PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero)

PERMEN Nomor 49 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang selanjutnya disebut Sistem PLTS Atap adalah proses pembangkitan tenaga listrik menggunakan modul fotovoltaik yang dipasang dan diletakkan pada atap, dinding, atau bagian lain dari bangunan milik konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) serta menyalurkan energi listrik melalui sistem sambungan listrik konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). 2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 3. Konsumen PT PLN (Persero) adalah setiap orang, badan usaha, atau badan/lembaga lainnya yang membeli tenaga listrik dari PT PLN (Persero). 4. Pelanggan PLTS Atap adalah Konsumen PT PLN (Persero) yang telah memasang Sistem PLTS Atap. 5. kWh Ekspor adalah jumlah energi listrik yang disalurkan dari sistem instalasi Pelanggan PLTS Atap ke sistem jaringan PT PLN (Persero) yang tercatat pada meter kWh ekspor–impor. 6. kWh Impor adalah jumlah energi listrik yang diterima oleh sistem instalasi Pelanggan PLTS Atap dari sistem jaringan PT PLN (Persero) yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor. 7. Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan usaha yang telah memiliki sertifikat badan usaha ketenagalistrikan dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagalistrikan. 8. Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut LIT adalah badan usaha atau lembaga milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik. 9. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 11. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan energi terbarukan, dan konservasi energi. 12. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Dirjen Ketenagalistrikan adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN SISTEM PLTS ATAP

Pasal 7

Koreksi

(1) Konsumen PT PLN (Persero) yang berminat membangun dan memasang Sistem PLTS Atap harus mengajukan permohonan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap kepada General Manager Unit Induk Wilayah/Distribusi PT PLN (Persero) yang dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat Nomor Identitas Konsumen PT PLN (Persero). (3) Dalam hal permohonan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap dilakukan oleh Konsumen PT PLN (Persero) dengan mekanisme pembayaran tarif tenaga listrik prabayar, selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen PT PLN (Persero) juga harus melampirkan permohonan perubahan mekanisme pembayaran tenaga listrik prabayar menjadi pascabayar. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. besaran daya terpasang Sistem PLTS Atap; b. spesifikasi teknis peralatan yang akan dipasang; dan c. diagram satu garis. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PT PLN (Persero) dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditembuskan kepada Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen EBTKE. (6) PT PLN (Persero) melakukan evaluasi dan verifikasi untuk pemberian persetujuan terhadap permohonan Konsumen PT PLN (Persero) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. (7) Dalam hal permohonan Konsumen PT PLN (Persero) belum memenuhi persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis, PT PLN (Persero) menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Konsumen PT PLN (Persero) dapat menyampaikan kekurangan kelengkapan persyaratan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima oleh Konsumen PT PLN (Persero).

Pasal 8

Konsumen PT PLN (Persero) yang melakukan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap dengan daya terpasang lebih tinggi dari 200 (dua ratus) kVA wajib memiliki izin operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 9

(1) PT PLN (Persero) wajib menyetujui permohonan perubahan mekanisme pembayaran tarif tenaga listrik prabayar menjadi pascabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (2) PT PLN (Persero) wajib mengubah mekanisme pembayaran tarif tenaga listrik prabayar menjadi pascabayar setelah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

Pasal 10

(1) Sistem PLTS Atap hanya dapat dibangun dan dipasang oleh Konsumen PT PLN (Persero) setelah mendapatkan persetujuan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6). (2) Pelaksanaan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh: a. Badan Usaha pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap; atau b. lembaga milik pemerintah pusat atau lembaga milik pemerintah daerah yang melakukan usaha jasa pembangunan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya. (3) Badan Usaha atau lembaga milik pemerintah pusat atau lembaga milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang melakukan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap dipublikasikan pada laman Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan PT PLN (Persero).

Pasal 11

(1) Instalasi Sistem PLTS Atap wajib memiliki SLO. (2) SLO instalasi Sistem PLTS Atap dengan kapasitas sampai dengan 25 (dua puluh lima) kW merupakan bagian dari SLO instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. (3) Instalasi Sistem PLTS Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib SLO. (4) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LIT akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. (5) LIT akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipublikasikan pada laman Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan PT PLN (Persero).

Pasal 12

(1) PT PLN (Persero) wajib menyediakan dan memasang meter kWh ekspor-impor energi listrik bagi Konsumen PT PLN (Persero) yang telah memiliki SLO. (2) Meter kWh ekspor-impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dipasang oleh PT PLN (Persero) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak SLO diterima oleh PT PLN (Persero) dari Konsumen PT PLN (Persero). (3) Biaya penyediaan dan pemasangan meter kWh ekspor- impor energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Konsumen PT PLN (Persero).

BAB Kesatu

Permohonan

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2018 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP OLEH KONSUMEN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DIAGRAM INSTALASI SISTEM PLTS ATAP Panel Surya Pemutus DC Inverter Pemutus AC Panel Bagi Sistem Tenaga Listrik (STL) PLN kWh Meter Ekspor-Impor DIAGRAM INSTALASI SISTEM PLTS ATAP Instalasi Pelanggan Energi Listrik PLTS Energi Listrik PLN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP OLEH KONSUMEN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) PERMOHONAN PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN SISTEM PLTS ATAP OLEH KONSUMEN PT PLN (PERSERO) Nomor : .............. ..., ... 20... Lampiran : .............. Hal : Permohonan Pembangunan dan Pemasangan Sistem PLTS Atap Yang terhormat General Manager Unit Induk Wilayah/Distribusi .............. PT PLN (Persero) Dalam rangka permohonan pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap, dengan ini kami sampaikan data sebagai berikut: A. Data Administrasi: 1. Nomor Identitas Konsumen :...................................................... 2. Nama Konsumen :...................................................... 3. Nomor Induk Kependudukan :...................................................... 4. NPWP :...................................................... 5. Alamat Konsumen :...................................................... a. Jalan :...................................................... b. Desa/Kelurahan :...................................................... c. Kecamatan :...................................................... d. Kabupaten/Kota :...................................................... e. Provinsi :...................................................... 6. Alamat Email :...................................................... B. Data Teknis: 1. Besaran daya terpasang :………………………… 2. Badan Usaha yang ditunjuk :………………………… 3. Diagram satu garis :………………………… Contoh Diagram Satu Garis Sistem PLTS Atap 4. Spesifikasi teknis peralatan yang akan dipasang : Data Komponen Modul Surya Inverter Merek Tipe Buatan Negara/Tahun Kapasitas Satuan Jumlah Unit C. Perkiraan total biaya yang diperlukan untuk pembangunan dan pemasangan Sistem PLTS Atap adalah sebesar Rp …….. Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa terdapat data atau dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hormat kami, Konsumen PT PLN (Persero) tanda tangan dan materai (Nama Lengkap) MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. IGNASIUS JONAN

Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19