PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 18/PERMEN-KP/2019 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 14 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2019 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Dalam Rangka Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA Tuna Dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional INDONESIA Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 599) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan LSPro yang terakreditasi ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan/atau SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng. (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2. Pasal 4 dihapus. 3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan hasil kinerja secara tertulis kepada Direktur Jenderal. (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan terhadap: 1) Sertifikat Kesesuaian; dan 2) SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng. b. rekapitulasi penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan terhadap 1) Sertifikat Kesesuaian; dan 2) SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng. (3) Laporan penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan. (4) Laporan rekapitulasi penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan setiap tahun paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. 4. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2022 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SAKTI WAHYU TRENGGONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY