PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

PERMEN Nomor 58 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. 2. Compressed Natural Gas adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. 3. Liquefied Natural Gas adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 1600C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. 4. Harga Gas Bumi adalah harga Gas Bumi/Liquefied Natural Gas yang dijadikan sebagai dasar perhitungan bagi hasil pada Kontrak Kerja Sama, dasar perhitungan penjualan Gas Bumi yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi, perhitungan harga Liquefied Natural Gas yang dibeli oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, dan/atau harga Liquefied Natural Gas yang diperoleh dari impor. 5. Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir yang selanjutnya disebut Harga Jual Gas Bumi Hilir adalah harga jual Gas Bumi melalui pipa di titik serah dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi kepada konsumen Gas Bumi. 6. Konsumen Gas Bumi adalah pengguna akhir Gas Bumi yang memiliki perikatan dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. 7. Biaya Niaga adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan niaga Gas Bumi meliputi tetapi tidak terbatas pada biaya pengelolaan komoditas, biaya pengelolaan konsumen, biaya pemasaran, biaya risiko, dan margin niaga. 8. Internal Rate of Return yang selanjutnya disingkat IRR adalah tingkat diskonto dimana nilai sekarang bersih dari biaya (arus kas negatif) investasi sama dengan nilai sekarang bersih dari (arus kas positif) keuntungan investasi. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak dan Gas Bumi. 11. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN HARGA JUAL GAS BUMI HILIR

Pasal 4

Koreksi

(1) Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk penyediaan tenaga listrik dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Menteri. (2) Harga Jual Gas Bumi Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan formula sebagai berikut: Harga Jual Gas Bumi Hilir = Harga Gas Bumi + biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi + Biaya Niaga (3) Harga Jual Gas Bumi Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga rata-rata tertimbang maksimal yang digunakan sebagai acuan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dalam pengenaan harga jual Gas Bumi ke Konsumen Gas Bumi.

Pasal 5

(1) Biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan: a. pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan/atau distribusi; b. penyaluran Gas Bumi melalui pipa distribusi untuk menunjang kegiatan usaha niaga Gas Bumi (dedicated hilir); c. pencairan Gas Bumi; d. kompresi Gas Bumi; e. regasifikasi; f. penyimpanan Liquefied Natural Gas/Compressed Natural Gas; dan/atau g. pengangkutan Liquefied Natural Gas/Compressed Natural Gas; (2) Biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi dari pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan/atau distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Badan Pengatur. (3) Badan Pengatur mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara perhitungan biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (4) Biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi dari pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan ketentuan: a. IRR ditetapkan paling besar 11% (sebelas persen) dalam mata uang dolar Amerika Serikat; b. dalam hal Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi melakukan pengembangan infrastruktur pada wilayah yang pasar Gas Bumi dan infrastrukturnya belum berkembang (pioneering), Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dapat mengusulkan IRR paling besar 12% (dua belas persen) dalam mata uang dolar Amerika Serikat; c. dalam hal terdapat kondisi tertentu, Menteri dapat melakukan evaluasi dan MENETAPKAN perubahan besaran IRR sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; d. volume Gas Bumi yang digunakan dalam perhitungan keekonomian awal sebesar alokasi Gas Bumi yang dimiliki atau 60% (enam puluh persen) dari kapasitas desain pipa yang dibangun, mana yang lebih besar; dan e. umur keekonomian proyek, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. untuk pipa Gas Bumi yang terintegrasi dengan sistem infrastruktur Gas Bumi, umur keekonomian proyek dihitung selama minimal 15 (lima belas) tahun sejak pengaliran Gas Bumi pertama; 2. untuk pipa Gas Bumi yang telah melewati batas waktu 15 (lima belas) tahun, umur keekonomian dihitung sesuai hasil evaluasi kelayakan teknis melalui penilaian sisa umur layan (Residual Life Assessment); 3. untuk pipa Gas Bumi yang terhubung dengan pipa transmisi atau sumur Gas Bumi dan tidak terintegrasi dengan sumber pasokan lain, umur keekonomian proyek dihitung berdasarkan jangka waktu alokasi Gas Bumi; dan 4. untuk pipa Gas Bumi lain yang tidak termasuk dalam kondisi pipa Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, Menteri melakukan evaluasi dan MENETAPKAN umur keekonomian proyek. (5) Metode perhitungan biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi dari pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai dengan huruf g dilaporkan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (7) Dalam hal biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditimbulkan dari kegiatan usaha penyimpanan, kegiatan usaha pengangkutan, dan kegiatan usaha pengolahan, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi melaporkan besaran biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (8) Biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara akuntabel, transparan, adil, dan wajar, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan Badan Usaha dan konsumen.

