PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

PERMEN Nomor 48 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

CIRI-CIRI DAN KRITERIA OBVITNAS BIDANG ESDM

Pasal 2

Koreksi

Obvitnas Bidang ESDM terdiri atas: a. subbidang minyak dan gas bumi; b. subbidang ketenagalistrikan; c. subbidang mineral dan batubara; dan d. subbidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 3

Koreksi

Obvitnas Bidang ESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: a. menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari; b. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan; c. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau d. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 4

Selain memenuhi ciri-ciri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Obvitnas Bidang ESDM harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. untuk subbidang minyak dan gas bumi: 1. memiliki peranan strategis dalam menjamin pasokan minyak dan gas bumi nasional; dan/atau 2. memiliki peranan strategis dalam menjamin pasokan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, liquefied petroleum gas, liquefied natural gas, compressed natural gas, dan/atau hasil olahan minyak dan gas bumi; b. untuk subbidang ketenagalistrikan: 1. melayani konsumen paling rendah tingkat provinsi; 2. instalasi pembangkit tenaga listrik yang terhubung ke sistem jaringan transmisi yang memiliki tegangan paling rendah 150 kV (seratus lima puluh kiloVolt); 3. instalasi sistem transmisi tenaga listrik yang memiliki tegangan paling rendah 150 kV (seratus lima puluh kiloVolt); 4. pusat pengendali sistem transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan/atau 5. melayani pusat pemerintahan, transportasi, atau sistem telekomunikasi secara nasional maupun internasional; c. untuk subbidang mineral dan batubara: 1. memiliki peranan strategis dalam menjamin pasokan untuk kebutuhan dalam negeri dan telah memiliki kerja sama dengan pengguna dalam negeri atau untuk memenuhi pasokan kebutuhan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara; 2. berada di dalam kawasan strategis nasional; 3. mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang; 4. total investasi paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); dan/atau 5. kontribusi kepada penerimaan negara bukan pajak mineral atau batubara paling sedikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) per tahun; dan d. untuk subbidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi: 1. digunakan sebagai sumber energi primer pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan/atau 2. nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

BAB III

MEKANISME PENETAPAN OBVITNAS BIDANG ESDM

Pasal 5

Koreksi

Dalam rangka penetapan Obvitnas Bidang ESDM, Sekretaris Jenderal bersama-sama Direktur Jenderal terkait melakukan inventarisasi dan verifikasi kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang memenuhi ciri- ciri dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

Koreksi

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan permohonan penetapan Obvitnas Bidang ESDM kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal terkait. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal bersama-sama Direktur Jenderal terkait melakukan verifikasi terhadap kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha dalam pemenuhan ciri-ciri dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 7

(1) Dalam hal kegiatan inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 memerlukan data dan informasi faktual, Sekretaris Jenderal bersama-sama Direktur Jenderal terkait dapat melakukan pemeriksaan lapangan. (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tim Obvitnas Bidang ESDM. (3) Tim Obvitnas Bidang ESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Menteri.

Pasal 8

(1) Dalam hal hasil verifikasi terhadap kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 memenuhi ciri- ciri dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Menteri MENETAPKAN kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha tersebut sebagai Obvitnas Bidang ESDM. (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak memenuhi ciri-ciri dan kriteria Obvitnas Bidang ESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan secara tertulis kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pasal 9

Pengelola Obvitnas Bidang ESDM bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan Obvitnas Bidang ESDM masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal dan melakukan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Sekretaris Jenderal bersama-sama Direktur Jenderal terkait melakukan evaluasi terhadap Obvitnas Bidang ESDM yang telah ditetapkan terkait pemenuhan ciri-ciri dan kriteria Obvitnas Bidang ESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13