PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

PERMEN Nomor 4 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1608) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 4 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh PT PLN (Persero) melalui mekanisme pemilihan langsung. (1a) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam hal: a. sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik; b. pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power), termasuk pembelian tenaga listrik melalui kerja sama pemegang wilayah usaha penyediaan tenaga listrik; c. penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama; atau d. pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan dalam hal terdapat 1 (satu) calon penyedia tenaga listrik. (1b) Proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk proses kualifikasi, pemasukan dan evaluasi penawaran, dan penandatanganan PJBL diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. (1c) Proses penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) termasuk proses kualifikasi, pemasukan dan evaluasi penawaran, dan penandatanganan PJBL diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender. (2) Pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbasis teknologi tinggi, efisiensi sangat variatif, dan sangat tergantung pada tingkat radiasi atau cuaca setempat (intermiten), dilakukan oleh PT PLN (Persero) melalui mekanisme pemilihan langsung berdasarkan Kuota Kapasitas. (3) PT PLN (Persero) wajib mengoperasikan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) secara terus-menerus (must-run). (4) PT PLN (Persero) melakukan proses pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). (5) Pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) tahun masa kontrak. 2. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2), dan ayat (6) Pasal 5 dihapus, serta ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Koreksi

(1) Pembelian tenaga listrik dari Tenaga Air oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan pembelian tenaga listrik untuk semua kepasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air. (2) Pembelian tenaga listrik dari Tenaga Air oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Tenaga Air yang memanfaatkan: a. tenaga dari aliran/terjunan air sungai; atau b. tenaga air dari waduk/bendungan atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna. (3) Dihapus. (4) Tenaga Air yang memanfaatkan: a. aliran atau terjunan air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan kapasitas: 1. sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) harus mampu beroperasi dengan faktor kapasitas (capacity factor) paling sedikit sebesar 65% (enam puluh lima persen); atau 2. lebih besar dari 10 MW (sepuluh megawatt) beroperasi dengan faktor kapasitas (capacity factor) sesuai dengan kebutuhan sistem; b. aliran atau terjunan air dari waduk/bendungan atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat beroperasi dengan faktor kapasitas (capacity factor) di bawah 65% (enam puluh lima persen) sesuai dengan kesiapan pembangkit dan/atau kebutuhan sistem. (5) Dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga pembelian tenaga listrik dari Tenaga Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. (6) Dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali atau sistem ketenagalistrikan setempat lainnya sama atau dibawah rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga pembelian tenaga listrik dari Tenaga Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. (7) BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat dan rata-rata BPP Pembangkitan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) merupakan BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat dan rata-rata BPP Pembangkitan nasional pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan PT PLN (Persero). (8) Dihapus. (9) Pembangunan jaringan tenaga listrik untuk evakuasi daya dari Tenaga Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke titik sambung PT PLN (Persero) dapat dilakukan oleh PPL berdasarkan mekanisme yang saling menguntungkan (business to business). 5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Koreksi

(1) Pembelian tenaga listrik dari Tenaga Air yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang dibangun oleh pemenang pemilihan badan usaha mitra pemanfaatan barang milik negara sumber daya air dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Tenaga Air dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Menteri kepada PT PLN (Persero). (2) Peraturan Menteri ini berlaku sebagai penugasan pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sebagai penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). (3) Harga pembelian tenaga listrik dari Tenaga Air yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak. (4) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan Menteri. (5) Untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PT PLN (Persero) mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan persetujuan harga pembelian tenaga listrik dari Tenaga Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan dokumen yang memuat paling sedikit: a. profil mitra pemanfaatan barang milik negara sumber daya air dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Tenaga Air yang telah ditetapkan; b. lokasi dan kapasitas Tenaga Air; c. rencana Commercial Operation Date (COD); d. surat penetapan pemenang pemilihan badan usaha mitra pemanfaatan barang milik negara sumber daya air dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Tenaga Air; e. kesepakatan harga pembelian tenaga listrik; f. data dan informasi kepemilikan saham dan pengurus perusahaan mitra pemanfaatan barang milik negara sumber daya air dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk Tenaga Air sampai dengan tingkatan penerima manfaat terakhir; g. struktur biaya dan financial model harga pembelian tenaga listrik; dan h. surat keterangan hasil verifikasi studi kelayakan dan studi penyambungan dari PT PLN (Persero) yang menyatakan proyek Tenaga Air layak. (6) Pembangunan jaringan tenaga listrik untuk evakuasi daya dari Tenaga Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke titik sambung PT PLN (Persero) dapat dilakukan oleh PPL berdasarkan mekanisme yang saling menguntungkan (business to business). 6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 8 dihapus, serta ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Koreksi

