PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

PERMEN Nomor 13-permen-kp-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari- hari sebagai PNS. 3. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS yang sedang mendapat penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar. 4. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal/ Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 5. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Biro/Kepala Pusat lingkup Sekretariat Jenderal, para Sekretaris dan para Direktur lingkup Direktorat Jenderal, Sekretaris dan para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal, para Sekretaris dan para Kepala Pusat lingkup Badan, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 7. Sekretariat Unit Kerja Eselon I adalah Unit yang menangani SDM Aparatur lingkup Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 8. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 10. Kepala Badan adalah pimpinan unit kerja eselon I yang menyelenggarakan tugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. 11. Pejabat yang Berwenang adalah Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang memiliki kewenangan untuk MENETAPKAN tugas belajar bagi PNS. 12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi baik di dalam negeri dan/atau luar negeri.

BAB III

JENIS, PROGRAM, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6

Koreksi

(1) Tugas Belajar dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri melalui jenjang pendidikan tinggi. (2) Jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jenis: a. pendidikan akademik; b. pendidikan vokasi; dan c. pendidikan profesi. (3) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas program: a. sarjana (S1); b. magister (S2); dan c. doktor (S3). (4) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas program: a. diploma I; b. diploma II; c. diploma III; d. diploma IV atau sarjana terapan; e. diploma IV sisipan; f. magister terapan; dan g. doktor terapan. (5) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana (S1) dengan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 7

(1) Jangka waktu jenis pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yaitu: a. program sarjana (S1), paling lama 8 (delapan) semester; b. program magister (S2), paling lama 4 (empat) semester; c. program doktor (S3) dalam negeri, paling lama 8 (delapan) semester; dan d. program doktor (S3) luar negeri, paling lama 6 (enam) semester. (2) Jangka waktu jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b yaitu: a. program diploma I, paling lama 2 (dua) semester; b. program diploma II, paling lama 4 (empat) semester; c. program diploma III, paling lama 6 (enam) semester; d. program diploma IV atau sarjana terapan, paling lama 8 (delapan) semester; e. program diploma IV sisipan paling lama 4 (empat) semester; f. program magister terapan, paling lama 4 (empat) semester; dan g. program doktor terapan, paling lama 8 (delapan) semester. (3) Jangka waktu jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan lembaga pendidikan profesi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Tugas Belajar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Negeri dengan akreditasi paling rendah “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2) Program studi pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki akreditasi paling rendah “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk Perguruan Tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian.

Pasal 9

Perguruan Tinggi tempat pelaksanaan Tugas Belajar di luar negeri harus terdaftar pada kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.

BAB IV

PERSYARATAN DAN MEKANISME

Pasal 10

Koreksi

(1) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar dilakukan melalui mekanisme: a. pengajuan permohonan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I secara berjenjang; atau b. usulan Unit Kerja Eselon I. (2) Pengajuan permohonan/usulan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. tidak sedang dalam status dipekerjakan dari Kementerian ke instansi lain; b. Batas usia PNS yang akan mengikuti tugas belajar pada saat dinyatakan diterima di perguruan tinggi, yaitu: 1. Program Diploma III (D. III), paling tinggi 27 (dua puluh tujuh) tahun; 2. Program Diploma IV (D. IV), paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun; 3. Program Diploma IV (D. IV) sisipan, paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun; 4. Program Sarjana (S1), paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun; 5. Program Magister (S2) atau yang setara, paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan 6. Program Doktor (S3), paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; c. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba, dibuktikan oleh surat keterangan dari dokter pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan khusus untuk tugas belajar luar negeri ditambahkan ketentuan persyaratan kesehatan yang diberlakukan oleh sponsor/pemberi biaya dan/atau negara yang dituju; d. memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dan/atau pernah mendapat kenaikan pangkat 1 (satu) kali sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; e. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda Tk. I, II/b; f. penilaian Prestasi Kerja paling singkat 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik; g. tidak sedang: 1. menjalani cuti di luar tanggungan negara; 2. mengajukan upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; 3. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 4. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 5. dalam proses perkara pidana; 6. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; 7. melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; dan/atau 8. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; h. tidak pernah: 1. gagal dalam tugas belajar; 2. dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya; dan/atau 3. dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir atau tingkat berat; dan i. bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan dan/atau sesuai dengan kebutuhan organisasi. (3) Apabila usia PNS yang akan mengikuti tugas belajar melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 11

(1) Batas usia PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, tidak berlaku bagi Pegawai Tenaga Kesehatan. (2) Pegawai Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Tugas Belajar dengan persyaratan usia sebagai berikut: a. Program diploma III, diploma IV, dan sarjana (S1) harus sudah menyelesaikan Tugas Belajar paling tinggi pada usia 45 (empat puluh lima) tahun; b. Program diploma III, diploma IV, dan sarjana (S-I) yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan, tertinggal, kepulauan dan terluar harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun; dan c. Program Spesialis I, Spesialis II atau setara, Magister (S2) atau setara, dan Doktor (S3) harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 12

(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I secara berjenjang. (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar, pimpinan unit kerja eselon I menyampaikan usulan kepada Kepala Badan untuk mengikuti seleksi di tingkat Kementerian.

Pasal 13

(1) Kepala Badan bersama Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (3) melakukan seleksi di tingkat Kementerian. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Tes Potensi Akademik; dan b. Tes Kemampuan Bahasa Asing. (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada calon pegawai Tugas Belajar melalui Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagai dasar untuk memberikan persetujuan untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 2 (dua) tahun. (5) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon pegawai Tugas Belajar mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.

