PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PERMEN Nomor 44 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. 3. Satuan Organisasi adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. 4. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 5. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan. 7. Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hari Kerja di lingkungan lembaga pemerintah. 8. Hari Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. 9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengikuti pendidikan formal perguruan tinggi pada jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 10. Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 12. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan di lingkungan Kementerian termasuk Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional. 13. Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Pertimbangan Kepegawaian.

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Koreksi

Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selain diberikan kepada Pegawai juga diberikan kepada Menteri dan Wakil Menteri selama masih aktif menjalankan tugas jabatannya. (2) Tunjangan Kinerja bagi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian. (3) Tunjangan Kinerja bagi Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pegawai yang bekerja secara penuh pada Satuan Organisasi, termasuk: a. PNS kementerian/lembaga lain yang ditugaskan pada Satuan Organisasi; b. pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan; c. pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar; d. pegawai yang melaksanakan cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara; e. pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban; f. calon PNS; dan g. Staf Khusus Menteri. (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari Kelas Jabatan dan dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh pejabat yang berwenang. (2) Staf Khusus Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, diberikan Tunjangan Kinerja setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Eselon I.b.

Pasal 6

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan Tunjangan Kinerja eselon I.a.

Pasal 7

(1) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diangkat sebagai: a. pelaksana tugas diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setiap Hari Kerja dari besaran Kelas Jabatan pelaksana tugas yang didudukinya; atau b. pelaksana harian diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) setiap Hari Kerja dari besaran Kelas Jabatan pelaksana harian yang didudukinya. (2) Tambahan Tunjangan Kinerja bagi pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan harus menduduki jabatan selaku pelaksana harian dalam jangka waktu paling sedikit 7 (tujuh) Hari Kerja.

Pasal 8

(1) Pegawai yang menduduki jabatan rangkap yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas dengan jabatan fungsional yang tugas dan fungsi berkaitan erat dengan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tunjangan Kinerjanya diberikan yang lebih besar berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. (3) Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya, yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 9

(1) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional, Tunjangan Kinerjanya diberikan berdasarkan Kelas Jabatan pada jenjang jabatan sesuai dengan peta jabatan masing- masing Satuan Organisasi. (2) Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan atau melaksanakan Tugas Belajar yang dibebaskan dari tugas rutin kedinasan maka: a. Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional; dan b. Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan pelaksana yang didudukinya setelah diberhentikan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional.

Pasal 10

Pegawai yang mengalami promosi dan/atau mutasi jabatan yang mengakibatkan perubahan pada Kelas Jabatannya, Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan yang baru terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 11

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pegawai yang: a. tidak mempunyai jabatan tertentu; b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan e. menjadi Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (2) Dalam hal Pegawai diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib maka Tunjangan Kinerja tidak diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak surat keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri/penonaktifan ditetapkan. (3) Tunjangan Kinerja dapat diberikan kembali kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan tidak bersalah atau surat keputusan pemberhentian sementara dari jabatan negeri/penonaktifan dicabut.

BAB IV

KETENTUAN JAM KERJA

Pasal 14

Koreksi

(1) Pegawai wajib menaati ketentuan Jam Kerja dengan mengisi daftar hadir menggunakan sistem kehadiran elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja. (3) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan kode akses jika: a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada atau mengalami kerusakan dan tidak berfungsi; b. Pegawai yang bekerja di luar jangkauan jaringan telekomunikasi; c. sidik jari tidak dapat terekam dalam sistem kehadiran elektronik; atau d. terjadi keadaan kahar (force majeure). (4) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia serta tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya, berupa bencana alam, kerusuhan, demonstrasi, kecelakaan, blokade, atau kejadian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dimulai pada pukul 05.00 dan diakhiri pukul 04.59 pada hari berikutnya. (2) Jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) Hari Kerja adalah selama 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dengan Jam Kerja ditetapkan sebagai berikut: a. hari Senin sampai dengan Kamis, yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat; b. Hari Jumat mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dengan waktu istirahat mulai pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat; dan c. Jam Kerja pada bulan Ramadan diatur dengan ketentuan tersendiri. (3) Toleransi waktu pengisian daftar hadir diberikan sampai dengan pukul 08.00 waktu setempat dengan kewajiban penggantian Jam Kerja sebanyak toleransi waktu yang digunakan untuk memenuhi jumlah Jam Kerja dalam satu hari selama 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Keterlambatan masuk kerja dihitung setelah pukul 08.00 waktu setempat. (5) Pegawai dapat diberi tugas oleh pimpinan Satuan Organisasi/atasan langsung melebihi jumlah Jam Kerja dalam satu hari selama 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperhitungkan sebagai kelebihan Jam Kerja. (6) Bagi Pegawai yang bekerja melebihi jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan kompensasi lembur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Dalam hal Pegawai melaksanakan tugas tertentu di bidang pelayanan publik dan/atau tugas tertentu lainnya yang pelaksanaan tugasnya diatur dengan sistem piket, dapat diberlakukan penetapan Jam Kerja tersendiri setara dengan jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) hari selama 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit atau jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) minggu selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit. (2) Penetapan Jam Kerja tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Satuan Organisasi.

BAB V

PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN JAM KERJA

Pasal 17

Koreksi

(1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan Jam Kerja jika: a. tidak masuk kerja; b. tidak berada di tempat tugas; c. terlambat masuk kerja; d. pulang sebelum waktunya; e. tidak mengganti Jam Kerja sebanyak toleransi waktu pengisian daftar hadir; dan/atau f. tidak mengisi daftar hadir atau hanya 1 (satu) kali mengisi daftar hadir. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan ketidakhadiran kepada Atasan Langsung secara elektronik disertai dengan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran Jam Kerja. (3) Dalam hal permohonan ketidakhadiran secara elektronik belum dapat diterapkan karena kondisi tertentu, permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada atasan langsung secara tertulis dengan menggunakan permohonan ketidakhadiran sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran Jam Kerja. (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, permohonan ketidakhadiran diajukan kepada atasan dari atasan langsung yang bersangkutan. (5) Pegawai yang tidak mengajukan permohonan ketidakhadiran atau terlambat mengajukan permohonan ketidakhadiran dinyatakan tidak mengajukan permohonan ketidakhadiran.

