PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaandi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

PERMEN Nomor 48 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 3. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 4. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya. 6. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara pemerintah Republik INDONESIA dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral. 7. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara. 8. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada wilayah kerja tertentu. 9. Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi adalah badan usaha yang diberi kuasa oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan pada suatu wilayah kerja panas bumi. 10. Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan pada suatu wilayah kerja panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) atau anak perusahaannya. 11. Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi adalah badan usaha yang diberi izin untuk mengusahakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan pada suatu wilayah kerja panas bumi. 12. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana pembiayaan biodiesel. 13. Badan Usaha Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Badan Usaha BBM adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga umum bahan bakar minyak jenis minyak solar. 14. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik INDONESIA. 15. Pengendalian Secara Langsung adalah kepemilikan secara langsung oleh induk perusahaan yang berada satu tingkat diatasnya melalui kepemilikan mayoritas saham yang memiliki hak suara. 16. Partisipasi Interes adalah hak, kepentingan, dan kewajiban Kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama. 17. Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang selanjutnya disebut BBN Jenis Biodiesel adalah produk Fatty Acid Methyl Ester (FAME). 18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral. 19. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

BAB II

BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 3

Koreksi

(1) Kontraktor dalam melakukan pengalihan sebagian atau seluruh Partisipasi Interes kepada pihak lain wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Kepala SKK Migas. (2) Kontraktor tidak dapat mengalihkan Partisipasi Interes secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi. (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan: a. salinan kesepakatan para pihak atas pengalihan interes (deed of assignment); b. salinan akta pendirian perusahaan penerima interes; c. daftar pemegang saham perusahaan penerima interes; d. identitas perusahaan (company profile) penerima interes dan identitas perusahaan (company profile) induk penerima interes dalam hal terdapat perusahaan induk penerima interes; e. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir perusahaan penerima interes yang telah diaudit akuntan publik atau laporan keuangan dari perusahaan induk bagi perusahaan penerima interes yang pendiriannya belum mencapai 3 (tiga) tahun; f. laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase interes yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; g. Sales and Purchase Agreement (SPA) atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan interes; h. izin pemanfaatan data; i. perjanjian kerahasian data; j. struktur organisasi perusahaan penerima interes; dan k. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan penerima interes dan pengurus perusahaan penerima interes.

Pasal 4

(1) Kepala SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan Partisipasi Interes dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

Pasal 5

Tata cara pengalihan Partisipasi Interes 10% (sepuluh persen) setelah disetujuinya pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penawaran partisipasi interes 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.

Pasal 6

(1) Pengalihan saham Kontraktor yang mengakibatkan perubahan Pengendalian Secara Langsung wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Kepala SKK Migas. (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan: a. salinan kesepakatan para pihak atas pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pengendalian; b. salinan akta pendirian perusahaan pengendali baru; c. daftar pemegang saham perusahaan pengendali baru yang terdiri atas: 1. register shareholders; dan 2. ultimate shareholders. d. identitas perusahaan (company profile) pengendali baru dan disertai identitas perusahaan (company profile) induk pengendali baru dalam hal terdapat perusahaan induk pengendali; e. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir perusahaan pengendali baru yang telah diaudit akuntan publik atau laporan keuangan dari perusahaan induk bagi perusahaan pengendali baru yang pendiriannya belum mencapai 3 (tiga) tahun; f. laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase saham yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; g. Sales and Purchase Agreement (SPA) atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan saham; h. struktur organisasi perusahaan pengendali baru; dan i. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan pengendali baru dan pengurus perusahan pengendali baru dalam hal pengendali baru berbentuk Badan Usaha.

Pasal 7

(1) Kepala SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

Pasal 8

Dalam hal pengalihan saham mengakibatkan perubahan pengendalian secara tidak langsung, Kontraktor wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas.

Pasal 9

Kontraktor wajib melaporkan perubahan direksi dan/atau komisaris secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 10

Badan Usaha pemegang izin usaha hilir minyak dan gas bumi wajib melaporkan pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB Kesatu

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dalam hal pengalihan saham mengakibatkan perubahan pengendalian secara tidak langsung, Kontraktor wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas.

Pasal 9

Kontraktor wajib melaporkan perubahan direksi dan/atau komisaris secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

BAB III

BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Badan Usaha pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan yang menjual tenaga listriknya kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tidak dapat melakukan pengalihan saham sampai dengan pembangkit tenaga listrik mencapai Commercial Operation Date. (2) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengalihan kepada afiliasi yang sahamnya dimiliki lebih dari 90% (sembilan puluh persen) oleh penyandang dana (sponsor) yang bermaksud untuk mengalihkan saham. (3) Pengalihan saham berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan kepada Badan Usaha satu tingkat dibawahnya. (4) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari pembeli. (5) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak anggaran dasar terakhir/terbaru disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan: a. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham; b. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan c. salinan persetujuan dari pembeli tenaga listrik.

Pasal 12

(1) Badan Usaha pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan yang menjual tenaga listriknya kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dapat melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris. (2) Perubahan direksi dan/atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak anggaran dasar terakhir/terbaru disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan: a. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham; dan b. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 13

(1) Dalam hal Badan Usaha pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan yang menjual tenaga listriknya kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan pembangkitan tenaga listrik berbasis energi baru dan energi terbarukan selain panas bumi, pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (2) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. (2) Ketentuan mengenai pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan perubahan direksi dan/atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan terhadap Badan Usaha pemegang IUPTL untuk usaha pembangkitan yang menjual tenaga listriknya kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan pembangkitan tenaga listrik berbasis panas bumi.

