PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

PERMEN Nomor 42 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 3. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 4. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 5. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya. 6. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral. 7. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum INDONESIA untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara. 8. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada wilayah kerja tertentu. 9. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik INDONESIA. 10. Pengendalian adalah kepemilikan secara langsung oleh induk perusahaan yang berada satu tingkat di atasnya maupun tidak langsung melalui kepemilikan mayoritas saham yang memiliki hak suara jika perusahaan adalah suatu perusahaan yang menerbitkan saham, kepemilikan mayoritas hak atau kepentingan (interes) untuk mengendalikan jika perusahaan bukan suatu perusahaan yang menerbitkan saham, atau perjanjian penunjukan sebagai pengendali oleh para pemegang saham/interes. 11. Partisipasi Interes adalah hak, kepentingan, dan kewajiban Kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama. 12. Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang selanjutnya disebut BBN Jenis Biodiesel adalah produk Fatty Acid Methyl Ester (FAME). 13. Badan Usaha Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Badan Usaha BBM adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga umum bahan bakar minyak jenis minyak solar. 14. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana pembiayaan biodiesel. 15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral. 16. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

BAB Kesatu

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pasal 3

Koreksi

(1) Kontraktor dalam melakukan pengalihan sebagian atau seluruh Partisipasi Interes kepada pihak lain wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas. (2) Kontraktor dilarang melakukan pengalihan Partisipasi Interes secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan merupakan afiliasinya selama jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi. (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kontraktor dapat melakukan pengalihan Partisipasi Interes setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi. (4) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan: a. salinan kesepakatan para pihak atas pengalihan interes (deed assignment); b. salinan akta pendirian perusahaan penerima interes; c. daftar pemegang saham perusahaan penerima interes; d. identitas perusahaan (company profile) penerima interes dan/atau identitas perusahaan (company profile) induk penerima interes; e. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir perusahaan penerima interes yang telah diaudit akuntan publik; f. laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase interes yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; g. SPA (Sale Purchasing Agreement) atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan interes; h. izin pembukaan data; i. perjanjian kerahasian data; j. struktur organisasi perusahaan penerima interes; dan k. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan perusahaan penerima interes 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan penerima interes dan pengurus perusahaan penerima interes.

Pasal 4

(1) Kepala SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan Partisipasi Interes dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. (4) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Kepala SKK Migas.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pengalihan Partisipasi Interes 10% (sepuluh persen) setelah disetujuinya pengembangan lapangan yang pertama kali diatur tersendiri dalam ketentuan Peraturan Menteri tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (sepuluh persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

BAB 1

Pengalihan Partisipasi Interes

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

(1) Pengalihan saham Kontraktor yang mengakibatkan perubahan Pengendalian secara langsung wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas. (2) Pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan Pengendalian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada afiliasinya. (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan: a. salinan kesepakatan para pihak atas perubahan Pengendalian; b. salinan akta pendirian perusahaan pengendali baru; c. daftar pemegang saham perusahaan pengendali baru yang terdiri atas: 1) register shareholders; 2) ultimate shareholders. d. identitas perusahaan (company profile) pengendali baru dan/atau identitas perusahaan (company profile) induk pengendali baru; e. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir perusahaan pengendali baru yang telah diaudit akuntan publik; f. laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase saham yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; g. SPA (Sale Purchasing Agreement) atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan saham; h. struktur organisasi perusahaan pengendali baru; dan i. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan perusahaan pengendali baru 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan pengendali baru dan pengurus perusahan pengendali baru.

Pasal 7

(1) Kepala SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. (4) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan kepada pemohon melalui Kepala SKK Migas.

Pasal 8

Dalam hal pengalihan saham mengakibatkan perubahan Pengendalian secara tidak langsung, Kontraktor wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas.

Pasal 9

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kontraktor harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Pengalihan Saham

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Dalam hal pengalihan saham mengakibatkan perubahan Pengendalian secara tidak langsung, Kontraktor wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas.

Pasal 9

Pasal 10

(1) Kontraktor dalam melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas. (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan: a. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham; b. identitas/profil direksi dan/atau komisaris baru yang disertai dengan, meliputi salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara INDONESIA atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing; dan/atau c. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak direksi dan/atau komisaris baru.

Pasal 11

(1) Kepala SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan direksi dan/atau komisaris dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. (4) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Kepala SKK Migas.

