PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 2 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah. 2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5. Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir. 6. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan- aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan. 7. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik INDONESIA karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara INDONESIA secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong demokratisasi dan keadilan sosial, penegakan supremasi dan kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya. 9. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. 10. Lembaga Keagamaan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai sistem keyakinan dan sarana untuk mempraktikan keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan untuk mengatur kehidupan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara oleh umat beragama. 11. Lembaga Kesehatan adalah kelompok masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dalam satu wadah atau organisasi pemerintah dibidang kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. 12. Lembaga Pemerintah adalah lembaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur kebijakan dan program pemerintah untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat. 13. Lembaga Nonpemerintah adalah organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara yang melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat umum. 14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 16. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. 17. Direktur Jenderal/Kepala Badan adalah Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 18. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

BAB III

BENTUK BANTUAN PEMERINTAH DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Koreksi

(1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk: a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa. (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. perseorangan atau kelompok yang berjasa di bidang kelautan dan perikanan dengan persyaratan: 1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan atau pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan; dan 2. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut; b. unit kerja nonpelayanan publik di lingkungan Kementerian, dengan persyaratan: 1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan atau pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan; 2. memiliki rencana kerja untuk kemajuan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan; 3. melakukan program peningkatan kualitas kegiatan dan/atau jasa yang berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan peran serta bagi masyarakat sekitar, serta kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan beserta lingkungannya; dan 4. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut. c. unit kerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, dengan persyaratan: 1. memiliki visi, misi, dan motto pelayanan; 2. memiliki standar pelayanan dan maklumat pelayanan; 3. memiliki sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan; 4. sumber daya manusia yang memiliki sikap dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan; 5. memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang berdaya guna; 6. memiliki sistem, pola penanganan, dan penyelesaian pengaduan; 7. indeks kepuasan masyarakat; 8. memiliki sistem informasi pelayanan publik; dan 9. produktivitas dalam pencapaian target pelayanan. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemberian penghargaan kepada perseorangan atau kelompok harus memenuhi persyaratan: a. mempunyai jasa dan prestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pembangunan kelautan dan perikanan; b. mempunyai jasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kelautan dan perikanan; dan/atau c. mempunyai jasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan kelautan dan perikanan.

Pasal 4

(1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk: a. uang pendidikan/kuliah; b. biaya hidup; c. biaya buku/diktat; d. biaya penelitian; dan/atau e. biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah. (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada bukan PNS dengan persyaratan: a. Pelaku Utama/anak dari Pelaku Utama yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat atau yang disebut nama lain; b. berstatus sebagai peserta didik pada Lembaga Pendidikan yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikannya; c. memiliki potensi akademik memadai yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari satuan akademiknya; d. kondisi ekonomi Pelaku Utama dinilai tidak mampu atau kurang mampu untuk membiayai pendidikan yang dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat atau yang disebut nama lain; dan e. bukan penerima beasiswa dari sumber lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh calon penerima Bantuan Pemerintah.

Pasal 5

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk uang. (2) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Kelompok Masyarakat; b. Masyarakat Hukum Adat; c. Lembaga Swadaya Masyarakat; d. Lembaga Pendidikan; e. Lembaga Keagamaan; dan f. Lembaga Kesehatan. (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas. (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; b. telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (5) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum. (6) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; dan b. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan. (7) Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (8) Lembaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; dan b. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan uruan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas kesehatan provinsi, atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

Pasal 6

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk uang atau barang. (2) Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Kelompok Masyarakat; b. Masyarakat Hukum Adat; c. Lembaga Swadaya Masyarakat; d. Lembaga Pendidikan; dan e. Lembaga Keagamaan. (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas. (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; b. mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (5) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum. (6) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; dan b. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan. (7) Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 7

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk uang atau barang. (2) Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Lembaga Pemerintah; dan b. Lembaga Nonpemerintah. (3) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. Dinas; dan b. desa/kelurahan atau yang disebut nama lain. (4) Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.

Pasal 8

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pembayaran premi asuransi jiwa dan asuransi usaha bagi Pelaku Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk uang. (2) Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa dan asuransi usaha bagi Pelaku Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. nelayan kecil; b. nelayan tradisional; c. pembudi daya ikan kecil; dan d. petambak garam kecil.

Pasal 9

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk barang. (2) Bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Kelompok Masyarakat; b. Masyarakat Hukum Adat; c. Lembaga Pemerintah; dan d. Lembaga Nonpemerintah. (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas. (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; b. telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (5) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan: a. Dinas; dan b. desa/kelurahan atau yang disebut nama lain. (6) Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.

Pasal 10

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan perbaikan kapal penangkap ikan dan/atau mesin kapal penangkap ikan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk uang atau barang. (2) Bantuan perbaikan kapal penangkap ikan dan/atau mesin kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. perseorangan; dan b. Kelompok Masyarakat. (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; dan b. terdaftar di Dinas. (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.

Pasal 11

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan konservasi dan/atau perbaikan ekosistem/lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk barang. (2) Bantuan konservasi dan/atau perbaikan ekosistem/lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Kelompok Masyarakat; b. Masyarakat Hukum Adat; c. Lembaga Pemerintah; dan d. Lembaga Nonpemerintah. (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas. (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; b. telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (5) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan: a. Dinas; dan b. desa/kelurahan atau yang disebut nama lain. (6) Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan persyaratan: a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan permohonan yang dilakukan secara tertulis dari calon penerima Bantuan Pemerintah kepada satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian. (3) Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah. (5) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK MENETAPKAN surat keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA. (6) Seleksi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan. (7) Penetapan surat keputusan oleh PPK dan pengesahan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

(1) Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari PPK kepada penerima Bantuan Pemerintah. (2) Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Kuasa Pengguna Barang (KPB) setelah diterima dari PPK kepada Penerima Bantuan Pemerintah. (3) Bentuk dan format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Form 1 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Bentuk dan format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Form 2 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Proses pelaksanaan Bantuan Pemerintah di Kementerian dilakukan secara elektronik melalui laman www.satudata.kkp.go.id. (2) Apabila calon penerima Bantuan Pemerintah/penerima Bantuan Pemerintah tidak dapat mengakses laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara nonelektronik.

Pasal 15

(1) Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian, pimpinan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah menyusun petunjuk teknis yang memuat: a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah; b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; c. pemberi Bantuan Pemerintah; d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; e. bentuk Bantuan Pemerintah; f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah; g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah; h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah; i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; j. ketentuan perpajakan; k. sanksi; l. monitoring dan evaluasi; dan m. pelaporan. (2) Sistematika petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Form 3 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Dalam hal jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan dari unit kerja eselon I lain di lingkungan Kementerian, satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah harus melakukan koordinasi.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21