PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang PERSYARATAN DAN MEKANISME SERTIFIKASI HAK ASASI MANUSIA PERIKANAN

PERMEN Nomor 2-permen-kp-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 2. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 3. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UNDANG-UNDANG mengenai HAM, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 4. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. 5. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. 6. Pengusaha Perikanan adalah orang yang melakukan usaha di bidang perikanan. 7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari Pengusaha Perikanan. 8. Awak Kapal Perikanan adalah setiap orang yang bekerja di atas Kapal Perikanan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 9. Nakhoda adalah pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Ahli Penangkapan Ikan (fishing master) adalah Awak Kapal Perikanan yang memiliki kompetensi dalam mengenali wilayah penangkapan ikan, perencanaan operasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab, serta melaporkan kegiatan penangkapan ikan. 11. Masyarakat Sekitar adalah masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan kegiatan dan operasi Pengusaha Perikanan yang berpotensi terkena dampak pelanggaran HAM dari kegiatan dan operasi Pengusaha Perikanan. 12. Sistem Penghormatan HAM pada Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat Sistem HAM Perikanan adalah sistem manajamen perusahaan untuk memastikan penghormatan HAM oleh Pengusaha Perikanan. 13. Kebijakan HAM adalah pernyataan yang berisi komitmen Pengusaha Perikanan untuk menghormati HAM para pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perikanan, termasuk pekerja laut dan masyarakat sekitar. 14. Uji Tuntas HAM adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pengusaha Perikanan untuk mengidentifikasi, menilai, mencegah, melakukan mitigasi, dan mengatasi dampak pelanggaran HAM yang ditimbulkan dari kegiatan, operasi dan hubungan bisnis Pengusaha Perikanan. 15. Pemulihan HAM adalah proses yang bertujuan untuk menyelesaikan dampak pelanggaran HAM yang disebabkan atau turut serta disebabkan oleh Pengusaha Perikanan melalui mekanisme keluhan yang efektif secara yudisial dan non-yudisial. 16. Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Sertifikasi HAM Perikanan adalah suatu proses untuk menilai dan memastikan ketaatan Pengusaha Perikanan dalam melaksanakan Sistem HAM Perikanan. 17. Lembaga Penilai adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi dan merupakan badan hukum INDONESIA yang telah diakreditasi oleh Tim HAM Perikanan untuk melakukan tugas penilaian dalam sertifikasi HAM Perikanan. 18. Lembaga Pelatihan adalah lembaga pelatihan milik Pemerintah atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi dan merupakan badan hukum INDONESIA yang terakreditasi oleh Tim HAM Perikanan untuk melakukan pelatihan sertifikasi HAM pada usaha perikanan. 19. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Tim HAM Perikanan, yang menyatakan bahwa suatu Lembaga Penilai atau Lembaga Pelatihan memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian atau pelatihan. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT HAM PERIKANAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Untuk memperoleh sertifikat HAM perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pengusaha Perikanan harus terlebih dahulu menerapkan sistem HAM pada usaha perikanan. (2) Setelah menerapkan sistem HAM pada usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Perikanan mengajukan surat permohonan pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM perikanan kepada Ketua Tim HAM Perikanan. (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pengusaha Perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan tanpa perantara. (4) Ketua Tim HAM Perikanan selanjutnya menunjuk Lembaga Penilai yang telah diakreditasi untuk melakukan penilaian berdasarkan usulan Pengusaha Perikanan pada saat pengajuan permohonan. (5) Dalam hal belum ada Lembaga Penilai, maka penilaian dapat dilakukan oleh Ketua Tim HAM Perikanan. (6) Surat permohonan pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan: a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), bagi orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang memiliki atau menyewa dan/atau mengelola kapal perikanan; b. SIUP dan surat kelayakan pengolahan (SKP) bagi orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang memiliki unit pengolahan ikan dan/atau memasarkan produk perikanan; c. laporan penerapan sistem HAM perikanan; dan d. fotokopi dokumen awak kapal penangkap ikan dan pekerja, yaitu: 1. perjanjian kerja bersama; 2. keikutsertaan pada serikat pekerja, bagi yang memiliki; 3. perjanjian kerja laut atau kontrak kerja; 4. asuransi dan jaminan sosial; dan 5. sertifikat kompetensi perikanan; dan e. surat usulan Lembaga Penilai. (7) Dalam hal Pengusaha Perikanan mempekerjakan tenaga kerja asing, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan harus dilengkapi dengan: a. rekomendasi tenaga kerja asing di bidang perikanan; b. rencana penggunaan tenaga kerja asing; c. visa kerja; dan d. izin menggunakan tenaga asing (IMTA). (8) Kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) yang telah diajukan oleh Pengusaha Perikanan menjadi milik Sekretariat Tim HAM Perikanan.

