Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Tra…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Alat Penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda- benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. 2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 3. Korporasi adalah kumpulan orang perseorangan dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. pukat hela dasar (bottom trawls); b. pukat hela pertengahan (midwater trawls); c. pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls); dan d. pukat dorong. (2) Pukat hela dasar (bottom trawls) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: a. pukat hela dasar berpalang (beam trawls); b. pukat hela dasar berpapan (otter trawls); c. pukat hela dasar dua kapal (pair trawls); d. nephrops trawls; dan e. pukat hela dasar udang (shrimp trawls), berupapukat udang. (3) Pukat hela pertengahan (midwater trawls), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls), berupa pukat ikan; b. pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls); dan c. pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls).

Pasal 4

Koreksi

(1) Alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. pukat tarik pantai (beach seines); dan b. pukat tarik berkapal (boat or vessel seines). (2) Pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. dogol (danish seines); b. scottish seines; c. pair seines; d. payang; e. cantrang; dan f. lampara dasar.

Pasal 5

Koreksi

Pengkodean dan gambar alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Koreksi

SIPI dengan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 7

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor1466) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2015 3 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2015November 201426 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY LAMPIRAN: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2/PERMEN-KP/2015 TENTANG LARANGANPENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA A. Jenis alat penangkapan ikan pukat hela, 03.0.0: 1. Pukat hela dasar (Bottom Trawls), TB, 03.1.0: a. Pukat hela dasar berpalang (Beam trawls), TBB, 03.1.1 Gambar 1. Pukat hela dasar berpalang b. Pukat hela dasar berpapan (Otter trawls), OTB, 03.1.2 Gambar 2. Pukat hela dasar berpapan (Otter trawls) c. Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls), PTB, 03.1.3 Gambar 3. Pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) d. Nephrops trawl (Nephrops trawl), TBN, 03.1.4 Gambar 4. Nephrops trawl (Nephrops trawls) e. Pukat hela dasar udang (Shrimp trawls), TBS, 03.1.5 Pukat udang, TBS-PU, 03.1.5.1 Gambar 5. Pukat udang 2. Pukat hela pertengahan (Midwater trawls), TM, 03.2.0: a. Pukat hela pertengahan berpapan (Otter trawls), OTM, 03.2.1 Pukat ikan, OTM-PI, 03.2.1.1 Gambar 6. Pukat ikan b. Pukat hela pertengahan dua kapal (Pair trawls), PTM, 03.2.2 Gambar 7. Pukat hela pertengahan dua kapal (Pair trawls) c. Pukat hela pertengahan udang (Shrimp trawls), TMS 03.2.3 Gambar 8. Pukat hela pertengahan udang (Shrimp trawls) 3. Pukat hela kembar berpapan (Otter twin trawls), OTT, 03.3.0 Gambar 9. Pukat hela kembar berpapan (Otter twin trawls) 4. Pukat dorong, TX-PD, 03.9.0.1 Gambar 10. Pukat dorong B. Jenis alat penangkapan ikan Pukat Tarik (Seine Nets), 02.0.0: 1. Pukat tarik pantai (Beach seines), SB, 02.1.0 Gambar 11. Pukat tarik pantai B. Jenis … 2. Pukattarik berkapal (boat or vessel seines), SV, 02.2.0: a. Dogol (Danish seines), SDN, 02.2.1 Gambar 12. Dogol (Danish seines) b. Scottish seines, SSC 02.2.2 Gambar 13. Scottish seines c. Pair Seines, SPR, 02.2.3 Gambar 14. Pair seines d. Payang,SV-PYG, 02.2.0.1 Gambar 15. Payang e. Cantrang, SV-CTG, 02.2.0.2 Gambar 16. Cantrang f. Lampara dasar: SV-LDS, 02.2.0.3 Gambar 17. Lampara Dasar MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI

Peraturan Menteri Nomor 2-permen-kp-2015 Tahun 2015 tentang LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8