PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Tata Kelola Barang Milik Negara pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

PERMEN Nomor 51 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tempat Penyimpanan Terpadu Barang yang menjadi milik/kekayaan Negara yang berasal dari Kontraktor yang selanjutnya disebut Tempat Penyimpanan Terpadu BMN adalah suatu kawasan yang ditunjuk sebagai tempat penyimpanan barang milik negara pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. 2. Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 3. Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat KKKS adalah Badan Usaha atau Bentuk Badan Usaha Tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah. 4. Barang yang menjadi milik/kekayaan Negara yang berasal dari Kontraktor yang selanjutnya disebut BMN adalah seluruh barang yang dibeli dan/atau diperoleh dengan cara lainnya yang sah dan digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan oleh Kontraktor dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara Kontraktor dengan Pemerintah. 5. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Menteri Keuangan adalah Pengelola Barang Milik Negara. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 7. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat PPBMN adalah unit organisasi yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan barang milik Negara di bidang energi dan sumber daya mineral. 8. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan INDONESIA untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. 9. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi. 10. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN BMN

Pasal 4

Koreksi

(1) Setiap KKKS wajib melaksanakan perencanaan kebutuhan BMN untuk pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. (2) KKKS melalui SKK Migas wajib melaporkan perencanaan kebutuhan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan Kepala PPBMN pada setiap awal tahun berjalan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengadaan BMN oleh KKKS dilakukan sesuai dengan perencanaan kebutuhan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mengutamakan pemanfaatan BMN yang sudah ada. (2) Dalam hal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, KKKS dapat melakukan pengadaan BMN baik dari produksi dalam negeri maupun melalui impor. (3) Sebelum melakukan pengadaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KKKS melalui SKK Migas berkoordinasi dengan PPBMN terkait ketersediaan BMN. (4) Ketersediaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan BMN yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 6

(1) Dalam hal pengadaan BMN dilaksanakan melalui impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), KKKS wajib mengajukan permohonan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui SKK Migas untuk dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKK Migas melakukan koordinasi dengan PPBMN terkait ketersediaan BMN. (3) KKKS dilarang mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) terhadap jenis BMN yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan.

Pasal 7

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menandasahkan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) menjadi Rencana Impor Barang (RIB) dengan tembusan kepada Kepala PPBMN.

Pasal 8

Dalam rangka melakukan monitoring dan pengawasan BMN, PPBMN dapat mengakses sistem penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 9

(1) KKKS wajib menyampaikan laporan realisasi pembelian BMN dari hasil pengadaan kepada Kepala PPBMN melalui SKK Migas paling lambat 1 (satu) bulan setelah proses pengadaan selesai. (2) Dalam rangka pencatatan BMN, selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KKKS melalui SKK Migas menyampaikan laporan BMN yang sedang dan telah digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau melalui media elektronik.

Pasal 10

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencatatan BMN, SKK Migas bersama dengan PPBMN membangun sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam sistem aplikasi yang terpadu. (2) PPBMN melakukan pencatatan seluruh BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB Kedua

Pengadaan BMN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengadaan BMN oleh KKKS dilakukan sesuai dengan perencanaan kebutuhan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mengutamakan pemanfaatan BMN yang sudah ada. (2) Dalam hal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, KKKS dapat melakukan pengadaan BMN baik dari produksi dalam negeri maupun melalui impor. (3) Sebelum melakukan pengadaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KKKS melalui SKK Migas berkoordinasi dengan PPBMN terkait ketersediaan BMN. (4) Ketersediaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan BMN yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 6

(1) Dalam hal pengadaan BMN dilaksanakan melalui impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), KKKS wajib mengajukan permohonan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui SKK Migas untuk dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKK Migas melakukan koordinasi dengan PPBMN terkait ketersediaan BMN. (3) KKKS dilarang mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) terhadap jenis BMN yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan.

Pasal 7

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menandasahkan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) menjadi Rencana Impor Barang (RIB) dengan tembusan kepada Kepala PPBMN.

Pasal 8

Dalam rangka melakukan monitoring dan pengawasan BMN, PPBMN dapat mengakses sistem penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 9

(1) KKKS wajib menyampaikan laporan realisasi pembelian BMN dari hasil pengadaan kepada Kepala PPBMN melalui SKK Migas paling lambat 1 (satu) bulan setelah proses pengadaan selesai. (2) Dalam rangka pencatatan BMN, selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KKKS melalui SKK Migas menyampaikan laporan BMN yang sedang dan telah digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau melalui media elektronik.

Pasal 10

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencatatan BMN, SKK Migas bersama dengan PPBMN membangun sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam sistem aplikasi yang terpadu. (2) PPBMN melakukan pencatatan seluruh BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PENYIMPANAN BMN

Pasal 11

Koreksi

(1) KKKS wajib menyimpan BMN pada Tempat Penyimpanan Terpadu BMN. (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. barang yang diperoleh oleh KKKS yang digunakan untuk pelaksanaan Kontrak Kerja Sama, selain tanah dan/atau bangunan, barang modal tidak bergerak, dan BMN yang diperlukan dalam keadaan darurat, mendesak, stand by, dan/atau back up unit; dan/atau b. kelebihan BMN yang tidak digunakan oleh KKKS dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BMN yang akan digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu) tahun dapat disimpan pada gudang milik KKKS atas persetujuan Kepala PPBMN. (4) Apabila dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu) tahun, BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan oleh KKKS maka wajib disimpan kembali ke Tempat Penyimpanan Terpadu BMN.

Pasal 12

(1) Pengelola Tempat Penyimpanan Terpadu BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Kepala PPBMN atas nama Menteri. (2) Penetapan Pengelola Tempat Penyimpanan Terpadu BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan mekanisme seleksi atau penunjukan langsung. (3) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika dalam suatu kawasan terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia Tempat Penyimpanan Terpadu BMN. (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika dalam suatu kawasan hanya terdapat 1 (satu) Penyedia Tempat Penyimpanan Terpadu BMN atau secara teknis lebih efisien dan ekonomis apabila dilakukan penunjukan langsung. (5) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. lokasi Tempat Penyimpanan Terpadu BMN yang strategis; dan b. Tempat Penyimpanan Terpadu BMN memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. (6) Tata cara seleksi dan penunjukan langsung ditetapkan oleh Kepala PPBMN. (7) PPBMN menentukan kriteria kawasan dan Tempat Penyimpanan Terpadu BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal dan SKK Migas. (8) Kriteria kawasan Tempat Penyimpanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diutamakan dalam hal dalam satu kawasan terdapat beberapa KKKS serta terintegrasi dengan pelabuhan dan bea cukai. (9) Jangka waktu penetapan Pengelola Tempat Penyimpanan Terpadu BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 13

(1) Biaya penyimpanan BMN dalam Tempat Penyimpanan BMN Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan kepada KKKS. (2) Besaran biaya penyimpanan BMN dalam Tempat Penyimpanan Terpadu BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar kesepakatan Pengelola Tempat Penyimpanan Terpadu BMN dengan KKKS berdasarkan nilai wajar. (3) Besaran biaya penyimpanan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maupun perubahannya wajib dilaporkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan Terpadu BMN kepada Kepala PPBMN.

Pasal 14

(1) KKKS melalui SKK Migas wajib melaporkan kepada Menteri melalui Kepala PPBMN apabila terdapat perubahan BMN yang ditempatkan pada Tempat Penyimpanan Terpadu. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau melalui media elektronik.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BMN

Pasal 15

Koreksi

(1) Pemanfaatan dan penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan antara KKKS dengan: a. KKKS lain; b. pihak lain; atau c. KKKS baru yang ditunjuk untuk mengelola Wilayah Kerja. (2) Pemanfaatan BMN oleh KKKS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk: a. pemanfaatan bersama; b. pinjam pakai; atau c. Transfer BMN. (3) Pemanfaatan BMN oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk a. pemanfaatan bersama; dan/atau b. sewa. (4) Penggunaan BMN oleh KKKS baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk pengalihan penggunaan BMN dari operator KKKS lama kepada operator KKKS baru. (5) Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan SKK Migas dengan tembusan kepada Kepala PPBMN. (6) Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan permohonan SKK Migas melalui Menteri. (7) Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal KKKS lama menggunakan Kontrak Kerja Sama dengan mekanisme cost recovery dan KKKS baru menggunakan Kontrak Kerja Sama dengan mekanisme gross split, penggunaan BMN dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Menteri; atau b. dalam hal KKKS lama menggunakan Kontrak Kerja Sama dengan mekanisme cost recovery dan KKKS baru menggunakan Kontrak Kerja Sama dengan mekanisme cost recovery, penggunaan BMN dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Pasal 16

(1) Biaya pengangkutan untuk pemanfaatan dan penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c menjadi tanggung jawab KKKS lain, pihak lain, atau KKKS baru. (2) Pemanfaatan dan penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan transfer BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, KKKS paling sedikit harus memperhatikan: a. transfer BMN hanya dapat dilaksanakan antar KKKS di dalam wilayah INDONESIA; dan b. nilai pembebanan transfer BMN hanya menggunakan nilai buku atau nilai perolehan BMN.

BAB VII

PEMUSNAHAN BMN

Pasal 20

Koreksi

(1) Pemusnahan BMN selain tanah dan/atau bangunan dilakukan dalam hal a. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemusnahan BMN dapat dilakukan dengan: a. dibakar; b. dihancurkan; c. ditimbun; d. ditenggelamkan; atau e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk BMN berupa limbah sisa operasi perminyakan dan limbah sisa produksi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 22

(1) Dalam rangka pemusnahan BMN, KKKS melalui SKK Migas menyampaikan permohonan pemusnahan BMN kepada Menteri melalui PPBMN. (2) Permohonan pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hasil kajian pemusnahan BMN yang dilakukan oleh KKKS dan SKK Migas, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. (3) PPBMN melakukan pemeriksaan administrasi dan/atau fisik guna memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen permohonan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan/atau Fisik BMN. (4) PPBMN menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan/atau Fisik BMN kepada Menteri. (5) Menteri menyampaikan usulan persetujuan pemusnahan BMN kepada Menteri Keuangan. (6) Berdasarkan Persetujuan Pemusnahan BMN dari Menteri Keuangan, Menteri MENETAPKAN pemusnahan BMN. (7) KKKS melaksanakan pemusnahan BMN berdasarkan penetapan pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) KKKS melalui SKK Migas menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan BMN kepada Menteri disertai dengan Berita Acara Pemusnahan BMN.

Pasal 23

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) untuk BMN berupa: a. bahan kimia dan bahan lainnya yang telah kadaluarsa dan/atau yang termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun (B3) serta bahan peledak; dan/atau b. bahan kimia dan bahan lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 24

Menteri c.q. Kepala PPBMN MENETAPKAN persetujuan pemusnahan BMN berdasarkan usulan SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

Dalam hal akan dilakukan pemusnahan, barang yang berupa limbah sisa operasi perminyakan dan limbah sisa produksi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta masih memiliki nilai ekonomis yang berada dalam tanggung jawab dan pengamanan KKKS wajib mendapat persetujuan Menteri c.q. Kepala PPBMN.

Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Tata Kelola Barang Milik Negara pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

Pasal 29

BAB XI

Pasal 30

BAB XII

Pasal 31

Pasal 32