Pasal 6

(1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Ketua Tim HAM Perikanan melakukan verifikasi dokumen persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. (2) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim HAM Perikanan menerbitkan: a. surat penolakan permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan, apabila verifikasi menunjukkan hasil dokumen persyaratan tidak benar; b. surat pengembalian permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan, apabila verifikasi menunjukkan hasil dokumen persyaratan tidak lengkap; atau c. surat pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM perikanan kepada Lembaga Penilai yang ditunjuk dengan tembusan kepada pemohon penilaian sertifikasi HAM Perikanan, apabila verifikasi menunjukkan hasil kesesuaian dokumen persyaratan.

Pasal 7

(1) Pengusaha Perikanan yang mendapatkan surat penolakan permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib mengajukan kembali surat permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Surat permohonan sertifikasi HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen persyaratan sertifikasi HAM perikanan yang benar, lengkap, dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6). (3) Dalam menyiapkan kembali dokumen persyaratan sertifikasi HAM perikanan yang benar, lengkap, dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pengusaha Perikanan dapat mengajukan permohonan program pendampingan teknis dari Tim HAM Perikanan. (4) Program pendampingan teknis dari Tim HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 8

(1) Pengusaha Perikanan yang mendapatkan surat perbaikan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, wajib melengkapi kembali dokumen persyaratan sertifikasi HAM perikanan paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat pengembalian permohonan penilaian sertifikasi HAM Perikanan (2) Dokumen persyaratan sertifikasi HAM perikanan yang telah dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya diverifikasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 9

(1) Pengusaha Perikanan yang telah mendapatkan surat pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM perikanan wajib membuat kontrak kerja dengan Lembaga Penilai. (2) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian sistem HAM perikanan dan pemantauan HAM perikanan. (3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Ketua Tim HAM Perikanan.

Pasal 10

(1) Lembaga Penilai yang telah ditunjuk oleh Ketua Tim HAM Perikanan dan menandatangani kontrak kerja dengan Pengusaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), melaksanakan tugas: a. penilaian sistem HAM perikanan; dan b. pemantauan kepatuhan pelaksanaan sistem HAM perikanan. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat penunjukan kepada Lembaga Penilai HAM perikanan dari Ketua Tim HAM Perikanan. (3) Dalam melaksanakan setiap tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penilai wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Tim HAM Perikanan.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan tugas penilaian sistem HAM perikanan oleh Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, antara lain: a. penentuan tim pelaksana dan tim pendamping; b. penyusunan ruang lingkup dan rencana kerja; c. penentuan lokasi audit; d. penilaian dokumentasi; dan e. penilaian kesesuaian dokumentasi terhadap penerapan HAM perikanan, melalui pemantauan lapangan dan wawancara. (2) Penilaian dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari: a. sistem, kebijakan, hasil uji tuntas, pemulihan, dan kriteria HAM perikanan; b. laporan penerapan sistem HAM perikanan; dan c. kompetensi koordinator HAM. (3) Pemantauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan di: a. kantor; b. kapal perikanan; dan/atau c. unit pengolahan ikan. (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan kepada: a. awak kapal perikanan; b. pekerja; c. syahbandar di pelabuhan perikanan; d. pengawas perikanan; e. kepala pelabuhan perikanan; f. pengawas ketenagakerjaan; g. serikat pekerja; h. asosiasi Pengusaha Perikanan; dan/atau i. petugas imigrasi; (5) Pelaksanaan tugas penilaian sistem HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. (6) Dalam hal terdapat perubahan pelaksanaan tugas penilaian sistem HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Lembaga penilai dan disetujui oleh Ketua Tim HAM Perikanan.

