PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

PERMEN Nomor 46 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi adalah proses perumusan, penetapan, pemberlakuan, kaji ulang, penerapan, dan pengawasan standar kompetensi yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan. 2. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat SKTTK adalah aturan, pedoman, atau rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada persyaratan unjuk kerja yang dibakukan berdasarkan konsensus pemangku kepentingan. 3. Perumusan SKTTK adalah rangkaian kegiatan dimulai dari pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun konsep rancangan SKTTK sampai dengan tercapainya konsensus dari pemangku kepentingan. 4. Klasifikasi Kompetensi adalah penetapan penggolongan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut bidang dan subbidang kompetensi tertentu. 5. Kualifikasi Kompetensi adalah penetapan penjenjangan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut tingkat atau level dalam jenjang kualifikasi ketenagalistrikan. 6. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan. 7. Asesor Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Asesor adalah Tenaga Teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji. 8. Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik atau Asesor untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. 9. Sertifikasi Kompetensi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor pada usaha ketenagalistrikan. 10. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor di bidang ketenagalistrikan. 11. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Kerangka Kualifikasi Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor. 13. Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan ketenagalistrikan berdasarkan KKNI. 14. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 15. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang Sertifikasi Kompetensi yang diberi hak untuk melakukan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik atau Asesor. 16. Forum Konsensus adalah pertemuan yang membicarakan kepentingan bersama untuk mendapatkan kesepakatan atau permufakatan yang dicapai melalui kebulatan suara. 17. Harmonisasi adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka kerja sama saling pengakuan SKTTK dengan standar kompetensi lain baik di dalam maupun luar negeri guna mencapai kesetaraan dan/atau pengakuan. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. 19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. 20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 21. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 22. Instansi Teknis adalah kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor atau lapangan usaha yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.

BAB III

PERUMUSAN DAN PENGEMBANGAN SKTTK

Pasal 5

Koreksi

Perumusan SKTTK dilaksanakan berdasarkan: a. Rencana Induk Pengembangan SKTTK; dan b. Klasifikasi Kompetensi.

Pasal 6

Koreksi

(1) Rencana Induk Pengembangan SKTTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun dalam kegiatan tahunan sebagai dasar rencana pelaksanaan kegiatan perumusan, penetapan, dan pemberlakuan SKTTK. (2) Direktur Jenderal MENETAPKAN Pengembangan SKTTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diberlakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 7

(1) Klasifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun berdasarkan bidang dan subbidang jenis pekerjaan pada usaha ketenagalistrikan. (2) Klasifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemetaan Kompetensi dalam penyusunan SKTTK. (3) Penyusunan SKTTK dilaksanakan sesuai dengan pedoman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Pengembangan SKTTK diarahkan pada tersedianya SKTTK yang memenuhi prinsip: a. relevan dengan kebutuhan pengguna ketenagalistrikan; b. valid terhadap acuan dan/atau pembanding yang sah; c. dapat diterima oleh para pemangku kepentingan; d. fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan; dan e. mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional. (2) Kebijakan pengembangan SKTTK harus: a. mengacu pada Regional Model Competency Standards (RMCS); b. mengutamakan kemampuan penerapan di dalam negeri; dan c. memperhatikan perbandingan dan kesetaraan dengan standar kompetensi kerja internasional.

Pasal 9

Pengembangan SKTTK dapat diusulkan oleh masyarakat, asosiasi industri, asosiasi profesi, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, lembaga pendidikan vokasi/keterampilan, lembaga pelatihan, Instansi Teknis dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 10

(1) Direktur Jenderal membentuk Komite Standar Kompetensi untuk melaksanakan penyusunan rancangan SKTTK. (2) Susunan keanggotaan Komite Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Pengarah; b. Ketua merangkap Anggota; c. Sekretaris merangkap Anggota; dan d. Anggota, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang merepresentasikan antara lain unsur pemerintah, organisasi/asosiasi perusahaan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan pakar ketenagalistrikan. (3) Dalam pelaksanaan penyusunan rancangan SKTTK, Komite Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi dan tugas sebagai berikut: a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan SKTTK; b. pembentukan Tim Perumus SKTTK; c. pembentukan Tim Verifikasi SKTTK; d. penilaian usulan penyusunan SKTTK; e. penyelenggaraan Forum Konsensus rancangan SKTTK; f. pemantauan dan kaji ulang SKTTK; dan g. pengembangan SKTTK.

