PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 15 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk serta pihak internal atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah unit kerja eselon II atau unit pelaksana teknis pada unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara langsung melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik. 3. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik. 4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik di bidang kelautan dan perikanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 5. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada Masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 6. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan. 7. Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada Masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik. 8. Penghargaan adalah pengakuan atas apresiasi atas prestasi Pelaksana dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara adil dan obyektif. 9. Kompensasi adalah suatu bentuk penggantian atas tidak terpenuhinya Standar Pelayanan Publik kepada penerima layanan publik. 10. Inovasi Pelayanan Publik adalah suatu terobosan jenis Pelayanan Publik berupa gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan.

BAB III

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggara wajib menyusun Standar Pelayanan terhadap setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Dalam menyusun Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara harus memperhatikan: a. prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan keadilan; b. kemampuan Penyelenggara, kebutuhan Masyarakat, dan kondisi lingkungan; dan c. keikutsertaan Masyarakat dan pihak terkait dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah dan mufakat serta memperhatikan unsur keberagaman.

Pasal 4

(1) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas: a. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point); dan b. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing). (2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. persyaratan; b. sistem, mekanisme, dan prosedur; c. jangka waktu pelayanan; d. biaya/tarif; e. produk pelayanan; dan f. penanganan pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi. (3) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. dasar hukum; b. prasarana dan sarana dan/atau fasilitas; c. kompetensi Pelaksana; d. pengawasan internal; e. jumlah Pelaksana; f. jaminan pelayanan; g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan h. evaluasi kinerja Pelaksana. (4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara. (5) Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diterapkan oleh Penyelenggara dan Pelaksana. (6) Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dievaluasi oleh Penyelenggara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (7) Penyelenggara wajib mengubah Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila terdapat perubahan kebijakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, proses bisnis, dan/atau masukan dari Masyarakat yang berdampak kepada perubahan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (8) Hasil evaluasi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan sebagai bahan dalam perubahan Standar Pelayanan.

Pasal 5

(1) Penyelenggara wajib menyusun Maklumat Pelayanan. (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan. (3) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan; b. pernyataan memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan c. pernyataan kesediaan menerima sanksi, dan/atau memberikan Kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai Standar Pelayanan. (4) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara.

Pasal 6

(1) Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan wajib dipublikasikan oleh Penyelenggara secara jelas dan luas. (2) Publikasi secara luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai media paling sedikit melalui papan pengumuman, brosur, dan media informasi lainnya sehingga mudah diketahui, dilihat, dibaca, dan diakses oleh Masyarakat.

BAB Kesatu

Standar Pelayanan

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggara wajib menyusun Standar Pelayanan terhadap setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Dalam menyusun Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara harus memperhatikan: a. prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan keadilan; b. kemampuan Penyelenggara, kebutuhan Masyarakat, dan kondisi lingkungan; dan c. keikutsertaan Masyarakat dan pihak terkait dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah dan mufakat serta memperhatikan unsur keberagaman.

Pasal 4

(1) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas: a. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point); dan b. komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing). (2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. persyaratan; b. sistem, mekanisme, dan prosedur; c. jangka waktu pelayanan; d. biaya/tarif; e. produk pelayanan; dan f. penanganan pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi. (3) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. dasar hukum; b. prasarana dan sarana dan/atau fasilitas; c. kompetensi Pelaksana; d. pengawasan internal; e. jumlah Pelaksana; f. jaminan pelayanan; g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan h. evaluasi kinerja Pelaksana. (4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara. (5) Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diterapkan oleh Penyelenggara dan Pelaksana. (6) Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dievaluasi oleh Penyelenggara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (7) Penyelenggara wajib mengubah Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila terdapat perubahan kebijakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, proses bisnis, dan/atau masukan dari Masyarakat yang berdampak kepada perubahan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (manufacturing) sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (8) Hasil evaluasi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan sebagai bahan dalam perubahan Standar Pelayanan.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

BAB X

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB XI

Pasal 20

BAB XII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB XIII

Pasal 24

Pasal 25