautan dan Perikanan Teladan. (4) Assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. test tertulis, untuk mengukur dan menilai kemampuan potensi akademik yang dimiliki oleh calon pejabat fungsional teladan; b. wawancara/diskusi, untuk mengukur dan menilai prilaku/sikap calon pejabat fungsional teladan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat kelautan dan perikanan; dan c. presentasi, untuk mengukur dan menilai penguasaan materi serta cara penyampaian dan komunikasi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat kelautan dan perikanan

BAB 1

Umum

Pasal 21

Koreksi

Prosedur penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dilakukan berjenjang mulai tingkat: a. daerah kabupaten/kota; b. daerah provinsi; c. pusat; dan d. nasional.

Pasal 22

Koreksi

(1) Pimpinan unit kerja yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten/kota mengusulkan calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional kepada bupati/wali kota; (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota menugaskan Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan seleksi administrasi seluruh calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional yang diusulkan oleh pimpinan unit kerja. (3) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota mengembalikan usulan calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan kepada Pimpinan unit kerja yang membidangi kelautan dan perikanan daerah kabupaten/kota disertai dengan alasan. (4) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sesuai, Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi/observasi lapangan terhadap kebenaran persyaratan administrasi dari masing-masing jenis jabatan fungsional. (5) Berdasarkan hasil verifikasi/observasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota melakukan rapat pembahasan guna MENETAPKAN 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan dan ditandatangani Ketua beserta seluruh anggota Tim Penilai. (6) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat daerah kabupaten/kota beserta Berita Acara Penetapan kepada bupati/wali kota. (7) Bupati/wali kota berdasarkan usulan Ketua Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) MENETAPKAN 1 (satu) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing- masing jenis jabatan fungsional tingkat daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada unit pengusul. (8) Bupati/wali kota mengusulkan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan terbaik tingkat daerah kabupaten/kota dari masing- masing jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada gubernur dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat daerah kabupaten/kota.

BAB 2

Prosedur Penilaian Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

BAB 3

Prosedur Penilaian Tingkat Provinsi

Pasal 23

Koreksi

(1) Berdasarkan usulan dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (8), gubernur menugaskan Tim Penilai Daerah Provinsi untuk melakukan seleksi administrasi seluruh calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional. (2) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, Tim Penilai Daerah Provinsi mengembalikan usulan calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan kepada bupati/wali kota disertai dengan alasan. (3) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai, Tim Penilai Daerah Provinsi melakukan verifikasi/observasi lapangan terhadap kebenaran persyaratan administrasi dari masing-masing jenis jabatan fungsional. (4) Berdasarkan hasil verifikasi/observasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penilai Daerah Provinsi melakukan rapat pembahasan guna MENETAPKAN 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing- masing jenis jabatan fungsional tingkat daerah provinsi yang ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan dan ditandatangani Ketua beserta seluruh anggota Tim Penilai Daerah Provinsi. (5) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Tim Penilai Daerah Provinsi menyampaikan 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat daerah provinsi beserta Berita Acara Penetapan kepada gubernur. (6) Gubernur berdasarkan usulan Ketua Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) MENETAPKAN 1 (satu) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat daerah provinsi dengan tembusan kepada unit pengusul. (7) Gubernur mengusulkan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan terbaik tingkat daerah provinsi dari masing-masing jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing- masing calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat daerah provinsi.

Pasal 24

BAB 4

Prosedur Penilaian Tingkat Pusat

Pasal 24

Koreksi

(1) Pimpinan unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian mengusulkan calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing- masing jenis jabatan fungsional kepada pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian. (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian menugaskan Tim Penilai Pusat untuk melakukan seleksi administrasi seluruh calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional. (3) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, Tim Penilai Pusat mengembalikan usulan calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan kepada Pimpinan unit kerja/unit pelaksana teknis lingkup Kementerian disertai dengan alasan. (4) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sesuai, Tim Penilai Pusat melakukan verifikasi/observasi lapangan terhadap kebenaran persyaratan administrasi dari masing-masing jenis jabatan fungsional. (5) Berdasarkan hasil verifikasi/observasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Penilai Pusat melakukan rapat pembahasan guna MENETAPKAN 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat Pusat yang ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan dan ditandatangani Ketua beserta seluruh anggota Tim Penilai Pusat. (6) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Tim Penilai Pusat menyampaikan 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat pusat beserta Berita Acara Penetapan kepada pimpinan unit kerja eselon I. (7) Pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian berdasarkan usulan Ketua Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) MENETAPKAN 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat pusat dengan tembusan kepada unit pengusul. (8) Pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian mengusulkan 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan terbaik tingkat pusat dari masing-masing jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan rekapitulasi hasil penilaian masing-masing calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat pusat.

Pasal 25

(1) Berdasarkan usulan dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (7) dan usulan dari pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (8), Menteri menugaskan Tim Penilai Nasional untuk melakukan seleksi administrasi seluruh calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing- masing jenis jabatan fungsional. (2) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai, Tim Penilai Nasional mengembalikan usulan calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan kepada gubernur atau pimpinan unit kerja eselon I lingkup Kementerian disertai dengan alasan. (3) Dalam hal hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sesuai, Tim Penilai Nasional melakukan verifikasi/observasi lapangan terhadap kebenaran persyaratan administrasi dari masing-masing jenis jabatan fungsional. (4) Berdasarkan hasil verifikasi/observasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penilai Nasional melakukan rapat pembahasan guna MENETAPKAN 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing- masing jenis jabatan fungsional tingkat Provinsi yang ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan dan ditandatangani Ketua beserta seluruh anggota Tim Penilai Nasional. (5) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Tim Penilai Nasional menyampaikan 3 (tiga) orang nominasi Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan dari masing-masing jenis jabatan fungsional tingkat daerah provinsi atau pusat beserta Berita Acara Penetapan kepada Menteri. (6) Menteri berdasarkan usulan Ketua Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) MENETAPKAN 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Nasional Peringkat I, II dan III dari masing-masing jenis jabatan fungsional.

Pasal 26

Jadwal kegiatan penilaian pejabat fungsional bidang kelautan dan perikanan teladan mulai tingkat daerah kabupaten/kota, provinsi, pusat, dan nasional dengan menggunakan Form X tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 20-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB 1

Pasal 21

Pasal 22

BAB 2

Pasal 22

Pasal 23

BAB 3

Pasal 23

Pasal 24

BAB 4

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 5

Pasal 25

Pasal 26

BAB V

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32