Pasal 12

(1) Hasil pelaksanaan tugas penilaian sistem HAM perikanan oleh Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), meliputi laporan: a. kesesuaian; atau b. ketidaksesuaian. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan oleh Lembaga Penilai secara tertulis kepada Ketua Tim HAM Perikanan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa waktu pelaksanaan tugas berakhir.

Pasal 13

(1) Dalam laporan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Lembaga Penilai memberikan rekomendasi penerbitan sertifikat HAM perikanan. (2) Tim HAM Perikanan melakukan verifikasi dan penilaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (3) Verifikasi dan penilaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (4) Ketua Tim HAM Perikanan menerbitkan surat hasil verifikasi dan penilaian laporan pelaksanaan tugas kepada Lembaga Penilai. (5) Apabila terdapat kekurangan pada laporan penilaian, hasil verifikasi disampaikan kepada Lembaga Penilai untuk dilengkapi paling lama 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan oleh Lembaga Penilai. (6) Penilaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain beberapa pemangku kepentingan yang terkait seperti asosiasi, pejabat pemerintah setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat, karyawan perusahaan yang di audit, dan sumber lainnya.

Pasal 14

(1) Ketua Tim HAM Perikanan menerbitkan sertifikat HAM perikanan kepada Pengusaha Perikanan yang memenuhi kriteria HAM Perikanan berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian laporan penilaian Lembaga Penilai. (2) Pengusaha Perikanan yang tidak memenuhi persyaratan kriteria HAM Perikanan, ditolak dan diminta untuk melakukan tindakan perbaikan serta mengajukan permohonan sertifikasi kembali. (3) Format sertifikat HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Dalam laporan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, Lembaga Penilai memberikan rekomendasi, yaitu: a. rekomendasi menolak menerbitkan sertifikat HAM perikanan, apabila Pengusaha Perikanan tidak menerapkan seluruh sistem HAM perikanan; atau b. rekomendasi tindakan perbaikan sebelum menerbitkan sertifikat HAM perikanan, apabila Pengusaha Perikanan terdapat kekurangan dalam penerapan sistem HAM perikanan. (2) Berdasarkan laporan ketidaksesuaian dari Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim HAM Perikanan menerbitkan: a. surat penolakan, apabila dalam laporan penilaian Lembaga Penilai merekomendasikan menolak menerbitkan sertifikat HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau b. surat tindakan perbaikan, apabila rekomendasi dalam laporan penilaian Lembaga Penilai merekomendasikan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (3) Surat penolakan penerbitan sertifikat HAM perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan surat tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling lambat diterbitkan 3 (tiga) hari kerja setelah laporan resmi tertulis disampaikan oleh Lembaga Penilai.

Pasal 16

(1) Pengusaha Perikanan yang mendapat surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan wajib mengajukan kembali surat permohonan sertifikasi HAM Perikanan. (2) Pengusaha Perikanan yang mendapat surat tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan wajib melakukan tindakan perbaikan. (3) Pengusaha Perikanan yang melakukan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan program pendampingan teknis dari Tim HAM Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). (4) Pengusaha Perikanan yang telah selesai melakukan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengajukan permohonan surat pelaksanaan penilaian sertifikasi HAM perikanan oleh Lembaga Penilai.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan tugas pemantauan kepatuhan HAM Perikanan oleh Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali selama masa berlaku sertifikat HAM perikanan. (2) Pemantauan dilakukan untuk menilai kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan Sistem HAM Perikanan. (3) Hasil Pemantauan HAM Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Ketua Tim HAM Perikanan untuk memberikan tindakan administrasi berupa rekomendasi perbaikan, teguran, pembekuan dan/atau pencabutan.