Pasal 11

(1) Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b bersifat ad hoc, dengan tugas: a. menyusun konsep rancangan SKTTK; dan/atau b. melakukan kaji ulang SKTTK. (2) Susunan keanggotaan Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Anggota, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang merepresentasikan antara lain unsur pemerintah, organisasi/asosiasi perusahaan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan pakar ketenagalistrikan.

Pasal 12

(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c bersifat ad hoc, dengan tugas melakukan verifikasi konsep rancangan SKTTK sebelum dilaksanakan Forum Konsensus. (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Anggota, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

KAJI ULANG SKTTK

Pasal 15

Koreksi

(1) Untuk memelihara validitas dan reliabilitas SKTTK yang telah ditetapkan dan diberlakukan, SKTTK perlu dilakukan kaji ulang. (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Standar Kompetensi paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. (3) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa rekomendasi. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa: a. perubahan; b. pencabutan; atau c. tanpa perubahan. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 16

(1) Hasil kaji ulang SKTTK berupa rekomendasi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dapat berupa: a. perbaikan atau penambahan substansi yang sifatnya terbatas; dan/atau b. perbaikan kesalahan redaksional. (2) Perubahan berupa perbaikan atau penambahan substansi yang sifatnya terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui Forum Konsensus. (3) Perubahan berupa perbaikan kesalahan redaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak perlu dilakukan melalui Forum Konsensus. (4) Hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan dan pemberlakuan perubahan SKTTK.

Pasal 17

(1) Hasil kaji ulang SKTTK berupa rekomendasi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dilakukan apabila SKTTK: a. mengalami perubahan substansi lebih dari 50% (lima puluh persen); atau b. tidak diperlukan lagi. (2) Rekomendasi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk dilakukan pencabutan terhadap SKTTK yang telah mendapatkan penetapan dan pemberlakuan.

Pasal 18

Hasil kaji ulang SKTTK berupa rekomendasi tanpa perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c dilakukan terhadap SKTTK yang masih valid dan reliabel.

Pasal 19

Kaji ulang SKTTK dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PENERAPAN SKTTK

Pasal 20

Koreksi

(1) Penerapan SKTTK dilakukan terhadap SKTTK yang telah mendapatkan penetapan dan pemberlakuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). (2) Penerapan SKTTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan: a. Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan; b. Sertifikasi Kompetensi; dan/atau c. pendidikan vokasi/keterampilan atau pelatihan;

Pasal 21

Koreksi

(1) Penerapan SKTTK dalam Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penyusunan SKTTK dalam Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan. (2) Penyusunan SKTTK dalam Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak SKTTK ditetapkan dan diberlakukan oleh Menteri, atau dapat dilaksanakan secara bersamaan pada saat penyusunan rancangan SKTTK.

Pasal 22

Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria lingkup pelaksanaan pekerjaan, keterampilan dan pengetahuan, kemampuan memproses informasi, tanggung jawab serta sikap melaksanakan suatu pekerjaan.

Pasal 23

(1) Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada usaha ketenagalistrikan disusun sesuai dengan KKNI dalam 9 (sembilan) jenjang, yang terdiri atas: a. jenjang 1 (satu) sampai dengan jenjang 3 (tiga) dikelompokkan dalam jabatan operator atau pelaksana; b. jenjang 4 (empat) sampai dengan jenjang 6 (enam) dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis; dan c. jenjang 7 (tujuh) sampai dengan jenjang 9 (sembilan) dikelompokkan dalam jabatan ahli. (2) Dalam hal suatu bidang pekerjaan pada usaha ketenagalistrikan tidak memiliki 9 (sembilan) jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap, penyusunan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan dapat dimulai atau tidak dimulai dari jenjang terendah dan diakhiri atau tidak diakhiri sampai dengan jenjang tertinggi.

Pasal 24

(1) Rancangan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan disusun oleh Komite Standar Kompetensi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (2) Dalam penyusunan rancangan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Standar Kompetensi dapat menugaskan Tim Perumus SKTTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b sebagai Tim Perumus Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan. (3) Penyusunan rancangan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti aturan pengemasan dan tahapan penyusunan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

(1) Dalam hal KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mengalami perubahan sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan, Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan harus diubah sesuai dengan perubahan KKNI. (2) Dalam hal terdapat perubahan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membuat pedoman aturan pengemasan dan tahapan penyusunan rancangan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan.

Pasal 26

(1) Rancangan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan yang telah selesai disusun oleh Komite Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada direktur jenderal di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menangani urusan standardisasi kompetensi untuk diverifikasi. (2) Rancangan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan dan pemberlakuan. (3) Dalam hal belum terdapat penetapan dan pemberlakuan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pedoman oleh pemangku kepentingan ketenagalistrikan sampai dengan rancangan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan ditetapkan dan diberlakukan oleh Menteri.

Pasal 51

Penerapan SKTTK dalam pendidikan vokasi/keterampilan atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dilakukan untuk: a. pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan atau program pelatihan; dan b. Akreditasi lembaga pendidikan vokasi/keterampilan atau Akreditasi lembaga pelatihan.

Pasal 52

(1) Penerapan SKTTK pada pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan atau program pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilaksanakan sebagai acuan dalam: a. pengembangan kurikulum, silabus, dan modul; dan b. evaluasi hasil pendidikan vokasi/keterampilan atau pelatihan. (2) Pedoman penerapan SKTTK dalam pengembangan pendidikan vokasi/keterampilan atau pelatihan disusun dan ditetapkan oleh Instansi Teknis. (3) Pedoman penerapan SKTTK dalam pengembangan pelatihan di lingkungan Kementerian disusun dan ditetapkan oleh unit yang membidangi pelatihan pada Kementerian.

Pasal 53

(1) Akreditasi lembaga pendidikan vokasi/keterampilan atau Akreditasi lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilaksanakan oleh Instansi Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal belum terbentuk lembaga pendidikan vokasi/keterampilan atau lembaga pelatihan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Teknis dapat mengatur pelaksanaan pendidikan vokasi/keterampilan atau pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Sertifikasi Kompetensi

Pasal 27

Koreksi

(1) Setiap Tenaga Teknik dan Asesor yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi. (2) Tenaga Teknik dan Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Warga Negara INDONESIA dan Warga Negara Asing yang bekerja di INDONESIA. (3) Tenaga Teknik dan Asesor dengan status Warga Negara Asing yang bekerja di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 28

(1) Untuk dapat memiliki Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Tenaga Teknik dan Asesor harus mengikuti Sertifikasi Kompetensi. (2) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penerapan SKTTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b. (3) Penerapan SKTTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam skema Sertifikasi Kompetensi untuk: a. penetapan ruang lingkup klasifikasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi; b. pelaksanaan penilaian/assessment Kompetensi; dan c. pelaksanaan surveilen pemegang Sertifikat Kompetensi.

Pasal 29

(1) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang telah mendapatkan Akreditasi dari Menteri. (2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi; dan b. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi. (3) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan Sertifikasi Kompetensi wajib: a. menerapkan SKTTK yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh Menteri; dan b. mengacu pada Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh Menteri.

Pasal 30

Untuk mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) pemohon Akreditasi harus mengikuti ketentuan tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara Akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan.

Pasal 31

Direktur Jenderal menyusun pedoman penerapan SKTTK dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi pada usaha ketenagalistrikan.

BAB 1

Skema Sertifikasi Kompetensi

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Direktur Jenderal menyusun pedoman penerapan SKTTK dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi pada usaha ketenagalistrikan.

Pasal 32

(1) Pelaksana Sertifikasi Kompetensi pada kegiatan usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Asesor. (2) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Asesor kompetensi dengan Kualifikasi Kompetensi, terdiri atas: a. Asesor kompetensi muda; b. Asesor kompetensi madya; dan c. Asesor kompetensi utama. (3) Asesor kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan Sertifikasi Kompetensi terhadap: a. Tenaga Teknik; b. Asesor kompetensi; dan c. Asesor badan usaha. (4) Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melaksanakan sertifikasi badan usaha dengan Kualifikasi Kompetensi, terdiri atas: a. Asesor badan usaha muda; b. Asesor badan usaha madya; dan c. Asesor badan usaha utama.

BAB 2

Pelaksana Sertifikasi Kompetensi

Pasal 32

Koreksi

Pasal 33

(1) Dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a melakukan uji kompetensi terhadap Tenaga Teknik. (2) Dalam melaksanakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi harus membentuk Tim Uji Tenaga Teknik. (3) Tim Uji Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Asesor kompetensi yang memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang yang diuji. (4) Tim Uji Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk setiap kelompok uji kompetensi. (5) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi menunjuk 1 (satu) orang Asesor kompetensi madya atau Asesor kompetensi utama sebagai Ketua Tim Uji Tenaga Teknik. (6) Tim Uji Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi.