Pasal 14

BAB V

PERPANJANGAN DAN PEMBATALAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada pimpinan unit kerja dengan menggunakan Form 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar, dengan dilengkapi dokumen: a. surat keterangan disertai kronologis dan alasan keterlambatan penyelesaian tugas belajar dari lembaga pendidikan; b. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar; c. rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan dari sponsor/pemberi biaya; d. surat pernyataan kesanggupan melakukan pembiayaan studi dalam hal tidak tersedia anggaran dari sponsor/pemberi biaya; e. surat pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun disertai dengan rencana penyelesaian studi yang ditandatangani oleh pembimbing; f. laporan perkembangan kemajuan akademik tugas belajar; dan g. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara bagi pegawai tugas belajar negeri. (3) Pimpinan unit kerja berdasarkan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi. (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan persyaratan, pimpinan unit kerja memberikan rekomendasi persetujuan perpanjangan. (5) Pimpinan unit kerja menyampaikan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada pimpinan unit kerja eselon I disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pimpinan unit kerja eselon I meneruskan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Badan untuk dievaluasi. (7) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Tugas Belajar di dalam negeri sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi persetujuan perpanjangan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan melalui Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur. (8) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Tugas Belajar di luar negeri sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan hasil evaluasi kepada Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri untuk disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara guna mendapatkan persetujuan perpanjangan masa Tugas Belajar di luar negeri. (9) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan penolakan disertai alasannya kepada pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja eselon I. (10) Berdasarkan persetujuan perpanjangan masa Tugas Belajar ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Badan untuk diproses lebih lanjut. (11) Kepala Badan berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mengusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan melalui Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur. (12) Berdasarkan rekomendasi persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (11), Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur melakukan verifikasi berkas permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar. (13) Dalam hal hasil verifikasi berkas permohonan perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) telah memenuhi persyaratan, Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur menyiapkan konsep surat keputusan perpanjangan masa Tugas Belajar untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (14) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 16

BAB Kesatu

Perpanjangan

Pasal 15

Koreksi

BAB Kedua

Pembatalan

Pasal 16

Koreksi

(1) Keputusan Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar atau selama mengikuti Tugas Belajar. (2) Alasan pembatalan keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. dikemudian hari terdapat bukti pegawai Tugas Belajar tidak memenuhi syarat; b. diberhentikan sebagai peserta didik oleh lembaga pendidikan; c. pegawai Tugas Belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; d. pegawai Tugas Belajar dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. pegawai Tugas Belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; f. pegawai Tugas Belajar mengajukan permohonan pengunduran diri; g. pegawai Tugas Belajar tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar paling lama 1 (satu) tahun meskipun telah diberi peringatan; h. pegawai Tugas Belajar tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena peristiwa di luar kemampuannya; i. pegawai Tugas Belajar tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan pegawai Tugas Belajar tidak mungkin menyelesaikan program Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan/atau j. terdapat kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan pegawai Tugas Belajar tetap melaksanakan tugas di lingkungan Kementerian. (3) Pimpinan unit kerja mengusulkan pembatalan keputusan Tugas Belajar kepada pimpinan unit kerja eselon I dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalan. (4) Pimpinan unit kerja eselon I meneruskan usulan pembatalan keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan untuk dievaluasi. (5) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyampaikan rekomendasi pembatalan keputusan Tugas Belajar kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan melalui Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur. (6) Terhadap permohonan pembatalan Tugas Belajar di luar negeri, rekomendasi pembatalan keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri. (7) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak sesuai dengan alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyampaikan penolakan permohonan pembatalan Tugas Belajar disertai alasannya kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I. (8) Berdasarkan rekomendasi pembatalan keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi adminsitrasi perjalanan dinas luar negeri melakukan verifikasi kelengkapan data pendukung alasan pembatalan Tugas Belajar. (9) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah memenuhi persyaratan, Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur menyiapkan konsep surat keputusan pembatalan Tugas Belajar untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (10) Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi adminsitrasi perjalanan dinas luar negeri menyampaikan keputusan pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk tugas belajar di luar negeri kepada Kementerian Sekretariat Negara.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 18

Koreksi

(1) Pegawai Tugas Belajar dalam negeri mempunyai hak: a. gaji; b. tunjangan kinerja; c. masa kerja; d. kenaikan pangkat/golongan; e. kenaikan gaji berkala; dan f. penilaian prestasi kerja. (2) Pegawai Tugas Belajar dalam negeri selain memperoleh hak sebagaimana tersebut pada ayat (1) juga mendapat bantuan berupa: a. tunjangan biaya hidup; b. perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar, apabila pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar di tempat yang berbeda dengan tempat kerjanya; c. alat pelajaran, buku atau referensi lain; d. uang kuliah, ujian, penelitian, seminar dan studi tur yang wajib; dan/atau e. pengobatan dan perawatan kesehatan yang layak ditanggung.

Pasal 19

(1) Pegawai Tugas Belajar luar negeri mempunyai hak: a. tunjangan kinerja; b. masa kerja; c. kenaikan pangkat; d. kenaikan gaji berkala; e. penilaian prestasi kerja; dan f. tunjangan Tugas Belajar. (2) tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dengan ketentuan: a. 100% (seratus persen) dari gaji bersih pegawai Tugas Belajar atau 100% (seratus persen) dari gaji bersih yang tertinggi pegawai Tugas Belajar suami/isteri apabila kedua-duanya mendapatkan tugas belajar; atau b. 50% (lima puluh persen) dari gaji bersih pegawai Tugas Belajar yang bujangan atau yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya. (3) Pegawai Tugas Belajar di luar negeri selain memperoleh hak sebagaimana tersebut pada ayat (1) juga mendapat bantuan biaya kebutuhan belajar yang besarannya disesuaikan atau menjadi tanggung jawab pemberi biaya (sponsorship), kecuali ada perjanjian yang ditanggungkan kepada Kementerian.