Pasal 6

(1) Biaya Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan paling besar 7% (tujuh persen) dari Harga Gas Bumi. (2) Dalam hal penyaluran Gas Bumi sampai ke Konsumen Gas Bumi melalui lebih dari satu Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, Biaya Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi di antara Badan Usaha.

Pasal 7

(1) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi wajib mengajukan usulan Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk penyediaan tenaga listrik dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a serta usulan biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan rincian perhitungan dan data pendukung. (2) Rincian perhitungan dan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. Harga Gas Bumi; b. usulan biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi; dan c. usulan Biaya Niaga. (3) Untuk biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) melaporkan besaran biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan rincian perhitungan dan data pendukung.

Pasal 8

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi wajib menjamin kebenaran data yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyampaikan pernyataan tertulis di atas materai terhadap kebenaran data.

Pasal 9

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan Harga Jual Gas Bumi Hilir dan biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melakukan klarifikasi terhadap usulan Harga Jual Gas Bumi Hilir dan biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan Harga Jual Gas Bumi Hilir dan biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi dapat disetujui, Direktur Jenderal menyampaikan usulan penetapan Harga Jual Gas Bumi Hilir dan biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi kepada Menteri. (4) Penetapan Harga Jual Gas Bumi Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

Dalam hal diperlukan verifikasi lebih lanjut terhadap usulan biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktur Jenderal dapat meminta Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk menggunakan kantor jasa penilai publik yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 11

Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk rumah tangga dan pelanggan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pasal 12

Badan Pengatur mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara perhitungan dan penetapan Harga Jual Gas Bumi Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk penyediaan bahan bakar gas untuk transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

Tata cara perhitungan dan penetapan Harga Jual Gas Bumi Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan Gas Bumi untuk bahan bakar gas yang digunakan untuk transportasi.

BAB Kesatu

Perhitungan dan Penetapan Harga Jual Gas Bumi Hilir Untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan Industri

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

PENERAPAN DAN PENYESUAIAN HARGA JUAL GAS BUMI HILIR

Pasal 15

Koreksi

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi wajib menerapkan Harga Jual Gas Bumi Hilir yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 16

Koreksi

(1) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dapat mengusulkan penyesuaian Harga Jual Gas Bumi Hilir dan/atau biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (2) Permohonan penyesuaian Harga Jual Gas Bumi Hilir dan/atau biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan dokumen yang berisi alasan penyesuaian, rincian perhitungan, dan data pendukung. (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (4) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat menyetujui atau menolak usulan penyesuaian Harga Jual Gas Bumi Hilir dan/atau biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi.

Pasal 17

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi wajib menerapkan Harga Jual Gas Bumi Hilir yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

(1) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dapat mengusulkan penyesuaian Harga Jual Gas Bumi Hilir dan/atau biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi kepada Badan Pengatur. (2) Permohonan penyesuaian Harga Jual Gas Bumi Hilir dan/atau biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan dokumen yang berisi alasan penyesuaian, rincian perhitungan, dan data pendukung. (3) Badan Pengatur melakukan evaluasi terhadap permohonan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (4) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pengatur dapat menyetujui atau menolak usulan penyesuaian Harga Jual Gas Bumi Hilir dan/atau biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi.