BAB Kedua

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Pasal 12

Koreksi

(1) Pengalihan saham secara mayoritas Badan Usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri. (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan: a. salinan kesepakatan para pihak atas pengalihan saham; b. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham; c. salinan akta pendirian perusahaan yang mengambil saham mayoritas; d. salinan daftar pemegang saham perusahaan yang mengambil saham mayoritas; e. identitas perusahaan (company profile) yang mengambil saham mayoritas; f. laporan keuangan perusahaan yang mengambil saham mayoritas 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik; g. laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase saham yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; h. SPA (Sale Purchasing Agreement) atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan saham; i. struktur organisasi perusahaan yang mengambil saham mayoritas; dan j. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan perusahaan yang mengambil saham mayoritas 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengambil saham mayoritas dan pengurus perusahan yang mengambil saham mayoritas.

Pasal 13

(1) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 14

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Usaha harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Pengalihan Saham

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

(1) Badan Usaha dalam melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri. (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan: a. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham; b. identitas/profil direksi dan/atau komisaris baru yang disertai dengan, meliputi salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara INDONESIA atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing; dan/atau c. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak direksi dan/atau komisaris baru.

Pasal 16

(1) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan direksi dan/atau komisaris dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

BAB III

BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Pengalihan saham pemegang IUPTL wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri. (2) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembangkit tenaga listrik telah mencapai Commercial Operation Date; atau b. pengalihan kepada afiliasi yang sahamnya dimiliki lebih dari 90% (sembilan puluh persen) oleh penyandang dana (sponsor) yang bermaksud untuk mengalihkan saham. (3) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan kepada satu tingkat di bawahnya. (4) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTL harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan melengkapi persyaratan: a. administratif, yang terdiri atas: 1. surat permohonan; 2. dasar atau alasan pengalihan saham; 3. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham; 4. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 5. salinan IUPTL yang masih berlaku; 6. persetujuan dari pembeli tenaga listrik; 7. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan 8. digital dokumen persyaratan permohonan. b. finansial, yang terdiri atas: 1. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari penerima pengalihan saham; dan 2. laporan keuangan penerima pengalihan saham 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik.

Pasal 18

(1) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melakukan evaluasi terhadap permohonan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Pasal 19

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemegang IUPTL harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pemegang IUPTL dalam melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri. (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUPTL harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan melampirkan: a. surat permohonan; b. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham; c. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; d. identitas/profil direksi dan/atau komisaris baru yang disertai dengan, meliputi salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara INDONESIA atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing; e. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak direksi dan/atau komisaris baru; dan f. rekomendasi dari pembeli tenaga listrik.

Pasal 21

(1) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan direksi dan/atau komisaris dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

Pasal 22

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pemegang IUPTL harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Pengalihan Saham

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

BIDANG MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 23

Koreksi

(1) Pengalihan saham pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengalihan saham pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri. (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melengkapi persyaratan: a. administratif, yang terdiri atas: 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; 2. dasar atau alasan pengalihan saham; 3. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham; 4. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 5. salinan IUP Clear and Clean yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bagi pemegang IUP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan status Clear and Clean; 6. salinan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; 7. rancangan jual beli saham; 8. identitas/profil penerima pengalihan saham yang dilengkapi dengan: a) salinan akta pendirian dan/atau dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Tanda Daftar Perusahaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; dan/atau b) salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara INDONESIA atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing. 9. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan 10. salinan digital dokumen persyaratan permohonan. b. finansial, yang terdiri atas: 1. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B; 2. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B; 3. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang tercatat dalam Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI); 4. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan penerima pengalihan saham 2 (dua) tahun terakhir dan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 5. laporan keuangan penerima pengalihan saham 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik.

Pasal 24

(1) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Pasal 25

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pasal 27

(1) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan direksi dan/atau komisaris dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Pasal 28

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Pengalihan Saham

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Perubahan Direksi dan/atau Komisaris

Pasal 26

Koreksi

(1) Pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B dalam melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri. (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, IUPK, KK, atau PKP2B harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melengkapi persyaratan: a. administratif, yang terdiri atas: 1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Direktur yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; 2. dasar atau alasan perubahan direksi dan/atau komisaris; 3. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham; 4. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 5. salinan IUP Clear and Clean yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bagi pemegang IUP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan status Clear and Clean; 6. salinan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian bagi pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; 7. identitas/profil direksi dan/atau komisaris baru yang disertai dengan, meliputi salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara INDONESIA atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing; 8. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan 9. digital dokumen persyaratan permohonan. b. finansial, yang terdiri atas: 1. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B; 2. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, atau PKP2B; 3. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang tercatat dalam Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI); dan 4. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak direksi dan/atau komisaris baru.

