PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

PERMEN Nomor 54 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. termasuk Dewan Energi Nasional, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. 3. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN, baik atas nama Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN atau orang lain, yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN memangku jabatannya. 4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 5. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Pegawai ASN. 6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 9. Sekretaris Jenderal Kementerian, yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah sekretaris jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. 10. Inspektorat Jenderal Kementerian adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. 11. Inspektur Jenderal adalah inspektur jenderal yang melaksanakan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian. 12. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang selanjutnya disebut BPH Migas adalah badan yang mempunyai fungsi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. 13. Dewan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat DEN adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional. 14. Sekretariat Jenderal DEN adalah unsur pembantu DEN yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DEN dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri. 15. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

BAB II

KEWAJIBAN LHKPN DAN LHKASN

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK. (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Menteri; b. Wakil Menteri; c. Anggota DEN yang berasal dari Unsur Pemangku Kepentingan; d. Komite BPH Migas; e. Kepala SKK Migas; f. Wakil Kepala SKK Migas; g. Staf Khusus Menteri; h. Tenaga Ahli Menteri; i. Tenaga Ahli SKK Migas; j. Sekretaris SKK Migas; k. Pengawas Internal SKK Migas; l. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; m. Deputi SKK Migas; n. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; o. Pejabat Administrator; p. Pejabat Pengawas; q. Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian; r. Pejabat Fungsional Auditor; s. Pejabat Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi; t. Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan; u. Pejabat Fungsional Inspektur Tambang; v. Pekerja SKK Migas; dan w. Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (3) Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w, terdiri atas: a. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang; b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar; c. Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran; d. Bendahara Pengeluaran; e. Bendahara Pengeluaran Pembantu; f. Bendahara Penerimaan; g. Pejabat Pembuat Komitmen; h. Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan; i. Perangkat Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik; j. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa; k. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; l. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; m. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai; n. Sekretariat Kuasa Pengguna Anggaran; o. Staf Pengelola Keuangan Pada Pejabat Pembuat Komitmen; p. Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan; dan q. Panitia Penghapusan Barang Milik Negara.

Pasal 3

Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal.

Pasal 4

Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN dan Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenai sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN LHKPN DAN LHKASN

Pasal 5

Koreksi

Pengelolaan LHKPN dilaksanakan oleh: a. Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian; b. Admin Instansi Kementerian; dan c. Admin Unit Kerja.

Pasal 6

Koreksi

Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh kepala biro yang mempunyai fungsi di bidang sumber daya manusia.

Pasal 7

(1) Admin Instansi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditunjuk oleh Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian. (2) Admin Instansi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. melakukan koordinasi dengan KPK terkait pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara di seluruh unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas dalam melaporkan dan mengumumkan LHKPN; b. melakukan pemantauan terhadap Admin Unit Kerja terkait kewajiban pelaporan LHKPN oleh Penyelenggara Negara pada masing-masing unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas; c. mengajukan permintaan akun (username dan password) untuk Admin Unit Kerja kepada KPK; d. melakukan koordinasi dengan Admin Unit Kerja terkait pemberian himbauan bagi Penyelenggara Negara untuk melaksanakan pelaporan LHPKN; e. memberikan konsultansi kepada Admin Unit Kerja terkait penggunaan aplikasi LHKPN serta hal lain terkait pengelolaan LHKPN; dan f. melaksanakan pendampingan pengisian LHKPN bagi Penyelenggara Negara, khususnya Menteri, Wakil Menteri, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas apabila diperlukan.

Pasal 8

(1) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c pada: a. unit organisasi Kementerian termasuk Sekretariat Jenderal DEN, dan BPH Migas ditunjuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di masing-masing unit organisasi Kementerian, Sekretariat Jenderal DEN, dan BPH Migas; dan b. SKK Migas ditunjuk oleh Pengawas Internal. (2) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menghimbau Penyelenggara Negara pada masing- masing unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pemutakhiran data Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian pada masing-masing unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas; c. melakukan pemantauan terkait kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara di masing-masing unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas; d. menyampaikan laporan mengenai kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara secara periodik kepada masing-masing pimpinan unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas; dan e. melakukan koordinasi dengan Admin Instansi Kementerian terkait kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara pada masing-masing unit organisasi Kementerian termasuk DEN, BPH Migas, dan SKK Migas.

Pasal 9

(1) Pengelolaan LHKASN dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan LHKASN ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 10

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di Kementerian termasuk DEN dan BPH Migas, serta Pengawas Internal di SKK Migas menyusun: a. daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai wajib lapor LHKPN; dan/atau b. daftar nama Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai wajib lapor LHKASN. (2) Daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada kepala biro yang mempunyai fungsi di bidang sumber daya manusia dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal. (3) Daftar nama Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal. (4) Daftar nama Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lama tanggal 30 November setiap tahun.

Pasal 11

(1) Jika terdapat Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara yang mutasi, rotasi, demosi jabatan, pensiun, dan meninggal dunia, Admin Unit Kerja sesuai dengan unit kerjanya melaporkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di Kementerian termasuk DEN dan BPH Migas, serta Pengawas Internal di SKK Migas. (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di Kementerian termasuk DEN dan BPH Migas, serta Pengawas Internal di SKK Migas menyampaikan laporan mengenai: a. daftar nama Penyelenggara Negara yang mutasi, rotasi, demosi jabatan, pensiun, dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala biro yang mempunyai fungsi di bidang sumber daya manusia dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal; dan b. daftar nama Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara yang mutasi, rotasi, demosi jabatan, pensiun, dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

Sekretaris Jenderal menyampaikan kepada KPK jika terdapat Penyelenggara Negara yang mutasi, rotasi, demosi jabatan, pensiun, dan meninggal dunia berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a.

BAB Kesatu

Pengelolaan LHKPN

Pasal 5

Koreksi

Pengelolaan LHKPN dilaksanakan oleh: a. Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian; b. Admin Instansi Kementerian; dan c. Admin Unit Kerja.

Pasal 6

Koreksi

Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dijabat oleh kepala biro yang mempunyai fungsi di bidang sumber daya manusia.

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Daftar Nama Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN

Pasal 13

Koreksi

(1) Penyampaian LHKPN dari Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak: a. pengangkatan pertama kali sebagai Penyelenggara Negara; b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa jabatannya, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperolehnya sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya. (4) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi dispilin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan melalui aplikasi e-LHKPN. (2) e-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem aplikasi yang digunakan dalam penyampaian laporan Harta Kekayaan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK melalui jaringan internet/online. (3) Dalam hal aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berfungsi dengan baik, penyampaian LHKPN dilakukan dengan cara mengisi formulir LHKPN sesuai dengan format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpan data dan dikirim melalui surat elektronik kepada KPK.

Pasal 15

Dalam hal penyampaian LHKPN dilakukan dengan cara mengisi formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), tanda bukti penyampaian LHKPN disampaikan oleh Penyelenggara Negara kepada: a. Inspektur Jenderal; dan b. Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian.

Pasal 16

Penyampaian LHKASN dari Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan paling lama 2 (dua) bulan: a. setelah diangkat dalam jabatan, mutasi, promosi, demosi, atau berhenti dari jabatan; atau b. sebelum pensiun.

Pasal 17

(1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan melalui aplikasi SIHARKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) SIHARKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem aplikasi yang digunakan dalam penyampaian laporan Harta Kekayaan Pegawai ASN kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi melalui jaringan internet/online.

Pasal 18

Dalam hal Pegawai ASN mengalami kesulitan dalam pengisian LHKASN, yang bersangkutan dapat berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27