Bentuk dan Tata Cara Penempatan Serta Pencairan Komitmen …

Pasal 2

(1) Pemenang Lelang Wilayah Kerja wajib menempatkan Komitmen Eksplorasi sebesar jumlah yang tercantum pada surat pernyataan kesanggupan penempatan Komitmen Eksplorasi yang telah disampaikan pada saat pelelangan Wilayah Kerja. (2) Penempatan Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak penetapan Pemenang Lelang Wilayah Kerja.

Pasal 3

(1) Penempatan Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam bentuk Rekening Bersama atas nama Pemenang Lelang Wilayah Kerja dengan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (2) Rekening Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat.

Pasal 4

Dalam hal Pemenang Lelang Wilayah Kerja merupakan konsorsium dan akan membentuk Badan Usaha baru sebagai pemegang IPB, penempatan Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan oleh konsorsium.

Pasal 5

(1) Pemenang Lelang Wilayah Kerja menyampaikan nama bank yang berstatus badan usaha milik negara untuk penempatan Komitmen Eksplorasi kepada Direktur Jenderal. (2) Sebelum melakukan pembukaan Rekening Bersama, Direktur Jenderal membuat perjanjian Rekening Bersama dengan Pemenang Lelang Wilayah Kerja yang memuat antara lain mengenai teknis pengelolaan Rekening Bersama. (3) Tata cara pengajuan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Biaya yang timbul dari penempatan Komitmen Eksplorasi dalam Rekening Bersama dibebankan kepada Pemenang Lelang Wilayah Kerja.

Pasal 7

Dalam hal terdapat bunga/jasa dari Rekening Bersama selama penempatan Komitmen Eksplorasi, maka nilai bunga/jasa dari Rekening Bersama seluruhnya dikembalikan kepada pemegang IPB.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemegang IPB dapat melakukan pencairan Komitmen Eksplorasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan Eksplorasi dengan mengacu pada rencana kerja dan anggaran biaya tahunan yang telah dievaluasi oleh Direktur Jenderal. (2) Pencairan Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap kesatu sebesar 10% (sepuluh persen) dari Komitmen Eksplorasi digunakan untuk kegiatan survei, pengurusan perizinan, dan pembebasan lahan; b. tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari Komitmen Eksplorasi digunakan untuk pembangunan tapak sumur (well pad); c. tahap ketiga sebesar 50% (lima puluh persen) dari Komitmen Eksplorasi digunakan untuk pengeboran sumur eksplorasi kesatu paling sedikit untuk pengeboran sumur eksplorasi standard hole; dan d. tahap keempat sebesar 20% (dua puluh persen) dari Komitmen Eksplorasi digunakan untuk pengeboran sumur eksplorasi kedua. (3) Dalam hal kegiatan Eksplorasi dimulai dengan pengeboran sumur eksplorasi slim hole, pencairan Komitmen Eksplorasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap kesatu sebesar 10% (sepuluh persen) dari Komitmen Eksplorasi digunakan untuk kegiatan survei, pengurusan perizinan, dan pembebasan lahan; b. tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari Komitmen Eksplorasi digunakan untuk pembangunan tapak sumur (well pad); c. tahap ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) dari Komitmen Eksplorasi digunakan untuk pengeboran sumur eksplorasi slim hole kesatu; d. tahap keempat sebesar 20% (dua puluh persen) dari Komitmen Eksplorasi digunakan untuk pengeboran sumur eksplorasi slim hole kedua; dan e. tahap kelima sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Komitmen Eksplorasi digunakan untuk pengeboran sumur eksplorasi ketiga. (4) Dalam hal tahap keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d digunakan untuk pengeboran sumur eksplorasi standard hole, pencairan tahap keempat adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Komitmen Eksplorasi.

Pasal 9

(1) Untuk pencairan Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemegang IPB mengajukan permohonan pencairan Komitmen Eksplorasi kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dengan: a. melengkapi dokumen persyaratan; dan b. melampirkan Surat Instruksi Bersama yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemegang IPB. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut: a. pencairan tahap kesatu, terdiri atas: 1. surat permohonan izin lokasi dari pemegang IPB kepada instansi yang berwenang; dan/atau 2. surat permohonan izin lingkungan dari pemegang IPB kepada instansi yang berwenang; b. pencairan tahap kedua, terdiri atas: 1. dokumen penguasaan lahan pembuatan tapak sumur (well pad) untuk pengeboran sumur eksplorasi kesatu: a) salinan izin pinjam pakai kawasan hutan; b) izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi; c) salinan akta jual beli; d) salinan sewa guna lahan; dan/atau e) salinan dokumen penguasaan lahan lainnya; dan 2. salinan kontrak pekerjaan infrastruktur yang memuat pekerjaan pembuatan tapak sumur (well pad) khususnya lembaran yang menunjukkan para pihak yang berkontrak, lingkup pekerjaan, nilai total kontrak, dan tanda tangan para pihak yang berkontrak; c. pencairan tahap ketiga dan seterusnya, terdiri atas: 1. berita acara tajak sumur (spud in); dan 2. salinan kontrak pengeboran khususnya lembaran yang menunjukkan para pihak yang berkontrak, lingkup pekerjaan, nilai total kontrak, dan tanda tangan para pihak yang berkontrak. (3) Surat Instruksi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Terhadap permohonan pencairan Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan, dokumen persyaratan, dan Surat Instruksi Bersama secara lengkap. (2) Sebelum pemberian persetujuan atau penolakan pencairan Komitmen Eksplorasi oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal melakukan evaluasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). (3) Dalam hal permohonan pencairan Komitmen Eksplorasi disetujui, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan pencairan Komitmen Eksplorasi dengan disertai lampiran berupa Surat Instruksi Bersama. (4) Dalam hal permohonan pencairan Komitmen Eksplorasi tidak disetujui, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan permohonan pencairan Komitmen Eksplorasi dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 11

