PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 14-permen-kp-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang besarannya didasarkan pada capaian kinerja dan capaian perilaku dengan besaran bobot yang telah ditentukan serta mempertimbangkan jam kerja, nilai jabatan, dan kelas jabatan. 2. Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Non-PNS atau yang setara, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. 4. Perilaku Non-Disiplin Presensi adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai yang tidak termasuk dalam kategori Disiplin Presensi. 5. Kinerja Organisasi adalah hasil kerja yang didapatkan di dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 6. Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 7. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu, dan fungsional umum dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. 9. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. 10. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian. 11. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja Pegawai. 12. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian yang melaksanakan kegiatan Kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 13. Unit Kerja adalah unit organisasi yang melaksanakan satu atau beberapa program Kementerian. 14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. 15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. 17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. 18. Bulan Kinerja adalah bulan kalender. 19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 21. Staf Khusus Menteri adalah Pegawai Staf Khusus yang berasal dari PNS dan/atau Non-PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. 22. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 3

Koreksi

(1) PPABP setiap awal bulan menghitung besaran Tunjangan Kinerja rutin/bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan membuat daftar nominatif Tunjangan Kinerja menggunakan Form A dan Form B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) PPABP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam membuat Form A dibantu oleh Pegawai ketatausahaan di masing-masing Unit Kerja. (3) PPABP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menghitung besarnya Tunjangan Kinerja berkoordinasi dengan pejabat yang membidangi kepegawaian. (4) Pejabat yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan dokumen pendukung kepada PPABP paling lambat tanggal 5 (lima) pada awal bulan berjalan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja periode bulan sebelumnya. (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari: a. penilaian subkomponen Kinerja Organisasi berupa nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) pada masing-masing level pada aplikasi kinerjaku setiap 3 (tiga) bulan sebelumnya. b. penilaian subkomponen Kinerja Pegawai berupa capaian sasaran kinerja pegawai (SKP) bulanan masing-masing Pegawai. c. penilaian subkomponen Perilaku Non-Disiplin Presensi berupa penilaian dari atasan, rekan, dan bawahan berdasarkan aplikasi penilaian 360° (tiga ratus enam puluh derajat) setiap 6 (enam) bulan. d. penilaian subkomponen Disiplin presensi berupa: 1. dokumen presensi; 2. surat perintah/surat tugas/disposisi/ undangan; 3. surat keputusan tugas belajar yang masih berlaku; 4. surat keputusan penjatuhan hukuman Disiplin; 5. surat izin cuti; 6. surat izin sakit; dan/atau 7. surat izin tidak masuk kerja karena alasan lain. e. Kelas Jabatan berupa: 1. Peraturan Menteri mengenai Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di lingkungan Kementerian; dan 2. Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil posisi per tanggal 1 (satu) Bulan Kinerja. (6) Besaran Tunjangan Kinerja dan daftar nominatif Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang membidangi keuangan. (7) Perhitungan besaran Tunjangan Kinerja oleh pejabat yang membidangi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada PPK paling lambat tanggal 8 (delapan) pada awal bulan berjalan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja periode bulan sebelumnya. (8) Dokumen pendukung dalam perhitungan pengajuan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1) PPK yang mempunyai alokasi anggaran Tunjangan Kinerja pada DIPA Satuan Kerjanya mengajukan SPP-LS Tunjangan Kinerja kepada PPSPM. (2) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PPSPM menerbitkan SPM-LS yang diajukan ke KPPN Mitra Kerjanya paling lambat tanggal 13 (tiga belas) pada awal bulan berjalan untuk pembayaran Tunjangan Kinerja periode bulan sebelumnya dengan melampirkan: a. rekapitulasi pembayaran Tunjangan Kinerja dengan menggunakan Form B; dan b. surat setoran pajak penghasilan Pasal 21.

Pasal 5

Pembayaran Tunjangan Kinerja rutin/bulanan dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

Pasal 6

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja rapel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dibuat dalam daftar pembayaran tersendiri dengan lampiran surat keputusan/peraturan sebagai dasar pembayaran. (2) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Tunjangan Kinerja rapel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPM- LS dapat diajukan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus.