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

BIDANG PANAS BUMI

Pasal 29

Koreksi

(1) Pengalihan saham pemegang IPB wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengalihan saham pemegang IPB wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri. (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IPB harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan melengkapi persyaratan: a. administratif, yang terdiri atas: 1. surat permohonan; 2. dasar atau alasan pengalihan saham; 3. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham; 4. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 5. salinan IPB; 6. rancangan jual beli saham; 7. identitas/profil penerima pengalihan saham yang dilengkapi dengan: a) salinan akta pendirian dan/atau dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Tanda Daftar Perusahaan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan; dan/atau b) salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara INDONESIA atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing. 8. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan 9. digital dokumen persyaratan permohonan. b. finansial, yang terdiri atas: 1. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir pemegang IPB; 2. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik pemegang IPB; 3. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 1 (satu) tahun terakhir bagi pemegang IPB; 4. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 1 (satu) tahun terakhir bagi pemegang IPB yang telah beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date) pada unit pertama; 5. bukti pembayaran bonus produksi selama 1 (satu) tahun terakhir bagi pemegang IPB yang telah beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date) pada unit pertama; 6. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan penerima pengalihan saham 2 (dua) tahun terakhir dan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 7. laporan keuangan penerima pengalihan saham 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik.

Pasal 30

(1) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 31

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pemegang IPB harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Pemegang IPB dalam melakukan perubahan direksi dan/atau komisaris wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri. (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IPB harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan melengkapi persyaratan: a. administratif, yang terdiri atas: 1. surat permohonan; 2. dasar atau alasan perubahan direksi dan/atau komisaris; 3. salinan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham; 4. dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 5. salinan IPB; 6. identitas/profil direksi dan/atau komisaris baru yang disertai dengan, meliputi salinan Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara INDONESIA atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing;; 7. surat pernyataan di atas materai bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar; dan 8. digital dokumen persyaratan permohonan. b. finansial, yang terdiri atas: 1. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2 (dua) tahun terakhir pemegang IPB; 2. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik pemegang IPB; 3. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IPB; 4. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 1 (satu) tahun terakhir bagi pemegang IPB yang telah beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date) pada unit pertama; 5. bukti pembayaran bonus produksi selama 1 (satu) tahun terakhir bagi pemegang IPB yang telah beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date) pada unit pertama; dan 6. laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) tahun terakhir serta Nomor Pokok Wajib Pajak direksi dan/atau komisaris baru.

Pasal 33

(1) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan direksi dan/atau komisaris dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Pasal 34

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, pemegang IPB harus mengajukan persetujuan, pengesahan, pencatatan, atau bentuk lainnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pasal 36

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (11) ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak atau Surat Perintah Memulai Pekerjaan antara Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dengan Badan Usaha BBM paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan Menteri.

Pasal 37

Badan Pengelola Dana mengadakan perjanjian dengan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang ditunjuk secara sah oleh Badan Usaha BBM mengenai penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana.

BAB Kesatu

Pengalihan Saham

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kedua

Perubahan Direksi dan/atau Komisaris

Pasal 32

Koreksi

Pasal 33

Pasal 34

BAB Ketiga

Mekanisme Pengadaan BBN Jenis Biodiesel

Pasal 35

Koreksi

(1) Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang akan mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel mendaftar ke Badan Usaha BBM paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman pelaksanaan pengadaan BBN Jenis Biodiesel oleh Badan Usaha BBM. (2) Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi mengenai Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang mendaftar untuk mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel. (3) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai daftar Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang mendaftar untuk mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi atas nama Menteri menugaskan Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel untuk melakukan evaluasi dan penilaian serta memberikan rekomendasi atas usulan Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai: a. Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel; dan b. volume BBN Jenis Biodiesel masing-masing Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel, yang besarnya ditetapkan secara pro rata dan berdasarkan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. (5) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel dapat meminta Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel untuk memberikan penjelasan mengenai kemampuan dan kesanggupan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dalam memenuhi ketentuan pengadaan BBN Jenis Biodiesel. (6) Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel menyampaikan hasil evaluasi dan penilaian serta rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. (7) Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyampaikan hasil penilaian dan rekomendasi Tim Evaluasi Pengadaan BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (8) Menteri memberikan persetujuan dan MENETAPKAN: a. Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel yang berhak mengikuti pengadaan BBN Jenis Biodiesel; dan b. alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel masing- masing Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel. (9) Penetapan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi kepada: a. Badan Usaha BBM; dan b. Badan Pengelola Dana. (10) Penetapan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diumumkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi kepada publik paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan. (11) Penetapan Badan Usaha BBN Jenis Biodiesel dan alokasi besaran volume BBN Jenis Biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar Badan Usaha BBM melakukan penunjukan langsung.

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 3

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35