Pasal 18

(1) Pelanggaran ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dihitung secara kumulatif mulai awal bulan sampai dengan akhir bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak masuk kerja 1 (satu) hari tanpa mengajukan permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja; b. tidak berada di tempat tugas dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan Pegawai di tempat tugas yang dibuktikan dengan menggunakan surat keterangan ketidakhadiran dari atasan langsung sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya dihitung sebagai pelanggaran berdasarkan jumlah waktu keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya; d. tidak mengganti Jam Kerja atas toleransi waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dihitung sebagai pelanggaran berdasarkan kekurangan Jam Kerja; dan e. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir atau hanya 1 (satu) kali mengisi daftar hadir tanpa mengajukan permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja. (2) Pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan sebagai dasar pemotongan Tunjangan Kinerja dan pengenaan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 19

Koreksi

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan kepada Pegawai yang: a. melakukan pelanggaran Jam Kerja; b. dijatuhi hukuman disiplin, kecuali yang berkaitan dengan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. diberhentikan dari jabatan fungsional karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit; d. melaksanakan perpanjangan Tugas Belajar yang dibebaskan dari tugas rutin kedinasan; dan e. tidak mencapai SKP yang telah ditetapkan. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).

Pasal 20

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang tidak masuk kerja 1 (satu) hari tanpa mengajukan permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; b. Pegawai yang tidak berada di tempat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja 3% (tiga persen) untuk tiap tidak berada di tempat tugas selama akumulasi 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit; c. Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja untuk tiap 1 (satu) hari terlambat masuk kerja sebagai berikut: Keterlambatan (TL) Lama Keterlambatan Persentase Pemotongan TL 1 1 s.d. 30 menit 0,20% TL 2 31 s.d. 60 menit 0,50% TL 3 61 s.d. 90 menit 0,80% Keterlambatan (TL) Lama Keterlambatan Persentase Pemotongan TL 4 91 s.d. 120 menit 1,00% TL 5 121 s.d. 180 menit 1,25% TL 6 Lebih dari 180 menit 2,00% d. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya atau tidak mengganti Jam Kerja sebanyak toleransi waktu pengisian daftar hadir yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf d dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja untuk tiap 1 (satu) hari pulang sebelum waktunya sebagai berikut: e. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir atau hanya 1 (satu) kali mengisi daftar hadir tanpa mengajukan permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak mengisi daftar hadir atau hanya 1 (satu) kali mengisi daftar hadir. (2) Pegawai yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh tanpa mengajukan permohonan ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen). Pulang Sebelum Waktunya (PSW) Lama Meninggalkan Tempat Pekerjaan Sebelum Waktunya Persentase Pemotongan PSW 1 1 s.d. 30 menit 0,20% PSW 2 31 s.d. 60 menit 0,50% PSW 3 61 s.d. 90 menit 0,80% PSW 4 91 s.d. 120 menit 1,00% PSW 4 121 s.d. 180 menit 1,25% PSW 6 Lebih dari 180 menit 2,00%

Pasal 21

Pasal 22

(1) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan tetap masuk kerja, Tunjangan Kinerjanya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai bulan berikutnya sejak putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian menyatakan menguatkan penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 23

(1) Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari 1 (satu) hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat. (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan pada bulan berikutnya kembali dijatuhi hukuman disiplin, pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.

Pasal 24

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang diberhentikan dari jabatan fungsional karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dikenakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk tiap bulan selama diberhentikan dari jabatan fungsional terhitung sejak keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional ditetapkan. (2) Dalam hal terdapat kelebihan Tunjangan Kinerja yang diterima sejak keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai yang diberhentikan dari jabatan fungsional wajib mengembalikan kelebihan Tunjangan Kinerja yang diterimanya. (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan kembali terhitung sejak keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ditetapkan. (4) Dalam hal terdapat kekurangan Tunjangan Kinerja yang diterima sejak keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional berhak menerima kekurangan Tunjangan Kinerja yang diterimanya.

Pasal 25

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang melaksanakan perpanjangan Tugas Belajar yang dibebaskan dari tugas rutin kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dikenakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk tiap bulan selama melaksanakan perpanjangan Tugas Belajar sejak surat keputusan perpanjangan Tugas Belajar ditetapkan. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan kembali terhitung sejak bulan berikutnya setelah Pegawai menyampaikan laporan kelulusan disertai bukti kelulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Persetujuan atasan untuk pegawai yang menggunakan fitur lupa absen pada mesin absensi dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, kecuali yang berkaitan dengan pelanggaran Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 10% (sepuluh persen) untuk jangka waktu selama: 1. 1 (satu) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan; 2. 2 (dua) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis; dan 3. 3 (tiga) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) untuk jangka waktu selama: 1. 3 (tiga) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. 6 (enam) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3. 9 (sembilan) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar: 1. 30% (tiga puluh persen) untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. 40% (empat puluh persen) untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. 50% (lima puluh persen) untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan; dan 4. sebesar 100% (seratus persen) apabila Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b angka 3, serta huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan. (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dikenakan: a. terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dalam hal Pegawai tidak mengajukan upaya keberatan; atau b. terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan dalam hal Pegawai mengajukan upaya keberatan. (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 dikenakan mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima belas) sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

BAB X

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33