PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

PERMEN Nomor 1 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya. 2. Ikan Hidup adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan dalam keadaan hidup yang diperuntukkan untuk konsumsi manusia. 3. Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada importir yang akan melakukan pemasukan Hasil Perikanan dan/atau Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA. 4. Pasar Modern adalah pasar yang berbentuk mall, hypermarket, supermarket, department store, yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan, dilengkapi dengan label harga yang pasti. 5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga online single submission untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 6. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. 8. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. 9. Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau World Organisation for Animal Health yang selanjutnya disebut OIE adalah organisasi yang mempunyai otoritas memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan sanitary di bidang kesehatan hewan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. 12. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. 13. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB II

PERSYARATAN, PENETAPAN KEBUTUHAN PEMASUKAN, DAN TEMPAT PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG

Pasal 2

Koreksi

Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri harus memenuhi persyaratan: a. jaminan kesehatan ikan; b. jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan; c. diberikan label dan/atau disertai dokumen (invoice/packing list) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. tidak berasal dari kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan e. tidak termasuk jenis ikan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Pemasukan Hasil Perikanan selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri digunakan untuk: a. pemindangan; b. umpan; c. konsumsi hotel, restoran, dan katering; d. Pasar Modern; e. bahan pengayaan makanan; atau f. bahan produk olahan berbasis daging lumatan. (2) Pemasukan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri digunakan untuk: a. konsumsi hotel, restoran, dan katering; atau b. Pasar Modern. (3) Pemindangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bahan produk olahan berbasis daging lumatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperuntukan bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha industri. (4) Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri yang digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibatasi untuk jenis Hasil Perikanan dan Ikan Hidup tertentu. (5) Jenis Hasil Perikanan dan Ikan Hidup tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Penetapan kebutuhan pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri harus memperhatikan: a. kebutuhan dan ketersediaan pasokan ikan dalam negeri, baik dari hasil penangkapan maupun hasil budidaya; dan b. musim tangkap untuk Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dari usaha perikanan tangkap dan/atau musim panen untuk Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dari usaha perikanan budidaya. (2) Dalam penghitungan kebutuhan pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain bahan baku dan bahan penolong industri dapat dibantu oleh tenaga ahli.

Pasal 5

Setiap pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dilakukan melalui tempat pemasukan sebagai berikut: a. seluruh pelabuhan udara internasional; dan/atau b. pelabuhan laut, meliputi: 1. Belawan di Medan; 2. Batu Ampar di Batam; 3. Tanjung Priok di Jakarta; 4. Tanjung Emas di Semarang; 5. Tanjung Perak di Surabaya; 6. Tanjungwangi di Banyuwangi; 7. Soekarno Hatta di Makassar; dan 8. Bitung di Bitung.

BAB III

LAYANAN REKOMENDASI

Pasal 6

Koreksi

(1) Pelaku usaha yang melakukan pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri ke wilayah Negara Republik INDONESIA wajib memiliki persetujuan impor Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup.

Pasal 7

(1) Menteri berwenang untuk menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (2) Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup kepada kepala BKPM.

Pasal 8

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan pelaku usaha nonperseorangan yang terdiri atas: a. perseroan terbatas; b. perusahan umum; c. perusahan umum daerah; d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; e. badan layanan umum; f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; g. koperasi; h. persekutuan komanditer; i. persekutuan firma; dan j. persekutuan perdata.

Pasal 9

Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup tidak dipungut biaya.

Pasal 10

(1) Pelaku usaha untuk memiliki Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus menyampaikan permohonan melalui sistem OSS. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang belum berlaku efektif. (3) Bentuk dan format Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang belum berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Dalam hal pelaku usaha telah memiliki Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang belum berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selanjutnya menyampaikan permohonan melalui laman www.rphp-online.kkp.go.id, yang memuat: a. maksud dan tujuan; b. nama jenis Hasil Perikanan dan/atau Ikan Hidup, berupa nama umum, nama dagang, dan/atau nama ilmiah; c. pos tarif/kode HS; d. volume; e. negara asal; f. sarana pengangkutan; g. tempat pemasukan; dan h. waktu pemasukan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan: a. NIB yang berlaku sebagai angka pengenal impor; b. rencana usaha selama 1 (satu) tahun, yang paling sedikit memuat: 1. kapasitas gudang atau tempat penyimpanan; 2. ketersediaan sarana pengangkutan; 3. kebutuhan ikan dan pemasaran; dan 4. lokasi rencana distribusi pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. c. fotokopi sertifikat kelayakan pengolahan; dan d. surat hasil analisis risiko berupa persetujuan pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri: 1. untuk pemasukan pertama kali dari negara anggota OIE yang merupakan: a) jenis atau strain/varietas ikan baru; b) produk perikanan baru; c) ikan dari negara asal yang memiliki penyakit baru; dan/atau d) ikan dari negara asal yang sedang terkena wabah. 2. setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota OIE. (3) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha yang mengajukan permohonan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup untuk umpan harus melampirkan: a. daftar nama dan jumlah kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya, disertai perjanjian kemitraan; dan b. surat izin penangkapan ikan kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya.

