PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standardisasi Kompetensi Kerja Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

PERMEN Nomor 42 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Standardisasi Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi Kerja adalah proses merumuskan, MENETAPKAN, memberlakukan, menerapkan, dan/atau meninjau kembali standar kompetensi kerja. 2. Standar Kompetensi Kerja di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Kerja adalah standar kompetensi yang diterapkan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang terdiri atas Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA, Standar Kompetensi Kerja Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Standar Kompetensi Kerja Internasional. 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Standar Kompetensi Kerja Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikembangkan dan digunakan khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara. 5. Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional. 6. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 7. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. 8. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh LSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. 10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

BAB 1

Perumusan

Pasal 6

Koreksi

(1) Direktur Jenderal membentuk Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus untuk menyusun konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus. (2) Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan susunan keanggotaan yang paling sedikit terdiri atas: a. unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara; b. unsur masyarakat yang paling sedikit terdiri atas wakil dari organisasi/asosiasi perusahaan dan/atau organisasi/asosiasi profesi; dan c. unsur lembaga ilmiah/perguruan tinggi.

Pasal 7

(1) Direktur Jenderal membentuk forum konsensus untuk membahas konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus. (2) Forum konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus dan pihak terkait lainnya yang berkepentingan dalam perumusan dan penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus. (3) Pembahasan konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus menjadi rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus dalam forum konsensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyebarluasan konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan tanggapan dan/atau masukan. (4) Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penyebarluasan.

Pasal 8

(1) Organisasi/asosiasi perusahaan, organisasi/asosiasi profesi, atau unsur lembaga ilmiah/perguruan tinggi dapat mengusulkan konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Khusus. (2) Konsep Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dibahas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 9

(1) Direktur Jenderal mengusulkan rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Khusus dan diberlakukan sebagai standar wajib. (2) Penetapan dan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

Direktur Jenderal menyampaikan Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk diregistrasi.

BAB III

PENERAPAN DAN KAJI ULANG

Pasal 12

Koreksi

(1) LSP menerapkan Standar Kompetensi Kerja melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja. (2) Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh LSP. (3) Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja dibebankan kepada tenaga kerja yang mengajukan permohonan Sertifikasi Kompetensi Kerja.

Pasal 13

Koreksi

(1) LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memiliki lisensi dengan ruang lingkup Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang pertambangan mineral dan batubara dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (2) Untuk mendapatkan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP wajib mendapatkan dukungan dari Direktur Jenderal.

Pasal 14

(1) LSP wajib menyampaikan laporan penerapan Standar Kompetensi Kerja melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 6 (enam) bulan. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya periode kewajiban penyampaian laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 15

LSP wajib melakukan registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Direktur Jenderal dalam penerapan: a. SKKNI yang diberlakukan sebagai standar wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); b. Standar Kompetensi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan c. Standar Kompetensi Kerja Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

Perumusan standar kurikulum kompetensi kerja mengacu pada: a. SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau c. Standar Kompetensi Kerja Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 17

Kaji ulang SKKNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Standar Kompetensi Kerja Khusus dapat dikaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal melalui Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Khusus. (2) Organisasi/asosiasi perusahaan, organisasi/asosiasi profesi, atau unsur lembaga ilmiah atau perguruan tinggi dapat mengusulkan kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Khusus kepada Direktur Jenderal. (3) Dalam hal kaji ulang memerlukan perubahan atas Standar Kompetensi Kerja Khusus, perumusan, penetapan, dan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 kecuali Pasal 8.

Pasal 19

(1) Standar Kompetensi Kerja Internasional dapat dikaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal. (2) Organisasi/asosiasi perusahaan, organisasi/asosiasi profesi, atau unsur lembaga ilmiah atau perguruan tinggi dapat mengusulkan kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Internasional kepada Direktur Jenderal. (3) Dalam hal kaji ulang memerlukan perubahan atas Standar Kompetensi Kerja Internasional, pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Internasional dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11.

Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standardisasi Kompetensi Kerja Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25