Pasal 34

(1) Berdasarkan laporan hasil pengujian dan penilaian Tim Uji Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6), penanggung jawab teknik pada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi melakukan evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi. (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah kompeten, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi menerbitkan Sertifikat Kompetensi kepada Tenaga Teknik dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesai uji kompetensi. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum kompeten, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi harus menyampaikan secara tertulis beserta alasannya kepada Tenaga Teknik dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesai uji kompetensi.

Pasal 35

(1) Dalam hal Tenaga Teknik melakukan perpanjangan Sertifikat Kompetensi, penanggung jawab teknik pada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi melakukan evaluasi kesesuaian secara portofolio atas pelaksanaan surveilen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c. (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi kesesuaian, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi menerbitkan perpanjangan Sertifikat Kompetensi kepada Tenaga Teknik dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhir masa Sertifikat Kompetensi. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum memenuhi kesesuaian, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi harus menyampaikan secara tertulis beserta alasannya kepada Tenaga Teknik dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhir masa Sertifikat Kompetensi.

Pasal 36

(1) Tenaga Teknik yang dinyatakan belum kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan yang dinyatakan belum memenuhi kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima pemberitahuan tertulis dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi. (2) Penyelesaian banding oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara konstruktif dan netral dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan banding diterima. (3) Dalam hal penyelesaian banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tenaga Teknik dinyatakan tetap belum kompeten atau belum memenuhi kesesuaian, Tenaga Teknik yang mengikuti uji kompetensi atau memperpanjang Sertifikat Kompetensi dinyatakan kompeten atau memenuhi kesesuaian, apabila: a. mengikuti pendidikan vokasi/keterampilan atau pelatihan dan dinyatakan lulus; atau b. mengikuti uji kompetensi ulang dan dinyatakan lulus.

Pasal 37

(1) Dalam hal pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi terhadap Tenaga Teknik dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang mendapatkan penunjukan dari Menteri, Sertifikat Kompetensi ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik penunjukan, dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36. (3) Untuk mendapatkan penetapan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik penunjukan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan penetapan Sertifikat Kompetensi. (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal MENETAPKAN keputusan pemberian atau penolakan penetapan Sertifikat Kompetensi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap dan benar.

BAB 3

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

(1) Dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Asesor, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b melaksanakan uji kompetensi terhadap Asesor kompetensi pada setiap Kualifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Asesor badan usaha pada setiap Kualifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4). (2) Sebelum mengikuti uji kompetensi, Asesor kompetensi muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 2 huruf a dan Asesor badan usaha muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 4 huruf a, harus memiliki sertifikat pelatihan Asesor dari lembaga pelatihan Akreditasi.

Pasal 39

(1) Dalam melaksanakan uji kompetensi terhadap Asesor kompetensi pada setiap Kualifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi harus membentuk Tim Uji Asesor Kompetensi. (2) Tim Uji Asesor Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Asesor kompetensi yang memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang yang diuji dan Kualifikasi Kompetensi paling rendah 1 (satu) tingkat di atas Asesor kompetensi yang diuji. (3) Tim Uji Asesor Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk setiap kelompok uji kompetensi. (4) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi menunjuk: a. 1 (satu) orang Asesor kompetensi madya atau Asesor kompetensi utama sebagai Ketua Tim Uji Asesor Kompetensi untuk calon Asesor kompetensi muda dan calon Asesor kompetensi madya; atau b. 1 (satu) orang Asesor kompetensi utama sebagai Ketua Tim Uji Asesor Kompetensi untuk calon Asesor kompetensi utama. (5) Ketua Tim Uji Asesor Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dipilih dari Kualifikasi Kompetensi paling tinggi dalam Tim Uji Asesor kompetensi. (6) Tim Uji Asesor Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi.

Pasal 40

(1) Dalam melaksanakan uji kompetensi terhadap Asesor badan usaha pada setiap Kualifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi harus membentuk Tim Uji Asesor badan usaha. (2) Tim Uji Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Asesor kompetensi yang memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang yang diuji. (3) Tim Uji Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk setiap kelompok uji badan usaha. (4) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi menunjuk 1 (satu) orang Asesor kompetensi madya atau Asesor kompetensi utama sebagai Ketua Tim Uji Asesor badan usaha. (5) Tim Uji Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi.

