PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2012 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERMEN Nomor 9 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 7

Koreksi

Organisasi ULP terdiri atas: a. Kepala ULP; b. Sekretariat ULP; dan c. Pokja.

Pasal 8

Koreksi

Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas: a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. mengawasi seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di ULP; c. menjamin keamanan dokumen pengadaan; d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA; e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia ULP; dan f. mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 9

(1) Sekretariat ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipimpin oleh Sekretaris. (2) Sekretariat ULP terdiri atas: a. Sekretaris; b. staf pendukung bidang administrasi; c. staf pendukung bidang teknis; dan d. staf pendukung bidang sarana dan prasarana. (3) Sekretaris mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja; b. mengadministrasikan dan menyampaikan hasil penetapan pemenang dari Pokja kepada Kepala ULP; c. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP; dan d. menyusun program kerja dan anggaran ULP. (4) Staf pendukung bidang administrasi mempunyai tugas: a. mengadministrasikan dokumen yang berkaitan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa; b. memfasilitasi penataan seluruh dokumen pengadaan; c. mengelola keuangan ULP; d. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; dan e. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa. (5) Staf pendukung bidang teknis mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa antara PPK dan ULP; b. mengkoordinasikan tenaga ahli dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan c. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan dan/atau sanggahan. (6) Staf pendukung bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas: a. menyiapkan fasilitas kebutuhan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa; b. melakukan koordinasi dengan LPSE dalam rangka memfasilitasi proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; dan c. mengolah, menyimpan dan menyiapkan data/ keterangan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 10

(1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas: a. menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/seleksi; b. menyusun jadwal pelaksanaan pelelangan/seleksi; c. menyusun dan MENETAPKAN dokumen pengadaan, yang meliputi sekurang-kurangnya: 1. metode pemilihan; 2. metode penyampaian dokumen penawaran; dan 3. metode evaluasi. d. mengumumkan secara terbuka melalui website Kementerian papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE; f. menerima pendaftaran; g. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; h. melakukan aanwijzing; i. melakukan pembukaan penawaran; j. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; k. mengumumkan dan MENETAPKAN pemenang penyedia barang/jasa; l. menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan/seleksi kepada Kepala ULP; m. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa jika ada; n. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan o. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP. (2) Pokja terdiri atas: a. Pokja pengadaan barang; b. Pokja pengadaan pekerjaan konstruksi; c. Pokja pengadaan jasa konsultansi; dan d. Pokja pengadaan jasa lainnya. (3) Jumlah Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing- masing ULP dapat disesuaikan berdasarkan beban kerja. (4) Anggota Pokja berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang sesuai beban kerja, terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap sebagai anggota dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

Pasal 11

(1) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP dapat menggunakan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer). (2) Tim atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

BAB Keempat

Pokja

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Koreksi

Keanggotaan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diangkat dan diberhentikan oleh KPA.

Pasal 13

Koreksi

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala ULP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai pegawai negeri dan/atau pegawai lain pada instansi Non Kementerian pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. pendidikan minimal sarjana (S1); c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan; e. memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; f. memahami proses Pengadaan Barang/Jasa; g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai Kepala ULP; dan h. syarat lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian untuk jabatan yang setara. (2) Sekretariat ULP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai pegawai negeri dan/atau pegawai lain pada instansi Non Kementerian pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; c. memahami proses Pengadaan Barang/Jasa; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian untuk jabatan yang setara. (3) Anggota Pokja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus pegawai negeri dan/atau pegawai lain pada instansi Non Kementerian pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; c. memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; d. memahami keseluruhan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan; e. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja; f. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa; g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota Pokja; dan h. menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 14

(1) Anggota ULP dilarang merangkap sebagai: a. Anggota LPSE; b. PPK; c. Pengelola Keuangan; dan d. Anggota Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk anggota Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang ditunjuk sebagai pejabat pengadaan atau anggota ULP.

Pasal 15

Keanggotaan ULP mempunyai masa tugas 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 16

Keanggotaan ULP berhenti atau diberhentikan apabila: a. berakhir masa jabatan sebagai anggota; b. mengundurkan diri; c. meninggal dunia; d. tidak mampu melakukan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit atau tanpa alasan yang jelas; e. melanggar/menyalahgunakan tugas; atau f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

Keanggotaan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas pegawai negeri sipil dan/atau pegawai lain pada instansi Non Kementerian pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditugaskan secara fungsional dan status kepegawaian tetap berada pada unit kerja yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2012 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26