Pasal 7

Pembayaran Tunjangan Kinerja di bulan Desember mengikuti ketentuan tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Pasal 8

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima Tunjangan Kinerja. (2) Dalam hal pembayaran Tunjangan Kinerja dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Tunjangan Kinerja dibayarkan melalui rekening Bendahara Pengeluaran setelah mendapat persetujuan dari Kepala KPPN. (3) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membayarkan Tunjangan Kinerja kepada penerima Tunjangan Kinerja dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Tunjangan Kinerja di rekening Bendahara Pengeluaran.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN, PEMBAYARAN KEKURANGAN, PENAMBAHAN, DAN/ATAU PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9

Koreksi

Pengembalian kelebihan, pembayaran kekurangan, penambahan dan/atau pengurangan Tunjangan Kinerja kepada penerima Tunjangan Kinerja dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengembalian kelebihan dan/atau pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja dikarenakan kesalahan dalam penghitungan, dilaksanakan pada pembayaran Tunjangan Kinerja bulan berikutnya setelah dilakukan perbaikan dalam perhitungan Tunjangan Kinerja; b. pengembalian kelebihan dan/atau pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja dikarenakan perubahan persentase pembayaran Tunjangan Kinerja Kementerian dilaksanakan setelah berlakunya peraturan yang MENETAPKAN perubahan dimaksud pada tahun anggaran berjalan sepanjang alokasi anggaran belanja pegawai tersedia atau pada tahun anggaran berikutnya dengan cara rapel; c. penambahan dan/atau pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai dikarenakan perubahan Kelas Jabatan bagi: 1. pejabat fungsional umum yang mengalami perubahan Kelas Jabatan dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah berlakunya peraturan/keputusan yang MENETAPKAN perubahan dimaksud; 2. pejabat fungsional umum yang diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu atau pejabat fungsional tertentu yang menjadi pejabat fungsional umum dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah berlakunya peraturan/keputusan yang MENETAPKAN perubahan dimaksud; 3. pembayaran selisih tunjangan kinerja bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu dan mendapatkan tunjangan profesi, dilakukan perhitungan selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesinya dengan menggunakan Form C sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan 4. pejabat fungsional tertentu yang mengalami kenaikan jabatan pada tahun berjalan, dilaksanakan pada pada tahun anggaran berjalan sepanjang alokasi anggaran belanja pegawai tersedia atau pada tahun anggaran berikutnya dengan cara rapel. d. penambahan Tunjangan Kinerja dikarenakan ditunjuk sebagai Plt. dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan yang MENETAPKAN sebagai Plt.; e. penambahan Tunjangan Kinerja Pegawai dikarenakan capaian kinerja lain bernilai sangat baik dibayarkan secara kumulatif terhadap Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan selama 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berikutnya setelah mendapat reviu dari Inspektorat Jenderal Kementerian; f. pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai dikarenakan adanya potongan presensi diperhitungkan terhadap Tunjangan Kinerja bulan berkenaan; g. pengurangan Tunjangan Kinerja dikarenakan tidak memenuhi target angka kredit tahunan bagi pejabat fungsional tertentu diperhitungkan dalam pembayaran Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setiap bulan selama 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berikutnya; dan h. pengurangan Tunjangan Kinerja dikarenakan dijatuhi hukuman Disiplin yang tidak terkait dengan potongan presensi dilaksanakan mulai tanggal keputusan penjatuhan hukuman Disiplin berlaku dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan jenis hukumannya.

Pasal 10

(1) Pengembalian kelebihan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan b dapat dilakukan melalui pemotongan Tunjangan Kinerja bulan berikutnya atau melalui pengembalian ke kas negara. (2) Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan b, diajukan dengan SPM-LS tersendiri dengan melampirkan rekapitulasi daftar kekurangan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai dimaksud. (3) Rekapitulasi daftar kekurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Form D sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 14-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

Pasal 16