Pasal 19

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi wajib menerapkan Harga Jual Gas Bumi Hilir yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 20

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pengaturan harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk pengguna umum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 274), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2017 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA PADA KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI METODE PERHITUNGAN BIAYA PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR GAS BUMI I. Perhitungan Biaya Pengelolaan Infrastruktur Gas Bumi 1. Metode perhitungan biaya pengelolaan infrastruktur Gas Bumi dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut: Cost of Service Volume Gas Bumi yang dialirkan 2. Cost of Service merupakan jumlah pendapatan yang berhak diperoleh sehingga pendapatan tersebut dapat digunakan untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan usaha dan mendapatkan keuntungan yang wajar dari modal yang diinvestasikan. 3. Semua biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan pengangkutan melalui pipa distribusi dalam rangka menunjang kegiatan usaha niaga, meliputi namun tidak terbatas pada: a. nilai basis aset; b. biaya operasi dan pemeliharaan; c. biaya administrasi dan umum; d. losses; e. biaya asuransi dan/atau mitigasi risiko; f. iuran Badan Pengatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur; g. pajak dan retribusi daerah yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. II. Penetapan Nilai Basis Aset 1. Nilai basis aset merupakan nilai awal investasi fasilitas dikurangi akumulasi depresiasi dan amortisasi, ditambah dengan perubahan modal kerja dan pengeluaran modal investasi baru. 2. Nilai awal investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 merupakan biaya pengadaan fasilitas pada saat fasilitas yang dimaksud telah siap dioperasikan untuk pertama kali, termasuk biaya yang dapat dikapitalisasi. 3. Dalam hal fasilitas sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dibeli dari Badan Usaha lain atau hibah dari perusahaan induk, nilai basis aset didasarkan pada: a. nilai awal investasi yang telah dikurangi depresiasi dan amortisasi; b. besarnya harga aktual pembelian fasilitas; atau c. nilai valuasi atas aset yang dihibahkan. 4. Nilai basis aset atau nilai awal investasi dapat menggunakan modal sendiri atau pinjaman. 5. Jumlah pinjaman sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan bunga pinjaman wajib dibuktikan dengan dokumen yang sah. 6. Nilai basis aset sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 4 dihitung dengan menggunakan data hasil penilaian dari kantor jasa penilai publik yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 7. Biaya depresiasi dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: a. dengan metoda garis lurus (straight line method); b. jangka waktu depresiasi sesuai dengan umur keekonomian proyek; c. salvage value untuk perhitungan sama dengan nol. III. Biaya Operasi dan Pemeliharaan 1. Biaya operasi dan pemeliharaan merupakan semua biaya yang dikeluarkan Badan Usaha dalam rangka mengoperasikan dan memelihara sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasainya. 2. Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menggunakan data historis selama 5 (lima) tahun terakhir (untuk fasilitas eksisting) dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau data estimasi setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai basis aset (untuk fasilitas baru). 3. Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dieskalasi setinggi-tingginya 2% (dua persen). IV. Biaya Administrasi dan Umum 1. Biaya administrasi dan umum meliputi namun tidak terbatas pada biaya gaji dan upah, biaya peralatan kantor, biaya pihak ketiga, biaya sewa, dan biaya umum fasilitas. 2. Biaya administrasi dan umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menggunakan data historis (untuk fasilitas eksisting) atau data estimasi (untuk fasilitas baru), mana yang lebih kecil. 3. Biaya Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1, kecuali iuran Badan Pengatur dieskalasi setinggi-tingginya berdasarkan data rata-rata inflasi Negara Amerika Serikat selama 5 (lima) tahun terakhir. V. Biaya Losses 1. Biaya losses merupakan biaya terhadap kehilangan gas dalam proses pengaliran, perubahan wujud, perubahan suhu atau tekanan. 2. Biaya losses sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan data historis (untuk fasilitas eksisting) atau data estimasi (untuk fasilitas baru). VI. Biaya Asuransi dan/atau Mitigasi Risiko 1. Biaya asuransi dan/atau mitigasi risiko merupakan biaya yang dikeluarkan Badan Usaha terkait biaya asuransi yang dikeluarkan dan/atau biaya yang dikeluarkan Badan Usaha dalam upaya mengurangi atau menghindari risiko bencana. 2. Biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilengkapi dokumen yang sah. 3. Biaya mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menggunakan data historis (untuk fasilitas eksisting) atau data estimasi (untuk fasilitas baru), mana yang lebih kecil. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

Pasal 29