PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2013 tentang LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERMEN Nomor 5 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Koreksi

Organisasi LPSE KESDM terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang Administrasi Sistem Elektronik; d. Bidang Registrasi dan Verifikasi; dan e. Bidang Layanan dan Dukungan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan LPSE KESDM. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris. (3) Rincian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melaksanakan koordinasi kegiatan LPSE KESDM dan lembaga terkait; b. melaksanakan urusan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE KESDM; c. melaksanakan pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya LPSE KESDM; d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan LPSE KESDM; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE KESDM.

Pasal 8

(1) Bidang Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengumuman rencana umum, penayangan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik, serta pengelolaan SPSE. (2) Rincian tugas Bidang Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan; b. melaksanakan penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan; c. melaksanakan pemberian informasi kepada LKPP mengenai kendala teknis yang terjadi di LPSE KESDM; dan d. dalam hal tertentu, Bidang Administrasi Sistem Elektronik melaksanakan instruksi teknis dari LKPP atau melalui Kepala LPSE KESDM.

Pasal 9

(1) Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE. (2) Rincian tugas Bidang Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melaksanakan pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE; b. melaksanakan penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE mengenai kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; c. melaksanakan verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan d. melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumentasi pengguna SPSE.

Pasal 10

(1) Bidang Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi, konsultasi, pelatihan, dan pemberian dukungan pengoperasian SPSE. (2) Rincian tugas Bidang Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melaksanakan pemberian layanan konsultasi mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau E-Procurement di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; b. melaksanakan pemberian informasi mengenai fasilitas dan fitur SPSE; c. melaksanakan penanganan keluhan mengenai pelayanan LPSE KESDM; d. melaksanakan pelayanan pelatihan penggunaan SPSE; dan e. melaksanakan pemberian dukungan pengoperasian SPSE (helpdesk).

Pasal 11

Keanggotaan LPSE KESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 12

(1) Anggota LPSE KESDM wajib memenuhi persyaratan: a. pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil; b. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; c. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan d. tidak berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/ pegawai ULP/Pejabat pengadaan. (2) Keanggotaan LPSE KESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil yang bekerja pada Unit Utama/Unit yang memiliki ULP. (3) Keanggotaan LPSE KESDM yang berasal dari pegawai negeri sipil ditugaskan secara fungsional dan status kepegawaian tetap berada pada unit kerja yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2013 tentang LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15