Pasal 20

Pasal 21

Pegawai Tugas Belajar dapat mengikuti pendidikan lanjutan dari Program Magister (S2) atau yang setara untuk langsung melanjutkan pendidikan ke Program Doktor (S3) apabila mendapat beasiswa dari sponsor/pemberi biaya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. mendapat rekomendasi dari pimpinan Perguruan Tinggi; b. prestasi pendidikan sangat memuaskan; c. jenjang pendidikan bersifat linier; d. dibutuhkan oleh organisasi; dan e. mendapat persetujuan dari Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

BAB Ketiga

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

Pasal 20

Koreksi

(1) Pegawai Tugas Belajar mempunyai kewajiban: a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan Tugas Belajar; b. melaporkan keberadaannya kepada perwakilan Republik INDONESIA di negara tempat Tugas Belajar bagi pegawai Tugas Belajar di luar negeri; c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Pimpinan Unit Kerja; d. melaporkan perkembangan kemajuan akademik Tugas Belajar setiap semester kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan, dengan tembusan kepada: 1. Sekretaris Jenderal; 2. Kepala Badan; dan 3. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan; e. melaporkan perkembangan kemajuan akademik Tugas Belajar kepada perwakilan Republik INDONESIA di negara tempat Tugas Belajar bagi pegawai Tugas Belajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian penilaian prestasi kerja; f. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan Tugas Belajar; g. menjaga nama baik bangsa, instansi, dan Negara INDONESIA; h. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu; i. mentaati semua ketentuan Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan; j. kembali bekerja pada unit kerjanya, dengan ketentuan: 1. minimal selama 2 (dua) kali masa Tugas Belajar ditambah 1 (satu) tahun, bagi yang telah selesai Tugas Belajar di luar negeri; 2. minimal selama 1 (satu) kali masa Tugas Belajar ditambah 1 (satu) tahun, bagi yang telah selesai Tugas Belajar di dalam negeri; atau 3. minimal selama 1 (satu) kali masa Tugas Belajar dalam negeri ditambah 2 (dua) kali masa Tugas Belajar luar negeri ditambah 1 (satu) tahun, bagi yang telah selesai Tugas Belajar program double degree; k. melapor kepada pimpinan unit kerja eselon I yang bersangkutan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, disertai penyerahan karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi) dalam bentuk softcopy dan hardcopy, dengan tembusan kepada: 1. Kepala Badan; 2. Kepala Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur; 3. Kepala Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri, bagi pegawai tugas belajar di luar negeri; dan 4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; l. melaporkan kepada Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, bagi pegawai Tugas Belajar di luar negeri; m. mengurus bahan penilaian prestasi kerja pada lembaga pendidikan untuk dikirim ke instansi asal pada setiap akhir bulan Desember bagi pegawai Tugas Belajar di dalam negeri; dan n. mengurus bahan penilaian prestasi kerja pada perwakilan Republik INDONESIA setempat untuk dikirim ke instansi asal pada setiap akhir bulan Desember bagi pegawai Tugas Belajar di luar negeri. (2) Bentuk dan format laporan perkembangan kemajuan akademik Tugas Belajar sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf d dan huruf e menggunakan Form 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

BAB IX

PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 23

Koreksi

(1) Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan Tugas Belajar harus mengajukan surat permohonan pengaktifan bekerja kembali kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I melalui atasan langsung secara berjenjang paling lama 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus dengan melampirkan surat keterangan lulus/ijazah. (2) Bentuk dan format surat permohonan pengaktifan bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Form 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Berdasarkan permohonan aktif bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan unit kerja eselon I mengusulkan permohonan aktif bekerja kembali kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan melampirkan Surat keterangan aktif bekerja kembali menggunakan Form 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Berdasarkan usulan permohonan aktif bekerja kembali dari pimpinan unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur menyiapkan konsep surat keputusan pengaktifan bekerja kembali setelah menyelesaikan tugas belajar untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 24

(1) Pegawai Tugas Belajar yang sudah menyelesaikan semua perkuliahan dan tinggal menunggu terbitnya jurnal/sidang/review tesis/disertasi, wajib mengajukan permohonan aktif bekerja kembali dengan persyaratan mendapatkan surat rekomendasi/keterangan dari pimpinan Perguruan Tinggi. (2) Berdasarkan permohonan aktif bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit Kerja Eselon I mengusulkan permohonan aktif bekerja kembali kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan melampirkan Surat keterangan aktif bekerja kembali menggunakan Form 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Berdasarkan usulan permohonan aktif bekerja kembali dari pimpinan unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur menyiapkan konsep surat keputusan pengaktifan bekerja kembali setelah menyelesaikan tugas belajar untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan Form 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Surat keputusan aktif bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pengaktifan kembali sebagai pejabat fungsional tertentu bagi pegawai Tugas Belajar yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu berdasarkan jabatan dan Angka Kredit terakhir. (5) Bentuk dan format surat pengajuan permohonan aktif bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Form 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