BAB IV

BIDANG MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengalihan saham pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengalihan saham pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri. (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melengkapi persyaratan: a. administratif, yang terdiri atas: 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; 2. dasar atau alasan pengalihan saham; 3. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta; 4. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 5. salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; 6. salinan IUP Clear and Clean yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bagi pemegang IUP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan status Clear and Clean; 7. rancangan jual beli saham; 8. identitas/profil penerima pengalihan saham yang dilengkapi dengan: a) salinan akta pendirian dan/atau dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan Tanda Daftar Perusahaan; dan/atau b) salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara INDONESIA atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing; 9. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan 10. salinan digital dokumen persyaratan permohonan; dan b. finansial, yang terdiri atas: 1. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B; 2. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B; 3. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang tercatat dalam Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI); 4. tanda bukti laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan penerima pengalihan saham 2 (dua) tahun terakhir dan Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali untuk Badan Usaha baru; dan 5. laporan keuangan penerima pengalihan saham 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik, kecuali untuk perseorangan dan Badan Usaha baru.

Pasal 15

(1) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 16

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pasal 18

(1) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan direksi dan/atau komisaris dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 19

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Pengalihan Saham

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Perubahan Direksi dan/atau Komisaris

Pasal 17

Koreksi

(1) Pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B dalam melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri. (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melengkapi persyaratan: a. administratif, yang terdiri atas: 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; 2. dasar atau alasan perubahan direksi dan/atau komisaris; 3. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta; 4. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 5. salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; 6. salinan IUP Clear and Clean yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bagi pemegang IUP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan status Clear and Clean; 7. identitas/profil calon direksi dan/atau komisaris yang disertai dengan salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara INDONESIA atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing; 8. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan 9. digital dokumen persyaratan permohonan; dan b. finansial, yang terdiri atas: 1. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B; 2. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B; 3. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang tercatat dalam Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI); dan 4. tanda bukti laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak calon direksi dan/atau komisaris, kecuali untuk calon direksi dan/atau komisaris Warga Negara Asing yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

BIDANG PANAS BUMI

Pasal 20

Koreksi

(1) Pemegang IPB, Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dapat mengalihkan saham di bursa INDONESIA setelah selesai melakukan eksplorasi. (2) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebelum melakukan pencatatan perdana (Initial Public Offering) di bursa INDONESIA atau perubahan komposisi saham yang dicatatkan di bursa INDONESIA. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan melalui permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan melengkapi persyaratan: a. administratif, yang terdiri atas: 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur Utama; 2. dasar atau alasan pengalihan saham; 3. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham; 4. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 5. komposisi saham yang dicatatkan di Bursa INDONESIA; 6. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan 7. digital dokumen persyaratan permohonan; dan b. finansial, yang terdiri atas: 1. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir; 2. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik; 3. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 1 (satu) tahun terakhir bagi pemegang IPB; 4. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 1 (satu) tahun terakhir bagi pemegang IPB yang telah beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date) pada unit pertama; dan 5. bukti pembayaran bonus produksi selama 1 (satu) tahun terakhir bagi pemegang IPB, Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang telah beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date) pada unit pertama.

Pasal 21

(1) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 22

(1) Selain pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pemegang IPB, Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dapat melaksanakan pengalihan saham selain di bursa INDONESIA. (2) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak anggaran dasar terakhir/terbaru disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen: a. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham; dan b. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 23

(1) Pemegang IPB, Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dapat melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris. (2) Perubahan direksi dan/atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak anggaran dasar terakhir/terbaru disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen: a. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham; dan b. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB Kesatu

Pengalihan Saham

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

MEKANISME PENGADAAN BBN JENIS BIODIESEL

Pasal 24

Koreksi

(1) Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang akan mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel mendaftar ke Badan Usaha BBM paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman pelaksanaan pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM. (2) Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mengenai Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang mendaftar untuk mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel. (3) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai daftar Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang mendaftar untuk mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi atas nama Menteri menugaskan Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel untuk melakukan evaluasi dan penilaian serta memberikan rekomendasi atas usulan Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai: a. Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel; dan b. volume BBN Jenis Biodiesel masing-masing Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel, yang besarnya ditetapkan secara pro rata dan berdasarkan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. (5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel dapat meminta Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel untuk memberikan penjelasan mengenai kemampuan dan kesanggupan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dalam memenuhi ketentuan pengadaan BBN Jenis Biodiesel. (6) Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel menyampaikan hasil evaluasi dan penilaian serta rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. (7) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (8) Menteri memberikan persetujuan dan MENETAPKAN: a. Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel; dan b. alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel masing- masing Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel. (9) Penetapan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi kepada: a. Badan Usaha BBM; dan b. Badan Pengelola Dana. (10) Penetapan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diumumkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi kepada publik dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan. (11) Penetapan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar Badan Usaha BBM melakukan penunjukan langsung.

Pasal 25

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (11) ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak atau Surat Perintah Memulai Pekerjaan antara Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dengan Badan Usaha BBM dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan Menteri.

Pasal 26

Badan Pengelola Dana mengadakan perjanjian dengan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang ditunjuk secara sah oleh Badan Usaha BBM mengenai penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana.

Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaandi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

Pasal 32