PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tentang KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT

PERMEN Nomor 8 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. 3. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. 4. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. 5. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 6. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan prinsip Pembagian Hasil Produksi. 7. Kontrak Bagi Hasil Gross Split adalah suatu Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. 8. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan INDONESIA untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. 9. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. 10. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi. 12. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi. 13. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi dan pengawasan Menteri.

BAB II

BENTUK DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri MENETAPKAN bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil Gross Split. (2) Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan: a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; b. pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas; dan c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Kontraktor.

Pasal 3

Kontrak Bagi Hasil Gross Split wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: a. penerimaan negara; b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya; c. kewajiban pengeluaran dana; d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi; e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak; f. penyelesaian perselisihan; g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri; h. berakhirnya kontrak; i. kewajiban pasca operasi pertambangan; j. keselamatan dan kesehatan kerja; k. pengelolaan lingkungan hidup; l. pengalihan hak dan kewajiban; m. pelaporan yang diperlukan; n. rencana pengembangan lapangan; o. pengutamaan penggunaan tenaga kerja INDONESIA; p. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; dan q. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak- hak masyarakat adat.

Pasal 4

Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan mekanisme bagi hasil awal (base split) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif.

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran bagi hasil awal (base split) yaitu: a. untuk Minyak Bumi sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) bagian Negara dan 43% (empat puluh tiga persen) bagian Kontraktor. b. untuk Gas Bumi sebesar 52% (lima puluh dua persen) bagian Negara dan 48% (empat puluh delapan persen) bagian Kontraktor. (2) Bagi hasil awal (base split) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dasar dalam penetapan bagi hasil pada saat persetujuan rencana pengembangan lapangan.

Pasal 6

(1) Pada saat persetujuan pengembangan lapangan, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (base split) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif. (2) Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. status Wilayah Kerja; b. lokasi lapangan; c. kedalaman reservoir; d. ketersediaan infrastruktur pendukung; e. jenis reservoir; f. kandungan karbon-dioksida (CO2); g. kandungan hidrogen-sulfida (H2S); h. berat jenis (Specific Gravity) Minyak Bumi; i. tingkat komponen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan; dan j. tahapan produksi. (3) Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini (4) Komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. harga Minyak Bumi; dan b. jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi (5) Interval komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu, Menteri dapat memberikan tambahan persentase bagi hasil paling banyak sebesar 5% (lima persen) kepada Kontraktor. (2) Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan melebihi keekonomian tertentu, Menteri dapat MENETAPKAN tambahan persentase bagi hasil paling banyak sebesar 5% (lima persen) untuk Negara dari Kontraktor.

Pasal 8

(1) Menteri atas usulan dari Kepala SKK Migas MENETAPKAN bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang merupakan satu kesatuan dengan persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama. (2) Kepala SKK Migas MENETAPKAN bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk pengembangan lapangan selanjutnya. (3) Dalam hal terdapat perbedaan komponen variabel dan komponen progresif pada pengembangan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi aktual, dilakukan penyesuaian bagi hasil dengan mengacu kepada kondisi aktual setelah adanya produksi komersial.

Pasal 9

(1) Penyesuaian bagi hasil yang diakibatkan komponen progresif harga Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, dilaksanakan setiap bulan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perhitungan harga minyak mentah INDONESIA bulanan.