(1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar atau perkuliahan dapat mengajukan permohonan aktif bekerja kembali dengan disertai kronologis permasalahannya kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I melalui atasan langsung secara berjenjang dengan menggunakan Form 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Berdasarkan permohonan aktif bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit Kerja Eselon I mengusulkan aktif bekerja kembali kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan melampirkan Surat keterangan aktif bekerja kembali menggunakan Form 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Berdasarkan usulan permohonan aktif bekerja kembali dari pimpinan unit kerja eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur menyiapkan konsep surat keputusan pengaktifan bekerja kembali karena tidak dapat menyelesaikan tugas belajar untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan Form 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 33/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1502), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA -- 33 -- 2018, No.413 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 13/PERMEN-KP/2018 TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN FORM 1 RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR UNIT KERJA ……….. TAHUN …….. NO BIDANG PEKERJAAN/KEGIATAN YANG MEMBUTUHKAN TUGAS BELAJAR JENIS KETERAMPILAN, KEMAMPUAN, DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN JANGKA WAKTU D.III D.IV D.IV s S1 S2 S3 Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan/Kepala Biro SDM Aparatur/Sekretaris Ditjen/Sekretaris Itjen/Sekretaris Badan Nama lengkap NIP ................................. Form 2 SURAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR Hal: Permohonan Tugas Belajar ................................................................ Yth. : ……………………………………………… di ...................................... Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ....................................................................... NIP. : ....................................................................... Pangkat, golongan/ruang : ................................................................. Jabatan : ....................................................................... Unit kerja : ....................................................................... Alamat : ....................................................................... Pendidikan terakhir : ....................................................................... dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan tugas belajar pada: Fakultas/jurusan/program pendidikan : ................................................ Perguruan tinggi/lembaga pendidikan : ................................................ Lokasi/tempat pendidikan : .................................................................... Keputusan akreditasi : ............................................................................ Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan: a. surat pernyataan; b. surat pernyataan melanjutkan pendidikan pertama kali; c. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Unit Kerja; d. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Unit Kerja; e. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. fotokopi akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Tugas Belajar di dalam negeri; g. surat keterangan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang riset teknologi dan pendidikan tinggi mengenai akreditasi Perguruan Tinggi, untuk Tugas Belajar di luar negeri; h. fotokopi surat keterangan diterima atau lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. fotokopi penilaian prestasi kerja untuk 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Unit Kerja; j. surat perjanjian Tugas Belajar yang telah ditandatangani Pegawai Tugas Belajar dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja; k. surat keterangan yang berisi pernyataan: 1. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau hukuman disiplin tingkat berat dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; 2. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; 3. tidak sedang mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; 4. tidak dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang atau oleh Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Aparatur Sipil Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 6. tidak sedang dalam proses perkara pidana atau sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; 7. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah Tugas Belajar; dan/atau 8. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan. l. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut keterangan dokter pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih. Mengetahui : Hormat Saya, ………………...........………… ............................................. NIP. : …………………… NIP. : …………………… Form 3 SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ....................................................... NIP : ....................................................... Pangkat, golongan/ruang : ....................................................... Jabatan : ....................................................... Unit kerja : ....................................................... Alamat : ....................................................... dengan ini menyatakan: 1. selama diberi tugas belajar akan melaksanakan pendidikan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagaimana mestinya; 2. setelah lulus pendidikan akan tetap bekerja dan melaksanakan tugas dan mengamalkan bidang keilmuannya sesuai dengan pendidikan yang diperoleh, pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dijatuhi hukuman disiplin dan/atau bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar. ..............., ........................... Mengetahui/Menyetujui : Yang membuat pernyataan, Meterai Rp. 6000,- ……………..........………………… ………………...........……………… NIP. : …………………… NIP. : …………………… Form 4 SURAT PERNYATAAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI PERTAMA KALI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ..................................................................... NIP : ..................................................................... Tempat dan tanggal lahir : ..................................................................... Pangkat, Gol./ ruang : ..................................................................... Jabatan : ..................................................................... Unit Kerja : ..................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa saya akan melanjutkan pendidikan pada jenjang.........................* untuk yang pertama kali. Nama lembaga pendidikan dan lokasi /tempat pendidikan : .............. Saat mulai melanjutkan pendidikan : ..................... Lamanya pendidikan : ................... ..............., ................. Mengetahui/Menyetujui : Yang membuat permohonan, Meterai Rp. 6.000,- ……………………… ……………...………… NIP. : …………………… NIP. : …………………… Form 5 SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR NOMOR ………………. Pada hari ini ......., tanggal ........., bulan ........, tahun.........., bertempat di............, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : ............................................................... NIP : ................................................................ Pangkat, golongan ruang : ................................................................ Jabatan : .............................................................. Unit Kerja : .............................................................. Alamat kantor : .............................................................. yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU 2. Nama : .............................................................. NIP : .............................................................. Tempat, tanggal lahir : .............................................................. Pangkat, golongan ruang : .............................................................. Jabatan : .............................................................. Kualifikasi akademik : .............................................................. Unit kerja : .............................................................. Alamat tempat tinggal : .............................................................. yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ............, tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

(1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar. (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan, pada program studi ............... di ........... jurusan/bidang ilmu ............ fakultas............. pada.............. mulai bulan........... tahun............ sampai dengan bulan............ tahun........

Pasal 3

Hak PARA PIHAK (1) PIHAK KESATU berhak atas : a. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal; b. pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya. (2) PIHAK KEDUA berhak atas: a. Gaji (untuk pegawai tugas belajar dalam negeri); b. tunjangan kinerja; c. masa kerja; d. kenaikan pangkat/golongan; e. kenaikan gaji berkala; f. penilaian prestasi kerja; g. tunjangan Tugas Belajar (untuk pegawai Tugas Belajar luar negeri); h. biaya Tugas Belajar (dirancangan, biaya tugas belajar tidak ada);

Pasal 4

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila: a. dikemudian hari terdapat bukti PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat; b. PIHAK KEDUA dijatuhi hukuman disiplin; c. PIHAK KEDUA tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri; e. PIHAK KEDUA tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajarnya paling lama 1 (satu) tahun meskipun telah diberi peringatan; f. PIHAK KEDUA bekerja di luar kegiatan Tugas Belajar; g. PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena peristiwa di luar kemampuannya; h. PIHAK KEDUA tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak mungkin menyelesaikan program Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan/atau i. terdapat kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan PIHAK KEDUA tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan Kementerian maupun instansi lain.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan tugas belajar.

Pasal 7

(1) PIHAK KEDUA yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan/atau huruf n dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PIHAK KEDUA yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, dikenakan sanksi denda berupa mengembalikan/ menyetor ke kas negara atas biaya Tugas Belajar yang telah dikeluarkan dan ditambah dengan jumlah 100% (seratus persen) dari biaya Tugas Belajar yang telah dikeluarkan. (3) PIHAK KEDUA yang tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar paling singkat setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e dikenakan sanksi penundaan pemberian tunjangan Tugas Belajar dan/atau tunjangan kinerja. (4) mengembalikan/menyetor ke kas negara atas biaya tugas belajar yang telah dikeluarkan dan ditambah dengan jumlah 100% (seratus persen) dari biaya Tugas Belajar yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan bagi pembiayaan yang berasal dari APBN, APBD, Pemerintah negara asing, maupun bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/ organisasi swasta baik dalam maupun luar negeri. (5) Kesediaan Keluarga PIHAK KEDUA untuk menanggung ganti rugi.

