PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015 tentang PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO DARI PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH KOTA

PERMEN Nomor 44 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PELAKSANAAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PLTSa

Pasal 6

Koreksi

(1) Badan usaha yang berminat memanfaatkan sampah kota untuk PLTSa, terlebih dahulu menyampaikan permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE. (2) Permohonan penetapan sebagai pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: a. profil badan usaha; b. dokumen studi kelayakan (feasibility study) yang telah diverifikasi PT PLN (Persero) antara lain meliputi: 1. total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTSa; 2. jadwal pelaksanaan pembangunan PLTSa sampai dengan COD; dan 3. hasil kajian teknis interkoneksi ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero). (3) Permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh badan usaha secara tertulis kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Dirjen EBTKE melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dirjen EBTKE membentuk Tim Evaluasi yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait lainnya. (3) Tim Evaluasi melakukan penilaian adminsitrasi, teknis, dan ekonomi atas permohonan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan melaporkan hasilnya kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. (4) Dengan memperhatikan laporan Tim Evaluasi dan hasil verifikasi serta rekomendasi PT PLN (Persero), Dirjen EBTKE atas nama Menteri MENETAPKAN keputusan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima laporan Tim Evaluasi. (5) Keputusan persetujuan penetapan badan usaha sebagai Pengembang PLTSa disampaikan oleh Dirjen EBTKE kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero). (6) Dalam hal permohonan penetapan badan usaha sebagai Pengembang PLTSa ditolak, Dirjen EBTKE atas nama Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakannya.

Pasal 8

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) wajib menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan PLTSa kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE setiap 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapannya sebagai Pengembang PLTSa sampai dengan COD dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).

Pasal 9

(1) Pengembang PLTSa mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima IUPTL sementara, Pengembang PLTSa harus menyampaikan salinan IUPTL sementara kepada Dirjen EBTKE dan Direksi PT PLN (Persero).

Pasal 10

(1) PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTSa wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Pengembang PLTSa menerima IUPTL sementara. (2) Pengembang PLTSa wajib menyampaikan salinan PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE. (3) Dalam hal PJBL belum ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTSa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka: a. PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTSa masing- masing menyampaikan laporan perihal alasan tidak ditandatanganinya PJBL kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi; b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dirjen EBTKE atas nama Menteri memfasilitasi penandatanganan PJBL.

Pasal 11

(1) PT PLN (Persero) menyediakan model PJBL dari PLTSa, dan menyampaikan model dimaksud kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. (2) Pengembang PLTSa dapat meminta model PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PT PLN (Persero) secara tertulis dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE.

Pasal 12

(1) Pengembang PLTSa wajib mencapai pemenuhan pembiayaan (financial close) untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTSa dan menyampaikan buktinya kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya PJBL. (2) Dalam hal setelah jangka waktu 15 (lima belas) bulan sejak ditandatanganinya PJBL, Pengembang PLTSa tidak menyampaikan bukti pemenuhan pembiayaan (financial close) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penetapan sebagai Pengembang PLTSa dicabut oleh Dirjen EBTKE atas nama Menteri.

Pasal 13

(1) Pengembang PLTSa yang telah menandatangani PJBL dan telah melakukan pemenuhan pembiayaan (financial close) wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang PLTSa harus menyampaikan salinan IUPTL kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dan Direksi PT PLN (Persero).

Pasal 14

(1) Pelaksanaan pembangunan PLTSa oleh Pengembang PLTSa wajib mencapai COD paling lambat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya PJBL. (2) Pelaksanaan pembangunan PLTSa yang tidak mencapai COD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan penurunan harga pembelian tenaga listrik dengan ketentuan sebagai berikut: a. keterlambatan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan penurunan harga sebesar 3% (tiga persen); b. keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan penurunan harga sebesar 5% (lima persen); c. keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dikenakan penurunan harga sebesar 8% (delapan persen). (3) Dalam hal COD tidak tercapai dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani PJBL, penetapan sebagai Pengembang PLTSa dicabut oleh Dirjen EBTKE atas nama Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015 tentang PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO DARI PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH KOTA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18