Pasal 18

Format laporan pelaksanaan tugas Lembaga Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

LEMBAGA PENILAI

Pasal 19

Koreksi

(1) Setiap orang untuk menjadi Lembaga Penilai HAM Perikanan, harus mengajukan permohonan kepada Ketua Tim HAM Perikanan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. akta pendirian dan perubahan terakhir yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. struktur organisasi perusahaan dengan disertai uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas; e. dokumen penerapan SNI ISO/ IEC 17021-1:2015 tentang Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; dan f. sertifikat pelatihan teknis HAM Perikanan atau sertifikat kompetensi bidang HAM Perikanan. (2) Lembaga Penilai memiliki tenaga penilai yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman di bidang hak asasi manusia, hukum, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan, Tim HAM Perikanan melakukan: a. pemeriksaan dan penilaian kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan; b. pengamatan dan penilaian kantor Lembaga Penilai terkait kesesuaian dengan persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; c. pengamatan pelaksanaan pekerjaan penilaian Lembaga Penilai untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen. (4) Apabila permohonan tidak lengkap, tidak benar, dan/atau hasil pengamatan dan penilaian kantor Lembaga Penilai dan pengamatan pelaksanaan pekerjaan penilaian Lembaga Penilai, Tim HAM Perikanan menemukan bahwa Lembaga Penilai tidak memenuhi persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen, maka permohonan ditolak dan pemberitahuan penolakan disampaikan paling lama 3 (tiga) kerja setelah penolakan. (5) Tim HAM Perikanan mengumumkan calon Lembaga Penilai yang akan diakreditasi untuk meminta tanggapan Publik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (6) Tim HAM Perikanan memberikan akreditasi kepada Lembaga Penilai yang memenuhi persyaratan Lembaga Penilai HAM Perikanan. (7) Lembaga Penilai yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Penilai HAM dapat menyampaikan kembali permohonan akreditasi setelah melakukan perbaikan untuk memenuhi persyaratan. (8) Tim HAM Perikanan melakukan pemantauan kepada Lembaga Penilai yang telah memiliki Akreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 20

(1) Lembaga Penilai yang telah diakreditasi mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. menjaga independensi dari Pengusaha Perikanan untuk menghindari konflik kepentingan; b. menjaga kerahasiaan pengusaha perikanan yang dinilai oleh Lembaga Penilai; c. tidak memiliki hubungan keluarga, kerja, manajemen, dan keuangan dengan pengusaha perikanan yang dinilai selama 3 (tiga) tahun terakhir; d. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Tim HAM Perikanan. (2) Lembaga Penilai yang telah memenuhi ketentuan untuk diakreditasi ditetapkan oleh Ketua Tim HAM Perikanan atas nama Menteri.

BAB V

LEMBAGA PELATIHAN

Pasal 21

Koreksi

(1) Setiap orang untuk menjadi Lembaga Pelatihan HAM Perikanan, harus mengajukan permohonan kepada Ketua Tim HAM Perikanan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. Akta pendirian dan perubahan terakhir yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan d. Struktur organisasi perusahaan dengan disertai uraian tugas yang tanggung jawab yang jelas. (2) Lembaga Pelatihan memiliki tenaga pelatih yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman kerja di bidang hak asasi manusia, hukum, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). (3) Lembaga Pelatihan di bawah kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dapat mengadakan pelatihan dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Lembaga Penilai yang telah memenuhi ketentuan untuk diakreditasi ditetapkan oleh Ketua Tim HAM Perikanan atas nama Menteri.

Pasal 22

(1) Lembaga Pelatihan yang akan menyelenggarakan pelatihan HAM Perikanan harus memiliki kurikulum paling sedikit meliputi: a. HAM dalam perspektif hukum INDONESIA; dan b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan HAM Perikanan, ditetapkan oleh Ketua Tim HAM Perikanan.

Pasal 23

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan, Tim HAM Perikanan memeriksa kelengkapan dan menilai dokumen permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterima surat permohonan. (2) Apabila permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka permohonan ditolak dan pemberitahuan penolakan disampaikan paling lama 3 (tiga hari) kerja setelah penolakan. (3) Tim HAM Perikanan mengumumkan calon Lembaga Pelatihan yang akan diakreditasi untuk meminta tanggapan Publik dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. (4) Tim HAM Perikanan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pelatihan yang memenuhi persyaratan Lembaga Pelatihan HAM Perikanan. (5) Lembaga Pelatihan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Pelatihan HAM dapat menyampaikan kembali permohonan akreditasi setelah melakukan perbaikan untuk memenuhi persyaratan. (6) Tim HAM Perikanan melakukan pemantauan kepada Lembag Pelatihan yang telah memiliki Akreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (7) Dalam hal belum ada Lembaga Pelatihan, maka pelatihan dapat dilakukan oleh Tim HAM Perikanan dengan melibatkan ahli sebagai tenaga pelatih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 28