Pasal 8

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK dapat mempedomani Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ........... tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 9

(1) Dalam hal hasil seleksi/tes masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dinyatakan diterima, Calon Pegawai Tugas Belajar menyampaikan permohonan Tugas Belajar kepada pimpinan unit kerja dengan menggunakan Form 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melampirkan: a. Fotokopi Kartu Pegawai; b. Surat Pernyataan, dibuat dengan menggunakan Form 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. Surat Pernyataan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dibuat dengan menggunakan Form 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS yang telah dilegalisir; e. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir yang telah dilegalisir; f. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir dari lembaga pendidikan asal; g. Fotokopi akreditasi program studi dan perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang telah dilegalisir, untuk tugas belajar di dalam negeri; h. surat keterangan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan tinggi mengenai akreditasi lembaga pendidikan, untuk tugas belajar di luar negeri; i. Fotokopi surat keterangan diterima atau lulus seleksi yang telah dilegalisir dari lembaga pendidikan; j. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik; k. surat perjanjian tugas belajar yang telah ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan Pimpinan unit kerja eselon I, dibuat dengan menggunakan Form 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang memuat antara lain: 1) program pendidikan; 2) batas waktu; 3) hak dan kewajiban para pihak; 4) besarnya ganti rugi yang harus dibayar, apabila pegawai tugas belajar tidak selesai dan/atau dibatalkan tugas belajarnya; dan 5) kesediaan keluarga pegawai tugas belajar untuk menanggung ganti rugi. l. Surat jaminan pembiayaan tugas belajar; m. Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara bagi yang melaksanakan tugas belajar di luar negeri; dan n. Surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang dibuat dengan menggunakan Form 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang menerangkan: 1. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir atau tingkat berat; 2. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; 3. tidak sedang mengajukan upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; 4. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 6. tidak sedang dalam proses perkara pidana; 7. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; 8. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; dan 9. bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi; dan o. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba, dibuktikan oleh surat keterangan dari dokter pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan khusus untuk tugas belajar luar negeri ditambahkan ketentuan persyaratan kesehatan yang diberlakukan oleh sponsor/pemberi biaya dan/atau negara yang dituju. (2) Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan, disampaikan oleh pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit kerja eselon I. (3) Pimpinan unit kerja eselon I meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan untuk diproses lebih lanjut. (4) Kepala Badan berdasarkan permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan. (5) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memenuhi persyaratan maka: a. untuk Tugas Belajar di dalam negeri, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan dengan tembusan kepada Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur; dan b. untuk Tugas Belajar di luar negeri, Kepala Badan menyampaikan hasil rekomendasi kepada Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri untuk dimintakan persetujuan Tugas Belajar di luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara. (6) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Badan menyampaikan penolakan disertai alasannya kepada PNS yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja eselon I. (7) Berdasarkan persetujuan Tugas Belajar ke luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri menyampaikan persetujuan tersebut kepada Kepala Badan untuk diproses lebih lanjut. (8) Kepala Badan berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan melalui Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur. (9) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan penyampaian surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur melakukan verifikasi berkas usulan Tugas Belajar. (10) Dalam hal hasil verifikasi berkas usulan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah memenuhi persyaratan, Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur menyiapkan konsep surat keputusan Tugas Belajar untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (11) Dalam hal hasil verifikasi berkas usulan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak sesuai dengan persyaratan, Unit Kerja lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi pembinaan sumber daya manusia aparatur menyampaikan penolakan disertai alasannya kepada Kepala Badan.

Kewajiban Para Pihak (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk : a. membiayai tugas belajar; b. memberikan kenaikan pangkat; c. memberikan kenaikan gaji berkala; d. memberikan penilaian prestasi kerja; e. memonitor pelaksanaan tugas belajar. (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk : a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan Tugas Belajar; b. melaporkan keberadaannya kepada perwakilan Republik INDONESIA di negara tempat Tugas Belajar bagi Pegawai Tugas Belajar di luar negeri; c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Pimpinan Unit Kerja; d. melaporkan perkembangan Tugas Belajar setiap semester kepada Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan, dengan tembusan kepada: 1. Kepala Badan; dan 2. Pejabat yang berwenang MENETAPKAN. e. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar kepada perwakilan Republik INDONESIA di negara tempat Tugas Belajar bagi Pegawai Tugas Belajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian penilaian prestasi kerja; f. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan Tugas Belajar; g. menjaga nama baik bangsa, instansi, dan negara INDONESIA; h. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu; i. menaati semua ketentuan Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan; j. kembali bekerja pada unit kerjanya, dengan ketentuan: 1. minimal selama 2 (dua) kali masa Tugas Belajar ditambah 1 (satu) tahun, bagi yang telah selesai Tugas Belajar di luar negeri; 2. minimal selama 1 (satu) kali masa Tugas Belajar ditambah 1 (satu) tahun, bagi yang telah selesai Tugas Belajar di dalam negeri; atau 3. minimal selama 1 (satu) kali masa Tugas Belajar dalam negeri ditambah 2 (dua) kali masa Tugas Belajar luar negeri ditambah 1 (satu) tahun, bagi yang telah selesai Tugas Belajar program double degree. k. melapor kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, disertai penyerahan karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi) dalam bentuk softcopy dan hardcopy, dengan tembusan kepada: 1. Kepala Badan; 2. Kepala Biro SDM Aparatur; 3. Kepala Biro lingkup Sekretariat Jenderal yang melaksanakan fungsi administrasi perjalanan dinas luar negeri (bagi Pegawai Tugas Belajar di luar negeri); dan 4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan. l. melaporkan kepada Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, bagi Pegawai Tugas Belajar di luar negeri; m. bagi Pegawai Tugas Belajar dalam negeri, harus mengurus rekomendasi Penilaian Prestasi Kerja dari Perguruan Tinggi, untuk disampaikan ke atasan langsung/instansi asal pada setiap akhir bulan Desember; n. bagi Pegawai Tugas Belajar luar negeri, harus mengurus rekomendasi Penilaian Prestasi Kerja dari kantor Perwakilan Republik INDONESIA setempat dengan menunjukkan hasil kemajuan belajar untuk disampaikan ke atasan langsung/instansi asal pada setiap akhir bulan Desember;

