PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik

PERMEN Nomor 47 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 2. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. 3. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang IUPTL. 4. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk Konsumen yang disediakan oleh pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha. 5. Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut BPP Tenaga Listrik adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha untuk melaksanakan kegiatan operasi sampai dengan pendistribusian tenaga listrik ke Konsumen. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. 7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

TARIF TENAGA LISTRIK

Pasal 2

Koreksi

Dalam rangka menjual tenaga listrik kepada Konsumen, pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha, menerapkan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dalam Wilayah Usahanya.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha untuk usaha distribusi, usaha penjualan tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. (2) Usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha: a. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam 1 (satu) kesatuan usaha; b. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam 1 (satu) kesatuan usaha; atau c. pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam 1 (satu) kesatuan usaha.

Pasal 4

(1) Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mendapatkan penetapan Tarif Tenaga Listrik. (2) Penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Menteri, setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh Menteri; atau b. gubernur, setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh gubernur. (3) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan: a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, Konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik; b. kepentingan dan kemampuan masyarakat; c. kaidah industri dan niaga yang sehat; d. BPP Tenaga Listrik; e. efisiensi pengusahaan; f. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem; dan g. tersedianya sumber dana untuk investasi.

Pasal 5

(1) Tarif Tenaga Listrik dapat berupa: a. Tarif Tenaga Listrik pascabayar; dan b. Tarif Tenaga Listrik prabayar. (2) Tarif Tenaga Listrik pascabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Tarif Tenaga Listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen. (3) Tarif Tenaga Listrik prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Tarif Tenaga Listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.

Pasal 6

(1) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan berdasarkan struktur dan golongan Tarif Tenaga Listrik. (2) Struktur Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. tegangan tinggi; b. tegangan menengah; dan c. tegangan rendah. (3) Golongan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi keperluan: a. layanan sosial; b. rumah tangga; c. bisnis; d. industri; e. kantor pemerintah; f. penerangan jalan umum; g. traksi; h. penjualan curah; i. layanan dengan kualitas khusus; dan/atau j. peruntukan lain yang ditetapkan oleh Menteri atau gubernur. (4) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. (5) Dalam hal Tarif Tenaga Listrik dinyatakan dalam mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4), transaksi pembayaran menggunakan mata uang rupiah dengan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada waktu yang disepakati.

Pasal 7

(1) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha berdasarkan BPP Tenaga Listrik ditambah dengan memperhitungkan besaran keuntungan usaha yang wajar. (2) Besaran keuntungan usaha yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (3) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tarif Tenaga Listrik tertinggi (ceiling base tariff).

Pasal 8

(1) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) secara berkala. (2) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan faktor di luar kendali pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha yang dapat mempengaruhi BPP Tenaga Listrik. (3) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (tariff adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK

Pasal 9

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permohonan: a. penetapan Tarif Tenaga Listrik pertama kali; atau b. penetapan Tarif Tenaga Listrik perubahan.

Pasal 10

(1) Permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, diajukan oleh pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha yang belum pernah memiliki penetapan Tarif Tenaga Listrik, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mempunyai Konsumen, dengan melampirkan paling sedikit: a. rencana usaha penyediaan tenaga listrik; b. BPP Tenaga Listrik; dan c. susunan struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik. (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) BPP Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. untuk usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik, meliputi: 1. pembelian tenaga listrik; 2. biaya pemeliharaan; 3. biaya kepegawaian; 4. biaya administrasi; 5. penyusutan atas aktiva tetap operasional; dan 6. beban bunga dan beban keuangan yang digunakan untuk penyediaan tenaga listrik. b. untuk usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi, meliputi: 1. usaha pembangkitan tenaga listrik, meliputi: a) pembelian tenaga listrik termasuk sewa pembangkit; b) biaya bahan bakar, antara lain: 1) bahan bakar minyak; 2) gas alam; 3) panas bumi; 4) batubara; 5) minyak pelumas; dan 6) biaya retribusi air permukaan; c) biaya pemeliharaan; d) biaya kepegawaian; e) biaya administrasi; f) penyusutan atas aktiva tetap operasional; dan g) beban bunga dan beban keuangan yang digunakan untuk penyediaan tenaga listrik. 2. usaha distribusi tenaga listrik dan/atau usaha transmisi tenaga listrik, meliputi: a) biaya pemeliharaan; b) biaya kepegawaian; c) biaya administrasi; d) penyusutan atas aktiva tetap operasional; dan e) beban bunga dan beban keuangan yang digunakan untuk penyediaan tenaga listrik. 3. usaha penjualan tenaga listrik, meliputi: a) biaya pemeliharaan; b) biaya kepegawaian; c) biaya administrasi; d) penyusutan atas aktiva tetap operasional; dan e) beban bunga dan beban keuangan yang digunakan untuk penyediaan tenaga listrik. (4) Susunan struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik pada setiap Konsumen dengan peruntukan berdasarkan kondisi pelanggan di setiap daerah.

Pasal 11

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar. (2) Evaluasi permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. besaran BPP Tenaga Listrik; b. tingkat efisiensi penyediaan tenaga listrik antara lain; komposisi bauran energi, konsumsi bahan bakar spesifik (specific fuel consumption), dan susut jaringan tenaga listrik; c. susunan struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik; dan d. keuntungan usaha yang wajar. (3) Gubernur dalam melakukan evaluasi permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta supervisi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (4) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan konsultasi publik (public hearing) dengan pemangku kepentingan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah evaluasi permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengusulkan persetujuan Tarif Tenaga Listrik kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah melaksanakan konsultasi publik (public hearing) sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya MENETAPKAN Tarif Tenaga Listrik paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12

(1) Dalam hal terdapat perubahan BPP Tenaga Listrik yang signifikan, pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha dapat mengajukan usulan permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b. (2) Tarif Tenaga Listrik perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3) Usulan perubahan Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 13

(1) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan atas permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha menerapkan Tarif Tenaga Listrik sementara. (2) Tarif Tenaga Listrik sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Tarif Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau Tarif Tenaga Listrik pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha lainnya dalam satu provinsi yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik yang sama. (3) Penerapan Tarif Tenaga Listrik sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 14

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penerapan Tarif Tenaga Listrik sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, gubernur sesuai dengan kewenangannya MENETAPKAN Tarif Tenaga Listrik dengan mengacu pada Tarif Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau Tarif Tenaga Listrik pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha lainnya dalam satu provinsi yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 15

Dalam hal permohonan penetapan Tarif Tenaga Listrik perubahan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, Tarif Tenaga Listrik sebelumnya tetap berlaku.

Pasal 16

(1) Dalam hal gubernur tidak dapat MENETAPKAN Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Menteri dapat MENETAPKAN Tarif Tenaga Listrik dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Untuk mendapatkan penetapan Tarif Tenaga Listrik oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 17

Pemegang IUPTL yang memiliki Wilayah Usaha wajib melaporkan realisasi Tarif Tenaga Listrik, penjualan tenaga listrik, dan BPP Tenaga Listrik kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya secara berkala setiap bulan.

Pasal 18

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat meninjau ulang Tarif Tenaga Listrik yang telah ditetapkan. (2) Tarif Tenaga Listrik hasil tinjau ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20