Koreksi Pasal 73

(1) Direktur Jenderal Pelayanan Haji membentuk tim penyediaan transportasi udara bagi Jemaah Haji Reguler. (2) Tim penyediaan transportasi udara bagi Jemaah Haji Reguler bertugas: a. melakukan rapat persiapan seleksi; b. melakukan penjelasan dokumen; c. melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3); d. melakukan klarifikasi dokumen standar operasional prosedur yang disampaikan; e. mengusulkan penetapan calon penyedia transportasi udara Jemaah Haji Reguler. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. aparatur sipil negara; dan b. memiliki kompetensi dan integritas. (4) Dalam hal diperlukan, tim penyediaan transportasi udara bagi Jemaah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan praktisi dan/atau konsultan yang membidangi transportasi udara.