Penutup Demikian Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang menangani SDM Aparatur. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA Nama Jelas …. Nama Jelas …. Form 6 SURAT KETERANGAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .................................................................................... NIP. : .................................................................................... Pangkat, golongan/ruang :.................................................................. Jabatan : .................................................................................... Unit kerja : .................................................................................... Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa: Nama : ......................................................................................... NIP. : ......................................................................................... Pangkat, golongan/ruang : ..................................................................... Jabatan : ......................................................................................... Unit kerja : ......................................................................................... 1. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir atau tingkat berat; 2. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; 3. tidak sedang mengajukan upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; 4. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 6. tidak sedang dalam proses perkara pidana; 7. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; 8. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; dan 9. bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi. Demikian keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..............., ................. ………….............……………… NIP. : …………………….......... Form 7 SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR Hal: Permohonan Perpanjangan Masa Tugas Belajar ........................ Yth. : …………………………………………………… ……………………………………………… di ...................................... Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ………………………......................................... NIP : ..................................................................... Pangkat, golongan/ruang : ................................................................ Unit kerja : ..................................................................... Alamat : ..................................................................... dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar saya pada program ........... di ........ jurusan/bidang ilmu ....... fakultas............. pada............., mulai bulan........... tahun............sampai dengan bulan............tahun........ karena sampai saat ini belum dapat menyelesaikan tugas belajar disebabkan oleh..................... Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kiranya masa waktu tugas belajar saya dapat diperpanjang sampai dengan bulan ............ tahun ................ Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini saya lampirkan data pendukung sebagai berikut: a. surat keterangan yang menyatakan bahwa keterlambatan melaksanakan Tugas Belajar terjadi bukan atas kelalaian; b. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat Pegawai Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar; dan c. rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan. Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih. Hormat Saya, Nama lengkap...... Form 8 A. Keputusan Tugas Belajar KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ………. TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rencana kebutuhan .......... perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pemberian tugas belajar; b. bahwa berdasarkan hasil seleksi/tes masuk lembaga pendidikan pada tanggal .......... bulan ........ tahun......., Sdr.. ........... dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program ....... pada .............; c. bahwa berdasarkan Perjanjian Tugas Belajar, Nomor .........., tanggal ........ bulan ........ tahun ............; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu MENETAPKAN Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr ....... ; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4301); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5494); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5135); 4. Peraturan Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 2278); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL. KESATU : Memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil kepada: Nama : …………………………………….. NIP : …………………………………….. Tempat , tanggal lahir : …………………………………….. Pangkat, golongan ruang : …………………………………….. Jabatan : ..…………………………………... Unit kerja : …………………………………….. untuk mengikuti program : ................ di .......... jurusan/bidang ilmu ........... fakultas........... di.............. KEDUA : Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dilaksanakan mulai bulan ...tahun... s.d. bulan... tahun..... KETIGA : Selama melaksanakan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum KESATU: a. dibebaskan dari jabatan dan tugas pekerjaan sehari-hari; b. dihentikan pembayaran tunjangan jabatannya terhitung mulai bulan ketujuh, sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar (untuk pejabat fungsional); c. dihentikan pembayaran tunjangan jabatannya terhitung mulai bulan kesatu, sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar (untuk pejabat struktural); d. jangka waktu selama dalam penugasan dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun; e. wajib mentaati semua peraturan tugas belajar yang berlaku. KEEMPAT : Pembiayaan tugas belajar bersumber dari anggaran .................... KELIMA : Setelah melaksanakan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil pada diktum KESATU wajib melaksanakan ikatan dinas selama ... KEENAM : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ......................... a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEKRETARIS JENDERAL, ......................................... Tembusan : 1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; 2. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Anggaran; 3. Menteri Sekretaris Negara; 4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 6. Kepala Perwakilan Republik INDONESIA setempat bagi Pegawai tugas belajar di luar negeri; 7. Kepala KPPN .......... B. Keputusan Perpanjangan Masa Tugas Belajar KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ……………….……. TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ......., Sdr. .......... diberikan tugas belajar; b. bahwa Sdr. ........ belum dapat menyelesaikan tugas belajar pada program ............... di ............ jurusan/bidang ilmu ............. fakultas............. pada........... sesuai jangka waktu yang telah ditentukan karena ........; c. bahwa Sdr. ..... memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan masa tugas belajar; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu MENETAPKAN Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4301); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5494); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5135); 4. Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 12 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 2278); 5. dst……….; Memperhatikan: Surat Persetujuan Perpanjangan Tugas Belajar Nomor .......... atas nama Sdr ....... ; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL. KESATU : Memberikan perpanjangan masa tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil: Nama : ……………………………… NIP : …………………………………………… Tempat , tanggal lahir : …………………………………….. Pangkat, golongan/ruang : ……………………….……....... Jabatan : ………….............……………………… Unit kerja : …………………………………............ Alamat : ………………………………………..... untuk menyelesaikan tugas belajar pada program ........ di ....... jurusan/bidang ilmu ....... fakultas....... pada....... KEDUA : Perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan mulai .... sampai dengan bulan ..... KETIGA : Pembiayaan perpanjangan tugas belajar bersumber dari anggaran ...... KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………. a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIS JENDERAL, ....................................... C. Keputusan Pembatalan Tugas Belajar KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ……………….……. TENTANG PEMBATALAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ......., Sdr. .........., diberikan tugas belajar; b. bahwa Sdr. ........, tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada program studi ..............., di ............ jurusan/bidang ilmu ............. fakultas............. pada........... karena ........ ; c. bahwa Sdr...., memenuhi syarat untuk dibatalkan Keputusan tugas belajarnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu MENETAPKAN Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembatalan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4301); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5135); 4. Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 12 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 2278); 5. dst………. ; Memperhatikan : Surat Persetujuan Pembatalan Tugas Belajar Nomor .........., atas nama Sdr .......; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBATALAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL. KESATU : Membatalkan pemberian tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil: Nama : ………………………………………. NIP : ………………………………… Tempat , tanggal lahir : ………………………………. Pangkat, golongan/ruang : ................................... Unit kerja : ……………………………………… KEDUA : Wajib menyetor ke Kas Negara atas biaya tugas belajar yang telah dikeluarkan dan ditambah dengan jumlah 100% (seratus persen) dari biaya tugas belajar yang telah dikeluarkan. KETIGA : Wajib melapor dan melaksanakan tugas pada unit kerjanya. KEEMPAT : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Nomor..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………. a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIS JENDERAL, ....................................... D. Keputusan Pengaktifan Kembali Setelah Melaksanakan Tugas Belajar KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .......................................... TENTANG PENGAKTIFAN BEKERJA KEMBALI SETELAH MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ................... tanggal ..................., Sdr. ..............., diberikan tugas belajar pada ....................., dengan jangka waktu mulai …………….. sampai dengan ………. dengan biaya dari………………; b. bahwa berdasarkan Ijazah/Surat Keterangan Lulus Nomor ……….., tanggal …………, yang bersangkutan dinyatakan lulus program ……. program studi …………. pada ………….. . c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengaktifan Bekerja Kembali Setelah Melaksanakan Tugas Belajar; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4301); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5494); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 164); 4. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5135); 5. Peraturan Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 2278); 6. Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 8); 7. Peraturan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 111); 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/ 2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2013; 9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksana tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan Luar Negeri; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN BEKERJA KEMBALI SETELAH MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR. KESATU : Mengaktifkan untuk bekerja kembali setelah melaksanakan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil: Nama : ........................................................ NIP : …………………………….................... Pangkat/golongan,ruang : …………………………….................... Jabatan : ………….. pada ………….................. Unit kerja : ........................................................ Terhitung mulai tanggal : …………………………….................... KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIS JENDERAL, ………………………… NIP. .................................. Tembusan: 1. Menteri Kelautan dan Perikanan; 2. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan; 3. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. E. Keputusan Pengaktifan Bekerja Kembali Karena Tidak Dapat Menyelesaikan Tugas Belajar KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .......................................... TENTANG PENGAKTIFAN BEKERJA KEMBALI KARENA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ................... tanggal ..................., Sdr. ................ diberikan tugas belajar pada ......................, dengan jangka waktu mulai …………….. sampai dengan ………., dengan biaya dari……………....; b. bahwa berdasarkan Surat Keterangan ………. Nomor ……….. tanggal ………, yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu MENETAPKAN Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengaktifan Bekerja Kembali Karena Tidak Dapat Menyelesaikan Tugas Belajar; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4301); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5494); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 164); 4. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5135); 5. Peraturan Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 2278); 6. Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 8); 7. Peraturan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 111); 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/ 2011 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2013; 9. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksana tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan Luar Negeri; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAKTIFAN BEKERJA KEMBALI KARENA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR. KESATU : Mengaktifkan untuk bekerja kembali karena tidak dapat menyelesaikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil: Nama : ........................................................ NIP : ……………………………................... Pangkat/golongan,ruang : …………………………….................... Jabatan : ………….. pada ………….................. Unit kerja : ....................................................... Terhitung mulai tanggal : ……................................................. KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIS JENDERAL, ………………………………… NIP. .................................. Tembusan: 1. Menteri Kelautan dan Perikanan; 2. Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; 3. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Form 9 LAPORAN KEMAJUAN TUGAS BELAJAR SEMESTER … (contoh I, II, dst) TAHUN AKADEMIK ……….. (contoh 2016/2017) DISUSUN OLEH: Nama Lengkap dan Gelar NIP Unit Kerja Unit Kerja Eselon I KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN 1. Data Diri Nama lengkap : Tempat, tanggal lahir : NIP : Pangkat, gol/ruang : Nomor dan tanggal SK TB/IB*) : Masa Tugas/Izin Belajar *) : Jurusan/Program Studi : Jenjang : Perguruan Tinggi & Lokasi : Unit Kerja : Alamat domisili : Email : Nomor HP : Dosen Pembimbing/Promotor *) : No kontak/email Pembimbing/Promotor *) : Rencana Judul skripsi/tesis/disertasi *) : 2. Latar Belakang Pengambilan Program Studi **) 3. Kompetensi Lulusan **) 4. Tahapan Penyelesaian Perkuliahan (berisi tahapan dari awal sampai dinyatakan lulus/memperoleh ijazah) **) 5. Staf Pengajar II. PROGRES PERKULIAHAN DAN HASIL STUDI III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI IV. RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER <<semester selanjutnya>> V. PENUTUP VI. LAMPIRAN (Transkrip nilai dan KRS semester selanjutnya) *) Coret yang tidak perlu **) hanya dicantumkan di laporan semester I Sisipkan foto2 perkuliahan apabila ada. Catatan: Bagi yg sudah melaksanakan Tugas belajar melewati semester I, Romawi I poin 2, 3, 4 tetap disertakan. Form 10 SURAT PERMOHONAN AKTIF BEKERJA KEMBALI Hal: Permohonan Aktif Bekerja Kembali ................................................... Yth. : …………………………………………. di ...................................... Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ...................................................................... NIP : ..................................................................... Pangkat, golongan/ruang : ..................................................................... Jabatan : ...................................................................... Unit kerja : ...................................................................... Pendidikan Terakhir :………………………………………………………….. Sehubungan dengan telah selesainya tugas belajar, saya mengajukan permohonan untuk dapat aktif bekerja kembali pada: Unit kerja : ...................................................................... Instansi : ...................................................................... sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan fotokopi surat keterangan lulus/ijazah. Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih. Mengetahui : Hormat Saya, ....................................................... ................................................ NIP.: ..................................................... NIP.: ............................................... Form 11 SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA KEMBALI Nomor ......................................... Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ...................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat, golongan/ruang : ..................................................................... Jabatan : ...................................................................... Unit kerja : ...................................................................... dengan ini mengaktifkan bekerja kembali kepada: Nama : ....................................................................... NIP : ...................................................................... Pangkat, golongan/ruang : ..................................................................... Pendidikan terakhir : ..................................................................... Unit kerja : ..................................................................... sesuai dengan program studi/kualifikasi pendidikan terakhir dan ditempatkan pada: Unit kerja : ................................................................... Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ................, ............................... ................................................. NIP.: .................................... Tembusan Yth. : 1. ............................................................ 2. ............................................................ Form 12 SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA KEMBALI Nomor ......................................... Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................................................................... NIP : ............................................................................... Pangkat, golongan/ruang : ............................................................................... Jabatan : ............................................................................... Unit kerja : .............................................................................. Sehubungan dengan masih menunggu penerbitan jurnal/sidang/review tesis/disertasi oleh ………….. dengan ini mengaktifkan bekerja kembali kepada: Nama : ............................................................................... NIP : .............................................................................. Pangkat, golongan/ruang : .............................................................................. Pendidikan terakhir : .............................................................................. Unit kerja : .............................................................................. sesuai dengan program studi/kualifikasi pendidikan terakhir dan ditempatkan pada: Unit kerja : ................................................................... Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ................, ............................... ................................................. NIP.: .................................... Tembusan Yth. : 1. ............................................................ 2. ............................................................ Form 13 SURAT PERMOHONAN AKTIF BEKERJA KEMBALI MENUNGGU TERBITNYA JURNAL/SIDANG/REVIEW TESIS/DISERTASI Hal: Permohonan Aktif Bekerja Kembali Menunggu Terbitnya Jurnal ................................................... Yth. : …………………………………………………… di ...................................... Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ...................................................................... NIP : ....................................................................... Pangkat, golongan/ruang : ..................................................................... Jabatan : ...................................................................... Unit kerja : ...................................................................... Pendidikan Terakhir :…………………………………………………………… Sehubungan dengan telah selesainya masa perkuliahan dan menunggu terbitnya jurnal, saya mengajukan permohonan untuk dapat aktif bekerja kembali pada: Unit kerja : ...................................................................... Instansi : ...................................................................... sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan surat rekomendasi pengembalian ke instansi asal dari pimpinan perguruan tinggi. Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih. Mengetahui : Hormat Saya, ....................................................... ................................................ NIP.: ............................................... NIP.: ............................................... Form 14 SURAT PERMOHONAN AKTIF BEKERJA KEMBALI TIDAK MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR Hal: Permohonan Aktif Bekerja Kembali Tidak Menyelesaikan Tugas Belajar ................................................... Yth. : …………………………………………………… di ...................................... Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .......................................................................................... NIP : .......................................................................................... Pangkat, golongan/ruang : .......................................................................................... Jabatan : .......................................................................................... Unit kerja : .......................................................................................... Pendidikan Terakhir :……………………………………………………………........ ........... Sehubungan dengan tidak selesainya tugas belajar, bersama ini saya sampaikan kronologis permasalahan sebagai berikut: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ................................. Berkenaan dengan hal tersebut, maka saya mengajukan permohonan untuk dapat aktif bekerja kembali pada: Unit kerja : ...................................................................... Instansi : ...................................................................... Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih. Mengetahui : Hormat Saya, ....................................................... ................................................ NIP.: ............................................... NIP.: ............................................... FORM 15 SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA KEMBALI Nomor ......................................... Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................................................................. NIP : .............................................................................. Pangkat, golongan/ruang : .............................................................................. Jabatan : ............................................................................... Unit kerja : ............................................................................... dengan ini mengaktifkan bekerja kembali kepada: Nama : ............................................................................. NIP : .............................................................................. Pangkat, golongan/ruang : .............................................................................. Pendidikan terakhir : ............................................................................... Unit kerja : .............................................................................. karena yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar atau perkuliahan dan ditempatkan pada: Unit kerja : ................................................................... Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ................, ............................... ................................................. NIP.: .................................... Tembusan Yth. : 1. ............................................................ 2. ............................................................ Form 16 SURAT KETERANGAN MENINGGALKAN TUGAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................................................................... NIP : ............................................................................... Pangkat, golongan/ruang : ............................................................................... Jabatan : ............................................................................... Unit kerja : ............................................................................... dengan ini menerangkan bahwa : Nama : ............................................................................... NIP : ............................................................................... Pangkat, golongan/ruang : ............................................................................... Jabatan : ............................................................................... Unit kerja : ............................................................................... telah diterima sebagai pegawai Tugas Belajar pada perguruan tinggi ....., di ....., dan saat ini yang bersangkutan sedang mengikuti ......, di ......, dari tanggal ...... sampai dengan tanggal ....... Untuk keperluan administrasi kepegawaian yang bersangkutan dapat meninggalkan tugas kedinasan sampai dengan pelaksanaan tugas belajar atau sampai diterbitkannya surat keputusan tugas belajar. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ................, ............................... ................................................. NIP.: .................................... MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SUSI PUDJIASTUTI

Peraturan Menteri Nomor 13-permen-kp-2018 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB X

Pasal 26

BAB XI

Pasal 27

BAB XII

Pasal 28

BAB XIII

Pasal 29

BAB XIV

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9