Pasal 10

Penyesuaian bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1643), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2017 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT A. KOMPONEN VARIABEL No Karakteristik Parameter Koreksi Split Bagian Kontraktor (%) Keterangan 1. Status Lapangan POD I 5.0 Plan Of Development (POD) yang pertama kali dikembangkan di dalam satu Wilayah Kerja yang merubah status Wilayah Kerja eksplorasi menjadi Wilayah Kerja produksi. POD II 0.0 Plan Of Development (POD) selanjutnya yang dikembangkan di dalam satu Wilayah Kerja. POFD 0.0 Pengembangan lanjut atas Plan Of Development (POD) eksisting yang dikembangkan di dalam satu Wilayah Kerja dan/atau di tie-in terhadap lapangan/ fasilitas produksi yang sudah ada. No Karakteristik Parameter Koreksi Split Bagian Kontraktor (%) Keterangan No POD (-5.0) Melanjutkan produksi di dalam satu Wilayah Kerja terminasi tanpa melalui mekanisme Plan Of Development (POD). 2. Lokasi Lapangan (*h=kedalaman laut dalam meter) Onshore 0.0 Tempat dimana sumur minyak atau gas bumi terletak di daratan. Offshore (0<h≤20) 8.0 Tempat dimana sumur minyak atau gas bumi terletak di lepas pantai. Offshore (20<h≤50) 10.0 Offshore (50<h≤150) 12.0 Offshore 14.0 (150<h≤1000) Offshore (h>1000) 16.0 3. Kedalaman Reservoir (m) ≤2500 0.0 Kedalaman vertikal sumur minyak dan gas bumi tempat ditemukannya Hidrokarbon. >2500 1.0 4. Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Well Developed 0.0 Tersedianya infrastruktur penunjang minyak dan gas bumi pada lokasi wilayah kerja (misalnya: Jalan, Pelabuhan, dan lain lain). No Karakteristik Parameter Koreksi Split Bagian Kontraktor (%) Keterangan New Frontier 2.0 Suatu Wilayah Kerja yang sama sekali belum tersedia infrastruktur penunjang minyak dan gas bumi. 5. Jenis Reservoir Konvensional 0.0 Suatu reservoir minyak dan gas bumi yang berada dalam batuan selain “coal” dan “shale”, biasa terdapat dalam batuan pasir dan karbonat. Non Konvensional 16.0 Suatu reservoir minyak dan gas bumi yang berada dalam lapisan batuan coal/batubara dan lapisan batuan “shale”. 6. Kandungan CO2 (%) <5 0.0 Karbondioksida yang ikut terproduksi dan harus 5≤x<10 0.5 dipisahkan dari gas bumi untuk dibuang/dibakar dan atau diinjeksikan kembali ke reservoir. 10≤x<20 1.0 20≤x<40 1.5 40≤x<60 2.0 x≥60 4.0 No Karakteristik Parameter Koreksi Split Bagian Kontraktor (%) Keterangan 7. Kandungan H2S (ppm) <100 0.0 Hidrogen Sulfida yang ikut terproduksi dan harus dipisahkan dari hidrokarbon karena sangat beracun dan korosif. 100≤x<300 0.5 300≤x<500 0.75 x≥500 1.0 8. Berat Jenis Minyak Bumi <25 1.0 Kualitas minyak yang diukur berdasarkan standard derajat API (American Petroleum Institute). ≥25 0.0 9. Tingkat Komponen Dalam Negeri (%) <30 0.0 Barang-Barang yang terkait langsung dengan kegiatan eksplorasi dan produksi yang sudah dapat diproduksi dan tersedia di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penggunaan produk dalam negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 30≤x<50 2.0 50≤x<70 3.0 70≤x<100 4.0 10. Tahapan Primer 0.0 Produksi minyak B. KOMPONEN PROGRESIF Produksi berdasarkan perbedaan tekanan reservoir dan tekanan permukaan tanpa upaya-upaya buatan lain (produksi alami). No Karakteristik Parameter Koreksi Split Bagian Kontraktor (%) Keterangan Sekunder 3.0 Produksi minyak dengan upaya buatan memberikan tekanan ke dalam reservoir injeksi air dan atau gas. Tersier 5.0 Produksi minyak dengan upaya-upaya penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk melepas minyak yang melekat pada batuan reservoir dengan cara antara lain steam flooding, CO2, bioteknologi, vibrasi, elektromagnetik, injeksi bahan kimia, peledakan reservoir dan perekahan non konvensional. No Karakteristik Parameter Koreksi Split Bagian Kontraktor (%) Keterangan 1. Harga Minyak Bumi (US$/barrel) <40 7.5 Harga minyak mentah INDONESIA berdasarkan Indonesian Crude Price (ICP). 40≤x<55 5.0 55≤x<70 2.5 70≤x<85 0.0 85≤x<100 (-2.5) 100≤x<115 (-5.0) ≥115 (-7.5) No Karakteristik Parameter Koreksi Split Bagian Kontraktor (%) Keterangan 2. Jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi <1 5.0 Produksi awal yang dijumlahkan dengan produksi berikutnya pada interval waktu tertentu. Untuk Wilayah Kerja yang 1≤x<10 4.0 10≤x<20 3.0 20≤x<50 2.0 50≤x<150 1.0 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN (MMBOE) ≥150 0.0 telah berstatus produksi, parameter jumlah kumulatif produksi dilihat pada tingkat kumulatif produksi pada saat penandatanganan Kontrak.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tentang KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

Pasal 27