Dalam melakukan evaluasi terhadap permohonan pencairan Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Direktorat Jenderal dapat melakukan peninjauan lapangan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Dalam hal pemegang IPB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terbitnya IPB tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi paling sedikit 1 (satu) sumur eksplorasi, dikenai sanksi pemotongan Komitmen Eksplorasi sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Komitmen Eksplorasi sebagai penerimaan negara bukan pajak. (2) Sanksi pemotongan Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeur) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi. (3) Keadaan kahar (force majeur) dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar (force majeur) dan/atau keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan keadaan kahar (force majeur) dan/atau keadaan yang menghalangi oleh Menteri. (5) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan belum melakukan pengeboran sumur eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPB dikenai sanksi pemotongan Komitmen Eksplorasi sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Komitmen Eksplorasi sebagai penerimaan negara bukan pajak. (6) Pencairan sanksi pemotongan Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dengan menerbitkan Surat Instruksi Khusus sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Koreksi

Apabila IPB berakhir karena dikembalikan, dicabut, atau dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu Eksplorasi, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal mengembalikan sisa Komitmen Eksplorasi kepada pemegang IPB.

Pasal 14

Koreksi

Dalam hal studi kelayakan pemegang IPB disetujui oleh Menteri, namun masih terdapat sisa Komitmen Eksplorasi yang belum dicairkan oleh pemegang IPB, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal mengembalikan sisa Komitmen Eksplorasi kepada pemegang IPB.

Pasal 15

Untuk pengembalian sisa Komitmen Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal menerbitkan Surat Instruksi Penutupan Rekening sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Koreksi

(1) Penutupan Rekening Bersama dilakukan oleh pemegang IPB bersama dengan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (2) Tata cara penutupan Rekening Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Komitmen Eksplorasi yang telah ditempatkan oleh Pemenang Lelang Wilayah Kerja dalam bentuk selain Rekening Bersama sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diakui sebagai Komitmen Eksplorasi dan proses selanjutnya disesuaikan dalam bentuk Rekening Bersama mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini; b. perjanjian Rekening Bersama yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan Pemenang Lelang Panas Bumi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 18

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2016 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENEMPATAN SERTA PENCAIRAN KOMITMEN EKSPLORASI PANAS BUMI FORMAT SURAT INSTRUKSI BERSAMA Kepada Yth. _____________,20__ PT Bank ____________ Divisi __________ Jalan ___________ SURAT INSTRUKSI BERSAMA Dengan hormat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ____ Tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi, dan berdasarkan Perjanjian Rekening Bersama Komitmen Eksplorasi Panas Bumi untuk Wilayah Kerja tertanggal ____________, bersama ini kami menginstruksikan pencairan Komitmen Eksplorasi sebagai berikut: Dari Rekening Nomor _____________ dengan nama “__________________” Kepada: Rekening Nomor _________ a.n. ________________ Bank ____________ Cabang ______________ Sebesar: USD __________ (_________________________terbilang) Kami harap pencairan dana tersebut dapat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Bank menerima Surat Instruksi Bersama ini. PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, _____________(JABATAN) _____________ (JABATAN) _____________ (NAMA) Tanggal: ______________ ___________ (NAMA) Tanggal: _______________ MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENEMPATAN SERTA PENCAIRAN KOMITMEN EKSPLORASI PANAS BUMI FORMAT SURAT INSTRUKSI KHUSUS Kepada Yth. _____________,20__ PT Bank ____________ Divisi __________ Jalan ___________ SURAT INSTRUKSI KHUSUS Dengan hormat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ____ Tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi dan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Rekening Bersama Komitmen Eksplorasi Panas Bumi untuk Wilayah Kerja tertanggal ____________, bersama ini kami menginstruksikan pencairan Komitmen Eksplorasi sebagai berikut: Dari Rekening Nomor _____________ dengan nama “__________________” Kepada: Rekening Nomor _________ a.n. ________________ Bank ____________ Cabang ______________ Sebesar: USD __________ (_________________________terbilang) Kami harap pencairan dana tersebut dapat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Bank menerima Surat Instruksi Khusus ini. PIHAK KESATU, _____________(JABATAN) _____________ (NAMA) Tanggal: ____________ MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENEMPATAN SERTA PENCAIRAN KOMITMEN EKSPLORASI PANAS BUMI FORMAT SURAT PENUTUPAN REKENING Kepada Yth. _____________,20__ PT Bank ____________ Divisi __________ Jalan ___________ SURAT INSTRUKSI PENUTUPAN REKENING Dengan hormat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ____ Tahun _______ tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi dan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Rekening Bersama Komitmen Eksplorasi Panas Bumi untuk Wilayah Kerja tertanggal ____________, bersama ini kami menginstruksikan pengembalian sisa Komitmen Eksplorasi sebagai berikut: Dari Rekening Nomor _____________ dengan nama “__________________” Seluruh dana yang tersisa dalam Rekening tersebut kami instruksikan untuk dipindahkan Kepada: Rekening Nomor _________ a.n. ________________ Bank ____________ Cabang ______________ Kami harap pemindahan dana dan penutupan rekening tersebut dapat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Bank menerima Surat Instruksi Penutupan Rekening ini. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA _____________(JABATAN) _____________ (JABATAN) _____________ (NAMA) ___________ (NAMA) Tanggal: ____________ Tanggal: __________ MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan Serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18