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2017 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2017April 2016 201426 Juni 2014 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttdttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2/PERMEN-KP/2017 TENTANG PERSYARATAN DAN MEKANISME SERTIFIKASI HAK ASASI MANUSIA PERIKANAN FORMAT SERTIFIKAT HAM PERIKANAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2/PERMEN-KP/2017 TENTANG PERSYARATAN DAN MEKANISME SERTIFIKASI HAK ASASI MANUSIA PERIKANAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PENILAI 1. SAMPUL LAPORAN 2. DAFTAR ISI 2.1 Daftar Istilah ……………………………………………………………………………………….. 1 2.2 Pendahuluan ……………………………………………………………………………………….. 2 2.3 Ruang Lingkup Penilaian ……………………………………………………………………….… 3 2.4 Proses Pelaksanaan Penilaian ………………………………………………………………….. 4 2.5 Temuan Ketidaksesuaian ………………………………………………………………………. 5 2.6 Hasil Penilaian …………………………………………………………………………………….. 6 2.7 Rekomendasi ……………………………………………………………………………………… 7 2.8 Rencana Penilaian ………………………………………………………………………………… 8 3. DAFTAR ISTILAH Laporan Penilaian Sertifikasi HAM Perikanan { Judul Laporan } PT XYZ {Nama Pengusaha Perikanan/ Perusahaan Perikanan } { Alamat } 4. PENDAHULUAN Nama Pengusaha Perkanan/ Perusahaan Perikanan No.SIUP/SIPI/SIKPI/SKP Nama Pemilik Perusahaan Perikanan Koordinator Pelaksana Sistem Hak Asasi Manusia (HAM) Alamat Kantor (Kantor Pusat dan Kantor Operasional) Nomor Telpon (Kantor Pusat dan Kantor Operasional) E-mail Website Jenis Perusahaan Alur Proses Bisnis Perusahaan Struktur Organisasi Perusahaan Jumlah Karyawan 5 RUANG LINGKUP PENILAIAN Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan proses sertifikasi sesuai dengan PERATURAN MENTERI NO. 35 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM DAN SERTIFIKASI HAM PERIKANAN. Area Penilaian Kantor Pusat Kapal Kantor Operasional 1 Kantor Operasional 2 Kantor Operasional 3 Kapal Perikanan Unit Pengolahan Ikan PROSES PELAKSANAAN PENILAIAN Deskripsi Kegiatan Penilaian Waktu Pelaksanaan Penilaian Tempat Pelaksanaan Penilaian Tim Penilaian Metode Penilaian Personil Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan 7 TEMUAN KETIDAKSESUAIAN Nomor Kriteria Deskripsi Kriteria Jenis Ketidaksesuaian 8. HASIL PENILAIAN LEMBAGA PENILAI Jumlah Ketidaksesuaian Nomor Pasal/ Kriteria Mayor Minor 9. KOMITMEN TINDAKAN PERBAIKAN (Oleh Pengusaha Perikanan) 10. HASIL KONSULTASI DENGAN PARA PIHAK 11. REKOMENDASI Pada bagian ini, Lembaga Penilai memberikan salah satu dari rekomendasi berikut:  Menerbitkan sertifikat HAM Perikanan  Menangguhkan pemberian sertifikat dan meminta Pengusaha Perikanan melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan  Menolak menerbitkan sertifikat dan mewajibkan Pengusaha Perikanan mengajukan kembali sertifikasi HAM dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 12. RENCANA PENILAIAN Tahap Penilaian Periode Penilaian Pelaksanaan Sertifikasi Tanggal/Bulan/Tahun s.d Tanggal/Bulan/Tahun Rencana Pemantauan 1 Tanggal/Bulan/Tahun s.d Tanggal/Bulan/Tahun Rencana Pemantauan 2 Tanggal/Bulan/Tahun s.d Tanggal/Bulan/Tahun Lembar Persetujuan MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ttd SUSI PUDJIASTUTI

Peraturan Menteri Nomor 2-permen-kp-2017 Tahun 2017 tentang PERSYARATAN DAN MEKANISME SERTIFIKASI HAK ASASI MANUSIA PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28