PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 12-permen-kp-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 3. Nelayan adalah orang perseorangan yang mata pencahariannya menangkap ikan. 4. Pembudidaya adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. 5. Pembudidayaan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 6. Segmentasi Usaha adalah Pembudidayaan berdasarkan ukuran ikan atau bobot yang dipelihara dalam waktu tertentu. 7. Benih Bening Lobster (Puerulus) adalah lobster yang belum berpigmen (non pigmented post larva). 8. Lobster Muda adalah Lobster (Panulirus spp.) yang lebih besar dari Benih Bening Lobster (Puerulus) sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh) gram. 9. Abdomen adalah susunan atas lempengan yang di dalamnya terdapat saluran pencernaan dan organ reproduksi. 10. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik INDONESIA, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan INDONESIA, zona ekonomi eksklusif INDONESIA, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik INDONESIA. 11. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan atau yang disebut Komnas KAJISKAN adalah komisi nasional yang dibentuk oleh Menteri yang beranggotakan para ahli dengan tugas MENETAPKAN potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB). 12. Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DHE SDA adalah devisa hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam. 13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penangkapan dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dengan Harmonized System Code 0306.31.10 dan/atau Lobster Muda dengan Harmonized System Code 0306.31.10 untuk Pembudidayaan di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; b. penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) dan/atau Lobster Muda dilakukan oleh Nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) dan/atau Lobster Muda; c. penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) dan/atau Lobster Muda harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis; d. Pembudidayaan harus dilaksanakan di: 1) provinsi yang sama dengan wilayah perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) dan/atau Lobster Muda; dan 2) lokasi yang sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; e. Pembudidaya harus melepasliarkan Lobster (Panulirus spp.), sebanyak 2 (dua) persen dari hasil panen Lobster (Panulirus spp.) yang dibesarkan; f. ukuran Lobster (Panulirus spp.) yang dilepasliarkan sebagaimana dimaksud pada huruf e disesuaikan dengan ukuran Lobster (Panulirus spp.) hasil panen; g. pelepasliaran Lobster (Panulirus spp.) dilakukan di wilayah perairan tempat pengambilan Benih Bening Lobster (Puerulus) dan/atau Lobster Muda atau di perairan lain sesuai rekomendasi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan ruang laut; h. pelepasliaran Lobster (Panulirus spp.) dilakukan oleh Pembudidaya yang dilengkapi berita acara dari dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan dan ditembuskan ke direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya; i. Nelayan kecil penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) dan/atau Lobster Muda ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; dan j. Pembudidaya ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk Lobster Muda.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dengan Harmonized System Code 0306.31.10 dari wilayah Negara Republik INDONESIA hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: a. kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) sesuai hasil kajian dari Komnas KAJISKAN yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; b. eksportir harus melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau Pembudidaya setempat berdasarkan rekomendasi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya; c. eksportir telah berhasil melaksanakan kegiatan Pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang ditunjukkan dengan: 1) sudah panen secara berkelanjutan; dan 2) telah melepasliarkan Lobster (Panulirus spp.) sebanyak 2 (dua) persen dari hasil Pembudidayaan dan dengan ukuran sesuai hasil panen; d. pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus Benih Bening Lobster (Puerulus); e. Benih Bening Lobster (Puerulus) diperoleh dari Nelayan kecil penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus); f. waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dilaksanakan dengan mengikuti ketersediaan stok di alam yang direkomendasikan oleh Komnas KAJISKAN dan ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; g. penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif; h. memiliki Surat Keterangan Asal yang diterbitkan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan pada pemerintah daerah setempat; i. penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap; dan j. eksportir Benih Bening Lobster (Puerulus) harus terdaftar di direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap. (2) Harga patokan terendah Benih Bening Lobster (Puerulus) di Nelayan ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap. (3) Harga patokan terendah Benih Bening Lobster (Puerulus) di Nelayan dijadikan dasar pertimbangan dan usulan harga patokan ekspor yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan. (4) Penetapan kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap tahun.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengawasan terhadap: a. penangkapan dan Pembudidayaan Benih Bening Lobster (Puerulus), Lobster Muda, Lobster (Panulirus spp.), Lobster Pasir (Panulirus homarus), lobster jenis lainnya, Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.); dan b. distribusi komoditas Benih Bening Lobster (Puerulus), Lobster Muda, Lobster (Panulirus spp.), Lobster Pasir (Panulirus homarus), lobster jenis lainnya, Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di luar instalasi karantina ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, dilakukan oleh Menteri dan gubernur sesuai kewenangannya secara bersama-sama yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawas Perikanan melakukan pengawasan kegiatan penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus), Lobster Muda, Lobster (Panulirus spp.), Lobster Pasir (Panulirus homarus), lobster jenis lainnya, Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dengan cara memeriksa: a. kesesuaian kuota penangkapan yang ditetapkan; b. dokumen penetapan sebagai nelayan kecil yang diizinkan menangkap lobster, kepiting, dan rajungan; c. jenis lobster, kepiting, dan rajungan yang diperbolehkan untuk ditangkap; d. kesesuaian ukuran dan berat lobster, kepiting dan rajungan yang diperbolehkan untuk ditangkap; e. kesesuaian alat penangkapan ikan yang digunakan; f. kesesuaian lokasi penangkapan; dan g. dokumen terkait peruntukan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan di Wilayah Negara Republik INDONESIA. (3) Pengawas Perikanan melakukan pengawasan kegiatan Pembudidayaan Benih Bening Lobster (Puerulus), Lobster Muda, Lobster (Panulirus spp.), Lobster Pasir (Panulirus homarus), lobster jenis lainnya, dan Kepiting (Scylla spp.) dengan cara memeriksa: a. kesesuaian asal benih; b. area Pembudidayaan; c. dokumen perizinan; d. jumlah lobster yang dilepas-liarkan; e. jenis pakan; dan f. jenis obat yang digunakan. (4) Pengawas Perikanan melakukan pengawasan kegiatan distribusi komoditas Benih Bening Lobster (Puerulus), Lobster Muda, Lobster (Panulirus spp.), Lobster Pasir (Panulirus homarus), lobster jenis lainnya, Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di luar instalasi karantina ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dengan cara memeriksa: a. dokumen perizinan; b. jenis komoditas yang akan dikeluarkan; c. kondisi komoditas yang akan dikeluarkan (bertelur atau tidak); dan d. kesesuaian ukuran yang ditentukan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan ditetapkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. (6) Ketentuan tentang tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan oleh pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Nomor 12-permen-kp-2020 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN LOBSTER (Panulirus spp.), KEPITING (Scylla spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17