(1) Pembelian tenaga listrik dari PLTSa wajib dilakukan oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f untuk membantu Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mengatasi atau menangani persoalan sampah kota. (2) PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan cara pengumpulan dan pemanfaatan gas metana dengan teknologi sanitary landfill, anaerob digestion, atau yang sejenis dari hasil penimbunan sampah atau melalui pemanfaatan panas atau termal dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. (3) Pembelian tenaga listrik dari PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Menteri kepada PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga dari PPL yang telah ditetapkan sebagai pengembang PLTSa oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3a) Penugasan dari Menteri kepada PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai: a. penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan b. persetujuan harga pembelian tenaga listrik. (3b) Untuk mendapatkan penugasan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik dari PLTSa oleh PT PLN (Persero) dari PPL yang telah ditetapkan sebagai pengembang PLTSa dengan melampirkan dokumen yang memuat paling sedikit: a. profil pengembang PLTSa yang telah ditugaskan atau ditetapkan; b. lokasi dan kapasitas PLTSa; c. rencana Commercial Operation Date (COD); d. surat penugasan Badan Usaha Milik Daerah atau penetapan pemenang kompetisi pengembang PLTSa dari pemerintah daerah; e. kesepakatan harga jual tenaga listrik; f. data dan informasi kepemilikan saham dan pengurus perusahaan pengembang sampai dengan tingkatan penerima manfaat terakhir; g. struktur biaya dan financial model harga jual; dan h. surat hasil verifikasi studi kelayakan dan studi penyambungan dari PT PLN (Persero) yang menyatakan proyek PLTSa layak. (4) Dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga pembelian tenaga listrik dari PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. (5) Dalam hal BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali atau sistem ketenagalistrikan setempat lainnya sama atau di bawah rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga pembelian tenaga listrik dari PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. (6) BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat dan rata-rata BPP Pembangkitan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat dan rata-rata BPP Pembangkitan nasional pada tahun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan PT PLN (Persero). (7) Pembangunan jaringan tenaga listrik untuk evakuasi daya tenaga listrik dari PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke titik sambung PT PLN (Persero) dapat dilakukan oleh PPL berdasarkan mekanisme yang saling menguntungkan (business to business). (8) Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan fasilitas berupa insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 9. Ketentuan ayat (6) Pasal 11 dihapus dan ketentuan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18B

Koreksi

(1) Pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan yang sebagian atau seluruhnya dibangun oleh pemerintah selain yang dibangun berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2018, termasuk yang berasal dari pembiayaan hibah, mekanisme pembelian tenaga listrik dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Menteri kepada PT PLN (Persero). (2) Penugasan dari Menteri kepada PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai: a. penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan b. persetujuan harga pembelian tenaga listrik. (3) Untuk mendapatkan penugasan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan instansi/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik. (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen yang memuat paling sedikit: a. profil badan usaha yang ditetapkan sebagai pengelola pembangkit yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan; b. lokasi dan kapasitas pembangkit listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan; c. rencana Commercial Operation Date (COD); d. surat penetapan pengelola pembangkit yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan; e. kesepakatan harga jual tenaga listrik; f. data dan informasi kepemilikan saham dan pengurus perusahaan pengembang sampai dengan tingkatan penerima manfaat terakhir; g. struktur biaya dan financial model harga jual; dan h. surat keterangan hasil verifikasi studi kelayakan dan studi penyambungan dari PT PLN (Persero) yang menyatakan proyek pembangkit listrik yang memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan layak. (5) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. 14. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 26A dan Pasal 26B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal I

Pasal 4

Pasal I

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 12A

Pasal 14

Pasal 18A

Pasal 18B

Pasal 26A

Pasal 26B

Pasal 27A

Pasal 27B

Pasal II