Pasal 41

(1) Berdasarkan laporan hasil pengujian dan penilaian Tim Uji Asesor kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) dan laporan Tim Uji Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), penanggung jawab teknik pada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi melakukan evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Asesor. (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah kompeten, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi menerbitkan Sertifikat Kompetensi kepada Asesor kompetensi dan Asesor badan usaha dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesai uji kompetensi. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum kompeten, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi harus menyampaikan secara tertulis beserta alasannya kepada Asesor kompetensi dan Asesor badan usaha dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesai uji kompetensi.

Pasal 42

(1) Dalam hal Asesor kompetensi dan Asesor badan usaha melakukan perpanjangan Sertifikat Kompetensi, penanggung jawab teknik pada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi melakukan evaluasi kesesuaian secara portofolio atas pelaksanaan surveilen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c. (2) Dalam hal hasil evaluasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi kesesuaian, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi menerbitkan Sertifikat Kompetensi kepada Asesor kompetensi dan Asesor badan usaha dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhir masa Sertifikat Kompetensi. (3) Dalam hal hasil evaluasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum memenuhi kesesuaian, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi harus menyampaikan secara tertulis beserta alasannya kepada Asesor kompetensi dan Asesor badan usaha dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhir masa Sertifikat Kompetensi.

Pasal 43

(1) Asesor Kompetensi dan Asesor badan usaha yang dinyatakan belum kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan dinyatakan belum memenuhi kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima pemberitahuan tertulis dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor. (2) Penyelesaian banding oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara konstruktif dan netral dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan banding diterima. (3) Dalam hal penyelesaian banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asesor kompetensi dan Asesor badan usaha dinyatakan tetap belum kompeten atau belum memenuhi kesesuaian, Asesor kompetensi dan Asesor badan usaha yang mengikuti uji kompetensi atau memperpanjang Sertifikat Kompetensi dinyatakan kompeten atau memenuhi kesesuaian apabila mengikuti uji kompetensi ulang dan dinyatakan lulus.

Pasal 44

(1) Dalam hal pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi terhadap Asesor kompetensi dan Asesor badan usaha dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor yang mendapatkan penunjukan dari Menteri, Sertifikat Kompetensi ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Asesor oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor penunjukan, dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43. (3) Untuk mendapatkan penetapan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor penunjukan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan penetapan Sertifikat Kompetensi. (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal MENETAPKAN keputusan pemberian atau penolakan penetapan Sertifikat Kompetensi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.

BAB 4

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Asesor

Pasal 38

Koreksi

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

(1) Dalam hal Lembaga Sertifikasi Kompetensi belum terbentuk sesuai dengan klasifikasi usaha jasa Sertifikasi Kompetensi yang dipersyaratkan dan/atau belum terdapat Asesor kompetensi sesuai dengan bidang yang diuji, Direktur Jenderal membentuk panitia uji kompetensi. (2) Susunan keanggotaan panitia uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris merangkap Anggota; dan c. Anggota, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. (3) Panitia uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Sertifikasi Kompetensi terhadap peserta uji kompetensi yang meliputi: a. Tenaga Teknik; b. Asesor kompetensi; dan c. Asesor badan usaha. (4) Panitia uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai berikut: a. pembentukan tim uji; dan b. penunjukan tempat uji kompetensi.

Pasal 46

(1) Tim uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a bersifat ad hoc, berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk setiap kelompok uji kompetensi. (2) Panitia uji kompetensi menunjuk 1 (satu) orang dari tim uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Ketua tim uji. (3) Tim uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada panitia uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

Pasal 47

Penunjukan tempat uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan kesesuaian unit kompetensi SKTTK yang akan diuji.

Pasal 48

(1) Berdasarkan laporan hasil pengujian dan penilaian dari tim uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), panitia uji kompetensi melakukan evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi. (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah kompeten, panitia uji kompetensi mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan kompeten dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesai uji kompetensi. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum kompeten, panitia uji kompetensi harus menyampaikan secara tertulis beserta alasannya kepada peserta uji kompetensi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesai uji kompetensi.

