Peraturan Menteri Nomor 18-permen-kp-2019 Tahun 2019 tent…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tuna dalam Kemasan Kaleng adalah produk yang terdiri dari daging yang diolah dari jenis tuna (Thunnus spp.), tongkol (Euthynnus spp., Auxis spp.), cakalang (Katsuwonnus spp.), dan bonito (Sarda spp.) yang dikemas dalam kaleng dan ditutup secara hermetis, serta telah melalui perlakuan proses yang cukup untuk menjamin sterilitas komersial. 2. Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng adalah sarden dan makerel dalam kemasan kaleng diolah dari ikan segar atau beku dari genus Sardinella spp., Clupea spp., Scomber spp., dan Decapterus spp., yang dikemas dalam kaleng dan ditutup secara hermetis, serta telah melalui perlakuan proses yang cukup untuk menjamin sterilitas komersial. 3. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI. 5. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga penilaian kesesuaian yang melaksanakan kegiatan sertifikasi produk terhadap persyaratan SNI. 6. Sertifikat Kesesuaian adalah bukti kesesuaian yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan acuan. 7. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 8. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri menunjuk LSPro untuk menerbitkan Sertifikat Kesesuaian SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara wajib. (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain menerbitkan Sertifikat Kesesuaian, diberikan kewenangan untuk menerbitkan SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng secara wajib.

Pasal 3

Koreksi

(1) LSPro sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. LSPro yang terakreditasi ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng; dan b. LSPro yang belum terakreditasi ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng. (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Koreksi

(1) LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, harus sudah diakreditasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal penunjukan. (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan status Akreditasi kepada Menteri. (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LSPro belum terakreditasi ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng, penunjukan kepada LSPro tersebut dinyatakan berakhir.

Pasal 5

Koreksi

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan hasil kinerja kepada Direktur Jenderal. (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan terhadap: 1. Sertifikat Kesesuaian; dan 2. SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng. b. rekapitulasi penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan terhadap: 1. Sertifikat Kesesuaian; dan 2. SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng. (3) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan. (4) Laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan setiap tahun paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 6

Koreksi

(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi administrasi berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan; dan c. pencabutan atas penunjukan LSPro. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban. (4) Pencabutan atas penunjukan LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan LSPro tidak memenuhi kewajiban.

Pasal 7

Koreksi

(1) Direktur Jenderal melakukan penilaian atas laporan hasil kinerja LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Direktur Jenderal melaporkan hasil penilaian atas laporan hasil kinerja LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk dijadikan pertimbangan dalam memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2019 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 18-permen-kp-2019 Tahun 2019 tentang PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8