PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang PEMANTAU KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN

PERMEN Nomor 1-permen-kp-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERSYARATAN PEMANTAU PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

Pasal 4

(1) Persyaratan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil. b. warga Negara INDONESIA (WNI); c. pendidikan: 1) Sarjana (S1) atau Diploma IV jurusan perikanan, kelautan, atau biologi; 2) Diploma III jurusan perikanan, kelautan, atau biologi dengan pengalaman kerja di laut minimal 1 (satu) tahun; atau 3) Sekolah Umum Perikanan Menengah (SUPM)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dengan pengalaman kerja di laut minimal 3 (tiga) tahun. d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah; e. memiliki buku pelaut (seamen book); f. memiliki paspor untuk Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang beroperasi di laut lepas; dan g. memiliki Surat Tanda Tamat Pelatihan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang diterbitkan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. (2) Pemantau penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1) Untuk memiliki Surat Tanda Tamat Pelatihan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, harus mengikuti pelatihan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi materi: a. dasar pengelolaan perikanan; b. identifikasi jenis ikan (termasuk jenis ikan yang dilindungi); c. metodologi pengumpulan data; d. teknik penangkapan ikan; e. penanganan spesies ikan yang dilindungi; f. teknik pengumpulan dan pemasukan data; g. peraturan perundang-undangan di bidang perikanan; dan h. pemahaman pengisian borang. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan pelatihan dan teknis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

Koreksi

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa: a. peringatan/teguran tertulis; b. pembebasan tugas sementara; c. pemberhentian. (2) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b. (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan/ teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi pembebasan tugas sementara paling lama 1 (satu) bulan. (4) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang telah memenuhi kewajibannya sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi pembebasan tugas sementara dicabut dan dapat ditugaskan kembali. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan Pemantau Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian. (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian. (7) Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang telah diberhentikan tidak dapat diangkat dan ditugaskan kembali sebagai Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 14

Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat juga dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal pemilik kapal atau perusahaan perikanan, dan nakhoda tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang akan ditempatkan pemantau tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar.

Peraturan Menteri Nomor 1-permen-kp-2013 Tahun 2013 tentang PEMANTAU KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11

BAB IX

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB X

Pasal 16