Pasal 49

(1) Peserta uji kompetensi yang dinyatakan belum kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima pemberitahuan tertulis dari panitia uji kompetensi. (2) Penyelesaian banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara konstruktif dan netral dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan banding diterima. (3) Dalam hal penyelesaian banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tetap belum kompeten, peserta uji kompetensi dinyatakan kompeten, apabila mengikuti: a. pendidikan vokasi/keterampilan atau pelatihan dan dinyatakan lulus untuk Tenaga Teknik; atau b. uji kompetensi ulang dan dinyatakan lulus untuk Tenaga Teknik, Asesor kompetensi, dan Asesor badan usaha.

BAB 5

Panitia Uji Kompetensi

Pasal 45

Koreksi

Pasal 46

Pasal 47

Penunjukan tempat uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan kesesuaian unit kompetensi SKTTK yang akan diuji.

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

(1) Sertifikat Kompetensi diterbitkan berdasarkan Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh Menteri. (2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi menerbitkan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi wajib mendapatkan nomor registrasi dari Direktur Jenderal. (4) Untuk mendapatkan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Akreditasi harus mengajukan permohonan registrasi secara daring kepada Direktur Jenderal.

BAB VIII

HARMONISASI

Pasal 54

Koreksi

Harmonisasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling pengakuan terhadap: a. SKTTK; dan b. Lembaga Sertifikasi Kompetensi.

Pasal 55

Koreksi

(1) Harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan untuk keperluan pengakuan antara berbagai pihak di dalam maupun di luar negeri. (2) Harmonisasi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Harmonisasi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka kerja sama yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

Pasal 56

(1) Harmonisasi SKTTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dilakukan dalam bentuk kesetaraan standar kompetensi dan kode unit kompetensi. (2) Kesetaraan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan standar kompetensi yang telah mendapatkan penetapan dan pemberlakuan menjadi SKTTK oleh Menteri. (3) Kesetaraan kode unit kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyusunan SKTTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Pasal 57

(1) SKTTK yang telah mendapatkan penetapan dan pemberlakuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada direktur jenderal di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menangani urusan standar kompetensi untuk mendapatkan penetapan menjadi SKKNI. (2) SKTTK yang telah mendapatkan penetapan menjadi SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada pengembangan program pendidikan vokasi/keterampilan atau program pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. (3) Dalam hal terdapat perubahan SKTTK atas hasil kaji ulang SKTTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Direktur Jenderal mengusulkan kepada direktur jenderal di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menangani urusan standar kompetensi untuk mendapatkan penetapan perubahan SKKNI terhadap SKTTK yang telah mengalami perubahan. (4) Dalam hal terdapat pencabutan SKTTK atas hasil kaji ulang SKTTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Direktur Jenderal mengusulkan kepada direktur jenderal di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menangani urusan standar kompetensi untuk mencabut SKKNI terhadap SKTTK yang telah dicabut.

Pasal 58

(1) Dalam hal standar kompetensi yang telah mendapatkan penetapan dan pemberlakuan menjadi SKTTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) terdapat perubahan, Instansi Teknis dan/atau pemangku kepentingan lainnya mengusulkan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal untuk mendapatkan penetapan dan pemberlakukan perubahan SKTTK terhadap standar kompetensi yang telah mengalami perubahan. (2) Dalam hal standar kompetensi yang telah mendapatkan penetapan dan pemberlakuan menjadi SKTTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) terdapat pencabutan, Instansi Teknis dan/atau pemangku kepentingan lainnya mengusulkan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal untuk mencabut SKTTK terhadap standar kompetensi yang telah dicabut.

Pasal 59

(1) Harmonisasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilakukan dalam bentuk kesetaraan skema Sertifikasi Kompetensi dan metode pengujian. (2) Kesetaraan skema Sertifikasi Kompetensi dan metode pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan skema Sertifikasi Kompetensi dan metode pengujian yang diberlakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 60

(1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang telah mendapatkan Akreditasi atau lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat melaksanakan Sertifikasi Kompetensi terhadap Tenaga Teknik, Asesor kompetensi dan/atau Asesor badan usaha setelah mendapatkan registrasi dari Direktur Jenderal. (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesetaraan skema Sertifikasi Kompetensi dan metode pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. (3) Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sistem informasi Sertifikasi Kompetensi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

BAB Kesatu

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 1

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 2

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB 3

Pasal 33

Pasal 34