Pasal 12

Pasal 13

(1) Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup diterbitkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun bagi setiap pelaku usaha untuk masing-masing peruntukan. (2) Dalam kondisi tertentu Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dapat diterbitkan lebih dari 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. perubahan pola musim ikan di dalam negeri yang disebabkan faktor alam, cuaca, atau hama/penyakit ikan yang mempengaruhi produksi ikan nasional; b. terjadinya kejadian luar biasa, bencana alam, dan/atau bencana nonalam yang mempengaruhi ketersediaan ikan nasional; dan/atau c. produksi ikan sejenis di dalam negeri pada periode tertentu tidak mencukupi kebutuhan bahan baku untuk usaha: 1. pemindangan; 2. umpan; 3. konsumsi hotel, restoran, dan katering; 4. Pasar Modern; 5. bahan pengayaan makanan; dan/atau 6. bahan baku produk olahan berbasis daging lumatan.

Pasal 14

Perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dilakukan dalam hal terdapat perubahan negara asal Hasil Perikanan dan Ikan Hidup.

Pasal 15

(1) Pelaku usaha untuk melakukan perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus menyampaikan permohonan melalui sistem OSS. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang belum berlaku efektif. (3) Bentuk dan format perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang belum berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Dalam hal pelaku usaha telah memiliki perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang belum berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, selanjutnya menyampaikan permohonan melalui laman www.rphp-online.kkp.go.id, yang memuat alasan perubahan dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan berupa Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang dilakukan perubahan.

Pasal 17

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (2) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat persetujuan dan konsep lampiran perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup kepada kepala BKPM dengan notifikasi melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari. (3) Berdasarkan surat persetujuan dan konsep lampiran perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga OSS menerbitkan perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang berlaku efektif. (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada kepala BKPM dengan notifikasi melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari disertai alasan. (5) Bentuk dan format surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Bentuk dan format perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 18

Perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang diubah.

BAB Kedua

Penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup

Pasal 14

Koreksi

Perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dilakukan dalam hal terdapat perubahan negara asal Hasil Perikanan dan Ikan Hidup.

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang diubah.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 19

Koreksi

(1) Pelaku usaha wajib menggunakan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup. (2) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran berupa peringatan tertulis; b. tidak diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup untuk permohonan 1 (satu) periode selanjutnya; dan c. tidak diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup. (3) Teguran berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan 1 (satu) kali dalam hal pelaku usaha melakukan pelanggaran pertama terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Tidak diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup untuk permohonan 1 (satu) periode selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan dalam hal pelaku usaha melakukan pelanggaran kedua terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Tidak diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal pelaku usaha melakukan pelanggaran ketiga terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dihitung secara kumulatif selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan berdasarkan rekomendasi dari pengawas perikanan. (8) Rekomendasi pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Direktur Jenderal oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. (9) Berdasarkan penyampaian rekomendasi dari direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada kepala BKPM untuk dapat ditindaklanjuti.

Pasal 20

(1) Setiap pelaku usaha wajib menggunakan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup secara bertanggung jawab dengan tidak memindahtangankan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup kepada pelaku usaha lainnya. (2) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa tidak diterbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan penilaian teknis terhadap pemberian Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup selanjutnya.

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari, yang hasilnya berupa lengkap atau tidak lengkap. (2) Apabila hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap, Direktur Jenderal melakukan penilaian teknis dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan. (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan: a. penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1); b. kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan c. kelayakan pelaku usaha. (4) Apabila hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat persetujuan dan konsep lampiran Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup kepada kepala BKPM dengan notifikasi melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari. (5) Berdasarkan surat persetujuan dan konsep lampiran Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS menerbitkan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang berlaku efektif. (6) Apabila hasil pemeriksaan administrasi tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada kepala BKPM dengan notifikasi melalui sistem OSS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari disertai alasan. (7) Tata cara penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. (8) Bentuk dan format surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Bentuk dan format Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup yang berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

Pasal 27