PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

PERMEN Nomor 52 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 569) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d dihapus dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan: a. Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional; b. Survei Umum Migas Non Konvensional; c. Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional; dan d. Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi non–konvensional. (2) Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi kegiatan: a. pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri; b. pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar negeri; dan/atau c. pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (disclosed data) dalam rangka pengalihan interest, termasuk pembukaan data secara virtual. (3) Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan: a. pengolahan Minyak Bumi; b. pengolahan Gas Bumi; c. pengolahan Hasil Olahan; dan d. dihapus. (4) Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan: a. penyimpanan Minyak Bumi; b. penyimpanan Bahan Bakar Minyak; c. penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan d. penyimpanan Hasil Olahan. (5) Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi kegiatan usaha: a. Pengangkutan Minyak Bumi; b. pengangkutan Bahan Bakar Minyak; c. pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; d. pengangkutan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan e. pengangkutan Hasil Olahan. (6) Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi kegiatan: a. niaga Minyak Bumi; b. niaga Umum Bahan Bakar Minyak; c. niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak; d. niaga Umum Hasil Olahan; e. niaga Terbatas Hasil Olahan; f. niaga Gas Bumi melalui pipa; g. niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi; dan h. niaga LPG, LNG, CNG atau BBG. 2. Ketentuan Pasal 26 huruf d diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Pasal I

Pasal 4

Pasal I

Pasal 4

Pasal 26

Pasal 38

Pasal 53A

Pasal II