PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2015 tentang TATA CARA EVALUASI PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PERMEN Nomor 43 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapankegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan danpengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatanpascatambang. 2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya, yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan. 4. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan. 5. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. 6. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. 7. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. 8. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. 9. Kuasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat KP adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha Pertambangan. 10. Kontrak Karya, yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik lndonesia dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan usaha PertambanganMineral, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan Batubara. 11. Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara, yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah adalah perjanjian antara Pemerintah Republik lndonesia dengan perusahaan berbadan hukum lndonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha PertambanganBatubara. 12. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. 13. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. 14. Pengumuman Status IUP Clear and Clean adalah pemberitahuan dan pemberian status terhadap IUP yang memenuhi persyaratan administratif dan kewilayahan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Sertifikat Clear and Clean adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada pemegang IUP yang telah memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan keuangan. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PertambanganMineral dan Batubara. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara.

BAB 1

Umum

Pasal 4

Koreksi

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang PertambanganMineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP. (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang PertambanganMineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1) Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan terhadap: a. IUP penyesuaian dari KP; dan/atau b. KP yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP. (2) Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria: a. administratif terdiri atas: 1. pengajuan permohonan perpanjangan/ peningkatan KP atau IUP sebelum masa berlaku KP atau IUP berakhir; 2. pencadangan dan permohonan KP ditetapkan sebelum UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara; 3. KP Eksploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi; 4. tidak memiliki lebih dari satu KP atau IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka; 5. jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi tidak melebihi ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara; 6. permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktifdan sama komoditas; 7. jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak boleh melebihi jangka waktu KP Eksploitasi; 8. KP yang masih berlaku setelah UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara; b. kewilayahan terdiri atas: 1. WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas; 2. WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN; 3. tidak tumpang tindih dengan wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain; 4. koordinat IUP Eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah; 5. koordinat IUP Operasi Produksi berada di dalam koordinat IUP Eksplorasi; dan/atau 6. koordinat IUP sejajar garis lintang bujur. c. teknis berupa: 1. laporan Eksplorasi, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang belum memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan; atau 2. laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan, bagi pemegang IUP Eksplorasi yang sudah memasuki tahapan kegiatan Studi Kelayakan atau pemegang IUP Operasi Produksi; d. lingkungan berupa dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. finansial berupa: 1. bukti pelunasan iuran tetap sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Eksplorasi; atau 2. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Operasi Produksi. (3) Evaluasi terhadap kriteria finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 6

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi belum melakukan penambangan dan/atau penjualan, kriteria finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e berupa surat keterangan dari pemerintah daerah setempat dan bukti pelunasan iuran tetap.

Pasal 7

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat: a. pengajuan permohonan perpanjangan atau peningkatan KP atau IUP setelah masa berlaku KP atau IUP berakhir; b. pencadangan dan permohonan KP ditetapkan setelah UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara; c. permohonan pencadangan wilayah diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktifdan sama komoditas, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan pencabutan IUP.

Pasal 8

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat KP Eksploitasi yang bukan merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi,Direktur Jenderal atau gubernur melakukan pencabutan IUP kecuali bagi koperasi.

Pasal 9

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat lebih dari satu IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka, Direktur Jenderal atau gubernur: a. menggabungkan WIUP apabila WIUP-nya berimpit, memiliki komoditas sama, dan tahapan kegiatan sama, serta menerbitkan IUP baru berdasarkan WIUP hasil penggabungan; atau b. memerintahkan pemegang IUP untuk memindahkan IUP kepada badan usaha baru dengan ketentuan pemegang IUP memiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham pada badan usaha baru dan menerbitkan IUP baru hasil pemindahan atas nama badan usaha baru.

Pasal 10

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi melebihi ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan penyesuaian jangka waktu IUP Eksplorasi sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara.

Pasal 11

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat jangka waktu IUP Operasi Produksi melebihi jangka waktu KP Eksploitasi, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan penyesuaian jangka waktu IUP Operasi Produksi sesuai dengan jangka waktu KP Eksploitasi.

Pasal 12

(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan: a. penciutan WIUP, apabila sebagian WIUP tumpang tindih; atau b. penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih. (2) dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional dan/atau daerah, Direktur Jenderal atau gubernur dapat melakukan penyelesaian lain terhadap IUP yang WIUP-nya tumpang tindih sama komoditas.

