PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

PERMEN Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik bidang kelautan dan perikanan yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional. 2. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang kelautan dan perikanan. 3. Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang perikanan. 4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 5. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau wali kota untuk daerah kota. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 7. Sekretariat Jenderal adalah sekretariat jenderal Kementerian. 8. Unit Kerja Eselon I adalah unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian.

BAB IV

RENCANA KEGIATAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun usulan rencana kegiatan. (2) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Kepala Daerah. (3) Usulan rencana kegiatan paling sedikit memuat: a. menu kegiatan; b. rincian kegiatan; c. lokasi kegiatan; d. rincian pendanaan kegiatan (volume, harga satuan, kebutuhan pendanaan); dan e. metode pelaksanaan kegiatan. (4) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) DAK. (5) Usulan rencana kegiatan dilakukan penilaian awal oleh Sekretariat Jenderal dan direktorat jenderal kelautan dan perikanan kementerian atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (6) Usulan rencana kegiatan yang telah mendapatkan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Sekretariat Jenderal dan Unit Kerja Eselon I terkait untuk mendapatkan persetujuan. (7) Usulan rencana kegiatan yang telah disetujui selanjutnya ditetapkan menjadi dokumen rencana kegiatan dengan ditandatangani oleh pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal yang ditunjuk dan kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota pada aplikasi Krisna DAK. (8) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam rangka kesesuaian output dengan prioritas nasional.

Pasal 9

(1) Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan sebanyak 1 (satu) kali, paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan yang sifatnya hanya untuk optimalisasi hasil kontrak kegiatan yang terealisasi. (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk sisa anggaran dari kontrak pada tahun berjalan dengan penambahan volume kegiatan. (3) Perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi dan kabupaten/kota harus sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan. (4) Kepala Daerah wajib menyampaikan usulan perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian. (5) Perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dengan tembusan kepada Unit Kerja Eselon I terkait sesuai dengan menu kegiatan.

Pasal 10

Persyaratan dan mekanisme perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Kepala Daerah menyusun laporan atas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri atas: a. pelaksanaan teknis kegiatan; b. realisasi penyerapan dana; c. indikator kinerja; d. capaian hasil jangka pendek (immediate outcome); dan e. outcome kegiatan. (2) Ketentuan mengenai laporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan disusun secara triwulan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri, dan Menteri serta ditembuskan kepada Direktur Jenderal yang menangani DAK lingkup Kementerian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir. (4) Ketentuan mengenai Indikator kinerja penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Ketentuan mengenai outcome kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Indikator kinerja dan outcome kegiatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri serta ditembuskan kepada Direktur Jenderal yang menangani DAK lingkup Kementerian dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah triwulan IV berakhir. (7) Laporan capaian hasil jangka pendek (immediate outcome) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan dalam jangka waktu paling lambat bulan Maret tahun berikutnya setelah pelaksanaan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. (8) Laporan penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16