Pasal 13

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat WIUP tumpang tindih dengan WPN, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan: a. penciutan WIUP yang masuk WPN, apabila sebagian WIUP tumpang tindih; atau b. pencabutan IUP, apabila seluruh WIUP tumpang tindih dengan WPN.

Pasal 14

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat koordinat IUP Eksplorasi tidak sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan: a. perubahan koordinat yang tertuang dalam perubahan keputusan penerbitan IUP Eksplorasi, apabila WIUP eksplorasi masih berada di dalam pencadangan wilayah; atau b. pencabutan IUP Eksplorasi, apabila seluruh koordinat berada di luar pencadangan wilayah.

Pasal 15

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat koordinat IUP Operasi Produksi tidak berada di dalam koordinat IUP Eksplorasi, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan: a. perubahan koordinat yang tertuang dalam perubahan keputusan penerbitan IUP Operasi Produksi apabila berada di luar koordinat IUP Eksplorasi; atau b. pencabutan IUP, apabila seluruh koordinat IUP Operasi Produksi berada di luar koordinat IUP Eksplorasi.

Pasal 16

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur terdapat koordinat IUP tidak sejajar garis lintang bujur, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan perubahan koordinat menjadi sejajar garis lintang bujur yang tertuang dalam perubahan keputusan penerbitan IUP.

Pasal 17

(1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur, pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kriteria teknis, lingkungan, atau finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 1, dan angka 2, huruf d, atau huruf e angka 1 diberikan sanksi administratif oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur, pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e angka 2 diberikan sanksi administratif oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan usaha; atau c. pencabutan IUP.

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau gubernur, pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kriteria teknis dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c angka 2 atau huruf d diberikan sanksi administratif berupa pencabutan IUP oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

Apabila gubernur tidak memberikan sanksi administratif berupa pencabutan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktur Jenderal atas nama Menteri mencabut IUP yang tidak memenuhi kriteria lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d.

Pasal 20

(1) Dalam hal di dalam dokumen perizinan yang diserahkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernursebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdapat KP yang masih berlaku setelah UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2009tentang PertambanganMineral dan Batubara, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan evaluasiberdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3). (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerbitan KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan penyesuaian KP menjadi IUP sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara. (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan penyelesaian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 18.

BAB 2

Tata Cara Evaluasi Terhadap Penerbitan IUP

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

PENGUMUMAN STATUS IUP CLEAR AND CLEAN DAN PEMBERIAN SERTIFIKAT CLEAR AND CLEAN

Pasal 21

Koreksi

(1) Gubernur wajib menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 20 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan berita acara serah terima dokumen perizinan dari bupati/walikota. (2) Hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. rekomendasi IUPyang memenuhi kriteria administratif dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf bserta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6sampai dengan Pasal 16kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dimasukkan dalam daftar Pengumuman Status IUPClear and Clean; b. IUP atau KP yang dicabut karena tidak memenuhi kriteria administratif dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf bserta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 ; c. rekomendasi IUP yang memenuhi kriteria teknis dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d untuk pemberian Sertifikat IUP Clear and Clean; d. IUP yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau e. IUP Operasi Produksi yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan/atau f. hasil evaluasi terhadap penerbitan KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (3) Dalam hal hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan karena: a. gubernur berhalangan; b. belum ada pejabat yang ditetapkan secara definitif sebagai gubernur; c. alasan lain yang sah. laporan hasil evaluasi terhadap Penerbitan IUP dapat disampaikan oleh pejabat pemerintah provinsi yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral

Pasal 22

Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status IUP Clear and Clean berdasarkan: a. hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek administratif dan kewilayahan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b sampai dengan Pasal 16 dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan b. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf f dan ayat (3).

Pasal 23

Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status IUP tidak Clear and Clean, dalam hal gubernur atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tidak menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 24

Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan Sertifikat IUP Clear and Clean berdasarkan: a. hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP terkait aspek teknis, lingkungan, dan finansial yang dilakukan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan ayat (3) serta hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan b. hasil evaluasi darigubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf f serta evaluasi kriteria finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2015 tentang TATA CARA EVALUASI PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

Pasal 26